PPP Klaim Kantongi Kandidat Menteri Berani yang Diinginkan Jokowi

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya untuk memiliki jajaran menteri yang berani. Adapun tolok ukur yang digunakan politikus PDIP itu untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah kecepatan mengeluarkan izin.

Mengenai pidato yang berisi soal Visi Indonesia milik Jokowi tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah nama-nama yang cocok dengan menteri berani yang diinginkan Jokowi.

"Ya tentu ada [menteri yang berani di PPP]. Cuma, kan, orangnya siapa tergantung nanti PPP dengar dulu mau dikasih [menteri] apa. Kan, sudah beredar di medsos kalau PPP ajukan sembilan nama, mulai Ketum [Plt Ketum Suharso Monoarfa] sampai para perempuan anggota F-PPP yang gesit lah," kata Arsul di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Ia menjelaskan, PPP tidak mengincar secara spesifik soal jatah menteri di sektor apa. Tetapi, pihaknya sudah mempersiapkan kandidat-kandidat yang cocok untuk menteri-menteri berani ala Jokowi.

"Kita lihat siapa yang dibackup Pak Jokowi. Tentu yang dibackup yang sesuai dengan kapasitasnya bisa atau tidak, katakanlah bekerja di portofolio yang beliau ingin PPP membantunya," beber dia.

Sebelumnya, calon Presiden Terpilih Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk memangkas lembaga-lembaga yang tidak efisien.

Untuk itu Jokowi mengatakan, dirinya membutuhkan menteri yang berani. Hal itu ia sampaikan dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat pada Minggu (14/7/2019).

"Butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia ingin di periode kedua lembaga-lembaga pemerintahan makin ramping dan sederhana. Dengan demikian ia berharap pelayanan juga makin cepat dan makin lincah.

Adapun tolok ukur yang digunakan politikus PDIP itu untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah kecepatan mengeluarkan izin. Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan turun langsung untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga di bawahnya dan tak segan mencopot pejabat yang dinilai tidak efektif.

"Akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," kata Jokowi.