Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memimpin rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Senin (11/5/2026) di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.
Pertemuan ini membahas peningkatan akurasi penyaluran bansos dengan mengurangi dua jenis kesalahan data yang kerap terjadi, yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika warga yang sudah mampu justru terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, exclusion error adalah kesalahan data saat warga miskin yang berhak justru tidak tercatat sebagai penerima bansos.
Tiga pendekatan akan dipadukan guna mengatasi dua kesalahan itu, yakni pemutakhiran DTSEN, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan kesejahteraan warga penerima manfaat.
Gus Ipul menegaskan digitalisasi sistem bansos menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Saat ini, seluruh program penyaluran bantuan Kemensos pun sudah menggunakan DTSEN sebagai acuan utama.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos, kita gembira menemukan hal yang mungkin [perlu] menjadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," kata dia.
Ia pun optimistis integrasi DTSEN dengan digitalisasi akan memperbaiki akurasi penyaluran bansos secara berkelanjutan. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," ujarnya.
Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi, menurut Gus Ipul menunjukkan hasil positif sehingga mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan nasional pada akhir tahun ini.
Meskipun ada tantangan literasi digital, ia menilainya sebagai bagian dari proses. "Ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," jelasnya.
Gus Ipul mengingatkan, angka kesalahan penyaluran bansos masih cukup tinggi, sementara digitalisasi bisa menjadi langkah kunci untuk memperbaikinya secara bertahap.
Digitalisasi Mempercepat Pemutakhiran DTSEN
Kepala BPS Amalia menambahkan, digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi instrumen untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN.
"Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat," ujar dia.
Menurut dia, BPS sedang menyiapkan skema identifikasi inclusion dan exclusion error yang lebih presisi melalui Sensus Ekonomi 2026. Melalui sensus tersebut, BPS akan menentukan desil warga secara lebih tepat, dan kemudian membandingkannya dengan data penyaluran bansos dari Kemensos.
Guna memperkuat model pemeringkatan kesejahteraan warga berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memanfaatkan teknologi geotagging, citra satelit, dan foto kondisi rumah dalam pengolahan model Proxy Means Test (PMT).
"Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah [dengan] metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelasnya.
BPS juga akan menyempurnakan metode sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan memakai DTSEN yang telah dimutakhirkan sebagai basis sampling frame.
"Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutahirkan secara menyeluruh," kata Amalia.
Sementara itu, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.
"Kalau kita ingin mengurangi information uncertainty, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana [melalui] tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process," kata guru besar ilmu ekonomi Unpad tersebut.
Ia menilai pemutakhiran data secara mandiri dengan mekanisme self-registration seperti yang diterapkan dalam uji coba di Banyuwangi perlu terus diperluas. Arief menegaskan, data berkualitas yang terus diperbarui penting untuk memastikan akurasi penyaluran bansos.
"Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 [daerah lainnya]," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan: Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
