Menuju konten utama
Pemilu 2024

Politikus Demokrat Sebut Netralitas Polri Hanya Utopia

Komjen Fadil Imran menyebut informasi yang disampaikan Benny belum bisa terklarifikasi. Kalau pun ada kejadian itu, Polri berjanji akan mengusutnya.

Politikus Demokrat Sebut Netralitas Polri Hanya Utopia
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman saat memberikan pernyataan mengenai tantangan Mahfud MD hadir dalam Rapat Kerja pada Rabu mendatang. Wawancara di Gedung DPR RI pada Senin (27/3/2023). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menilai netralitas polisi dalam Pemilu 2024 hanyalah utopia atau khayalan. Hal itu diungkapkan Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan perwira tinggi Polri.

"Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak [netral]," ucap dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Benny mengungkap ada anggota Polri yang diduga memasang baliho partai politik tertentu.

"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam [Komjen Fadil Imran], tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini," tutur dia.

Benny itu tidak habis pikir kenapa polisi diam alias tidak bertindak ketika mengetahui ada anggota yang memasang baliho parpol tertentu.

"Pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam. Jadi, ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," jelasnya.

Benny mengklaim atribut partai mereka pada Pemilu 2019 pernah dibakar massa. Namun, saat itu polisi tak melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

"Sementara ada juga partai kami, partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan, pak. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," tukas dia.

Benny mengatakan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), institusi kepolisian harus menjadi payung hukum semua parpol.

"Agar merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kita terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini," imbuh dia.

Raker Polri dengan Komisi III DPR

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran (kedua kiri) bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Imam Widodo (ketiga kiri) didampingi Asisten Operasi (Asops) Mabes Polri Irjen Verdianto Iskandar (kiri) dan Asrena Polri Irjen Wahyu Hadiningrat (kanan) memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/11/2023). Raker tersebut membahas terkait pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024 melalui Operasi Mantap Brata yang digelar secara serentak dari tingkat Polres sampai Mabes Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Merespons hal itu, Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran menyebut informasi yang disampaikan Benny belum bisa terklarifikasi. Kalau pun ada kejadian itu, Polri berjanji akan mengusutnya.

"Kami barusan cek ke Kapolda Jabar, informasi tersebut belum bisa terklarifikasi, nanti kalau memang ada saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait hal tersebut akan kami perhatikan," kata Fadil.

Fadil menegaskan netralitas Polri dalam pemilihan umum bukanlah utopia. Ia memastikan Korps Bhayangkara bersikap netral dalam pesta demokrasi. Ia juga menjamin Polri tidak terbelah dalam momen politik lima tahunan ini.

Baca juga artikel terkait NETRALITAS POLRI atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Hukum
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fahreza Rizky