Pimpinan Komisi IX Tak Masalah Anggota DPR Punya Dapur SPPG

Charles Honoris menyayangkan apabila ada pihak yang belum pernah berpengalaman di bidang konsumsi, justru malah menjadi mitra SPPG.

Nabila Ramadhanty

Terbit 23 Sep 2025 14:51 WIB

Petugas berjalan di dalam gedung Satuan Pelayanan Makan Bergizi, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang menjadi percontohan nasional yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyaluran makan bergizi kepada 3.000 orang di wilayahnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak Balita, anak sekolah dari PAU - SMA termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya di kota Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menjawab tudingan yang mengatakan anggota DPR RI memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles menilai kalau pun ada keterlibatan anggota legislatif, hal itu tidak menjadi sebuah persoalan asalkan mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Di sisi lain, ketika ditanya kepastian adakah anggota komisi IX yang menjadi pihak pemilik SPPG, dia berharap tidak ada yang terlibat dari komisinya.

“Mudah-mudahan enggak ada. Kalaupun ada ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional. Tapi yang pasti bukan saya,” ucap Charles saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Namun, Charles mengaku tidak mengetahui pasti terkait adanya anggota DPR yang memiliki dapur SPPG. Dalam hal ini, dia tidak pernah menanyakan tudingan tersebut kepada anggota DPR, terutama anggota komisi IX.

“Yang pasti bukan saya. Kami tidak pernah menanyakan ke teman-teman DPR, anggota DPR lainnya apakah memiliki SPPG atau tidak,” ucapnya.

Lagipula, katanya, program MBG merupakan program umum sehingga pihak Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan kepada siapapun dan pihak manapun selama memenuhi dasar pelaksanaan program MBG.

Namun, dia menyayangkan apabila ada pihak yang belum pernah berpengalaman dalam menjalankan bidang yang bergerak di bidang konsumsi, justru malah menjadi mitra SPPG.

“Siapapun boleh berpartisipasi. Yang saya sayang kan tentunya termasuk pihak-pihak yang belum pernah menjalankan operasi di bidang menyiapkan makanan,” ucap Charles.

“Hari ini diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 3.000 sampai 4.000 siswa di satu dapur. Dan ini tentunya tidak mudah,” imbuhnya.

Dia pun mencontohkan apabila seseorang memiliki sebuah acara hajatan yang harus mengundang banyak tamu, pastinya akan mengutamakan pihak yang sudah terbiasa menyiapkan makanan untuk keperluan konsumsi tamu.

“Kalau misalnya teman-teman ada hajatan, mau mengundang 2.000-3.000 orang, pasti kan memilih catering yang sudah terbiasa untuk menjalankan atau mempersiapkan makanan,” katanya.

“Kalau teman-teman yang tidak punya pengalaman lalu diberikan tanggung jawab seperti ini, kita lihat sendiri tata kelola juga akhirnya berantakan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa siapapun bisa menjadi mitra dalam program makan bergizi gratis (MBG), termasuk anggota dewan.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk bantahan atas keterlibatan anggota legislatif menjadi mitra MBG dan mempersempit ruang UMKM.

"Untuk anggota dewan, begini, program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara," kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan menegaskan bahwa BGN membuka kesempatan untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur umum kepada siapapun dan pihak manapun selama memenuhi dasar pelaksanaan program MBG.

Dia mengakui baru mengetahui identitas mitra MBG tersebut usai proses verifikasi tersebut dilakukan. Usai verifikasi, Dadan juga mengaku baru mengetahui ada tokoh ternama yang ikut serta dalam pengajuan mitra MBG.