Pemprov DKJ Keluarkan 3 Penlok Normalisasi Sungai Ciliwung

tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, menyebut saat ini Pemprov Jakarta telah menerbitkan penetapan lokasi (penlok) proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Hal tersebut dilakukan Pramono untuk menangani persoalan banjir akibat luapan Sungai Ciliwung, yang disebutnya menjadi faktor terbesar terjadinya banjir di Jakarta.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa Sungai Ciliwung yang menjadi konstribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40 persen lebih, kita sudah mengeluarkan penloknya, ya,” kata Pramono, saat ditemui di kawasan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).

Pramono berharap proyek normalisasi Sungai Ciliwung dapat segera dimulai. Dia juga berharap surat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat segera keluar.

Melalui proyek normalisasi itu, Pramono berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap terjadi di Jakarta secara sungguh-sungguh.

“Artinya normalisasi Sungai Ciliwung akan kita lakukan, dan mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu. Maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin Ningrum, menyebutkan ketiga penlok yang diterbitkan oleh Pemprov Jakarta itu menjadi bagian dari 11 penlok yang akan diterbitkan dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Ika menjelaskan, ketiga penlok proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang telah diterbitkan itu berada di kawasan Pengadegan, Cawang, dan juga Cililitan.

“Kan, ada 11 penlok. Dari 11 penlok total, udah keluar 3. [Penloknya berada] di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan,” jelas Ika kepada para wartawan di lokasi, Senin.

Ika menyebut Pemprov Jakarta akan menggelontorkan dana sebesar Rp98 miliar dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Meski begitu, ia menyebut saat ini dinasnya tengah membahas dengan DPRD Jakarta untuk menambah anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2025.

“Untuk [proyek normalisasi] Sungai Ciliwung tahun ini anggarannya kurang lebih Rp98 miliar. Namun kemarin kita, izin Pak Gubernur sekaligus melaporkan, saat ini sedang dilaksanakan pembahasan APBD P 2025 dengan DPRD. Kemungkinan akan kita tambah [anggarannya],” ucap Ika.

Untuk tahap awal, Ika menyebut pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung akan dilakukan di segmen Pengadegan. Pembebasan lahan di kawasan itu ditargetkan akan selesai di tahun ini.

Jika pembebasan lahan di kawasan itu sudah rampung, maka proses pembebasan lahan di kawasan lain akan menyusul. Setelah kawasan Pengadegan, pembebasan lahan akan dilanjutkan ke kawasan Cililitan.

“[Pembebasan lahan di] Pengadegan targetnya selesai tahun ini. Biar satu selesai, terus nanti [pembebasan lahan di] Cililitan selesai. Kalau Pengadegan sama Cililitan selesai, kementerian PU langsung masuk tahun ini,” katanya.

Ika menambahkan, pembayaran kompensasi pembebasan lahan di kawasan Pengadegan ditargetkan akan mulai dilakukan pada bulan Juni 2025 mendatang. Pembayaran itu, disebut Ika, akan dilakukan dengan dana dari Pemprov Jakarta dan juga bantuan Pemerintah Pusat.

“Pengadegan insyaallah akhir Juni kami mulai pembayaran. Pemerintah Pusat anggarannya alhamdulillah udah dibuka,” tutur Ika.