tirto.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menilai netralitas polisi dalam Pemilu 2024 hanyalah utopia atau khayalan. Hal itu diungkapkan Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan perwira tinggi Polri.
"Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak [netral]," ucap dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Benny mengungkap ada anggota Polri yang diduga memasang baliho partai politik tertentu.
"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam [Komjen Fadil Imran], tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini," tutur dia.
Benny itu tidak habis pikir kenapa polisi diam alias tidak bertindak ketika mengetahui ada anggota yang memasang baliho parpol tertentu.
"Pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam. Jadi, ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," jelasnya.
Benny mengklaim atribut partai mereka pada Pemilu 2019 pernah dibakar massa. Namun, saat itu polisi tak melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.
"Sementara ada juga partai kami, partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan, pak. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," tukas dia.
Benny mengatakan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), institusi kepolisian harus menjadi payung hukum semua parpol.
"Agar merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kita terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini," imbuh dia.
Merespons hal itu, Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran menyebut informasi yang disampaikan Benny belum bisa terklarifikasi. Kalau pun ada kejadian itu, Polri berjanji akan mengusutnya.
"Kami barusan cek ke Kapolda Jabar, informasi tersebut belum bisa terklarifikasi, nanti kalau memang ada saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait hal tersebut akan kami perhatikan," kata Fadil.
Fadil menegaskan netralitas Polri dalam pemilihan umum bukanlah utopia. Ia memastikan Korps Bhayangkara bersikap netral dalam pesta demokrasi. Ia juga menjamin Polri tidak terbelah dalam momen politik lima tahunan ini.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fahreza Rizky