Penjelasan BPS soal Bank Dunia Sebut 60,3 Persen Warga RI Miskin

tirto.id - Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) RI, Amalia Adininggar, merespons laporan Bank Dunia yang menyebutkan kemiskinan di tanah air mencapai 60,3 persen. Menurut dia, terdapat perbedaan patokan penilaian atas kemiskinan antara Bank Dunia dengan BPS RI.

Amalia mengatakan Bank Dunia menilai kemiskinan melalui standar masyarakat menengah atas, yakni sistem puchasing power parity (PPP) tahun 2017 yang mencapai 6,85 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

"Artinya, kita tidak bisa langsung mengonversi dengan nilai tukar saat ini krena itu adalah nilai tukar PPP base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda," kata Amalia, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Kemudian, Amalia mengatakan garis kemiskinan dunia yang ditetapkan Bank Dunia tidak seharusnya langsung diterapkan oleh masing-masing negara.

Pasalnya, tiap negara memiliki nilai garis kemiskinan sendiri, termasuk Pemerintah RI. Karena itu, garis kemiskinan dunia milik Bank Indonesia berbeda dengan garis kemiskinan Pemerintah RI.

"Selain poverty line atau garis kemiskinan standar bank dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri. Berdasarkan keunikan dan standar hidupnya," urai Amalia.

Tak hanya itu, dia menyebutkan, Pemerintah RI juga menetapkan angka kemiskinan di masing-masing provinsi. Penyesuaian nilai angka kemiskinan itu pun disesuaikan dengan tiap daerah.

"Dengan demikian kita bisa menunjukkan, standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda," tutur Amalia.