tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sembilan tahun belakangan ini, rakyat merasakan ketidakadilan. Artinya, ketidakadilan itu terjadi pada dua periode Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat.
Hal itu disampaikan pria yang disapa AHY itu dalam pidato politiknya bertajuk "Agenda Perubahan dan Perbaikan Partai Demokrat untuk Indonesia lebih yang Lebih Baik."
Menurut AHY, keadilan harusnya dirasakan oleh semua orang. Baik keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan.
"Sembilan tahun terakhir ini, rakyat merasakan ketidakadilan. Keadilan harus berlaku bagi semua, baik keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah," ujar AHY dalam pidato politiknya di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).
AHY mengatakan Demokrat juga memandang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih.
"Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan," tukas AHY.
Ia menuding respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda. Sebab, kerap dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Menurutnya, praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan dan nilai demokrasi.
"Untuk itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih," tutur AHY.
Ia meminta agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menghentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Kendati di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, AHY mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, objektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat, sehingga keadilan tetap tegak.
Namun demikian, lanjut dia, Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum, perlu terus dilakukan di masa depan.
"Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan," pungkas AHY.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri