tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau malah menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca ditetapkan menjadi presiden-wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selama ini, PKS memberikan sinyal akan memilih menjadi oposisi. Namun, Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Alynudin mengatakan partainya menunggu hasil putusan pada sidang Majelis Syuro PKS yang merupakan lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai.
"Dalam waktu dekat akan dilakukan sidang Majelis Syuro untuk merespons perkembangan politik pasca Pilpres 2019. Saat ini kami masih tetap dengan sikap semula," ujar Suhud kepada Tirto, Selasa (2/7/2019).
Hal senada diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan sikap partai ke depan.
Terkait waktunya, Mardani belum bisa memastikan, namun menurutnya kemungkinan dilakukan usai Hari Raya Idul Adha pada Agustus mendatang.
"Perkiraan saya paling lama bakda Idul Adha," jelas Mardani kepada reporter Tirto.
Meski begitu, Mardani mengatakan keputusan Majelis Syuro bisa sesuai dengan harapannya agar partainya tak masuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi pada periode berikutnya.
"Harapan saya istiqomah sebagai oposisi," kata Mardani.
Menurut Mardani, ketika oposisi kuat, yang diuntungkan adalah publik karena ada sistem check and balance dari oposisi terhadap pemerintah.
Lain halnya, bila semua partai politik bergabung ke koalisi pemerintah, kata Mardani, pihak yang dirugikan bukan hanya PKS saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat, kami mau mempercepat. Nah yang untung adalah rakyat dan publik itu sendiri," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
