tirto.id - Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Sebagaimana disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu Lukman Edy, hari Rabu dipilih sebab dianggap sebagai hari yang paling rasional untuk menghindari kecilnya partisipasi pemilih.
Menurut anggota fraksi PKB ini, pemilu cenderung dijadikan liburan panjang apabila diselenggarakan pada hari Kamis atau Jumat. Tanggal 17 dipilih karena tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai yang mendapat nomor urut 17. Bulan April dipilih agar memberi ruang yang cukup banyak untuk tahapan dan penyelesaian masalah pasca-pemilu.
Namun, asumsi di balik pemilihan hari bisa patah jika Anda memperhatikan penanggalan lebih detail. Hari Jumat tanggal 19 April 2019, dua hari setelah pemilu, bertepatan dengan libur Jumat Agung, hari wafatnya Yesus Kristus yang diperingati umat Kristiani. Ada gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah dan perayaan mulai Kamis hingga Minggu. Ada pula yang merayakannya selama satu pekan penuh seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Konsekuensi yang tidak terhindarkan: ada libur panjang di akhir pekan setelah pemilu berlangsung.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan khawatir pemilih pemula lebih memilih berlibur dibanding pergi ke tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia politik sehingga sudah memiliki agenda mengisi libur panjang akhir pekan tersebut.
"Ini menjadi persoalan tersendiri yang harus dijawab KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah," katanya.
Yenny Wahid juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Pendukung Jokowi-Ma'ruf tersebut mengimbau masyarakat melaksanakan hak politiknya. "Kemudian, tidak malah pergi berlibur. Itulah salah satu hal yang jadi concern kita," ujar putri presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid itu.
Di sisi lain, Pastor Alsis Goa Wonga mengatakan Pemilu Serentak yang dilaksanakan 17 April 2019 mengganggu konsentrasi perayaan Pekan Paskah di NTT, khususnya di daerah Flores Timur.
"Dalam tradisi kekatolikan Flores Timur, mereka ada tradisi inkulturasi agama dan budaya yang secara turun-temurun selama 500 tahun mereka praktekkan, yaitu upacara Semana Santa. Mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, mereka konsentrasi ke ritus Semana Santa, perayaan pengarakan patung Tuan Ana dan Tuan Ama dari Pulau Adenara ke Larantuka," sebut Alsis kepada Tirto, Selasa (12/3).
Bayang-bayang Libur Panjang dan Perayaan Paskah
Kecilnya partisipasi pemilih memang jadi salah satu pekerjaan rumah penyelenggara Pemilu di Indonesia. Penurunan tingkat partisipasi pemilih (TPP) terus menggejala di Pemilu-pemilu era pasca-Reformasi. Tentu, kala TPP menurun, masyarakat yang tidak memberikan hak suara atau yang kerap disebut golongan putih (golput) meningkat.
TPP pada Pemilu 1999 mencapai 92,7 persen dan turun menjadi 84,1 persen pada Pemilu 2004. TPP turun lagi pada Pemilu 2009, hanya mencapai 71 persen, dan naik sedikit pada Pemilu 2014 menjadi 75,1 persen. Partisipasi pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) pun tidak jauh buruknya, hanya 69,58 persen pada 2014.
Dalam “Golput dan Pemilu di Indonesia”, peneliti Sri Yuniarti memilah kelompok golput menjadi dua berdasarkan faktor penyebabnya. Pertama, mereka yang golput karena tidak puas terhadap partai yang tampak hanya berorientasi kekuasaan. Kedua, mereka yang golput sebab persoalan administratif atau masalah teknis. Nama pemilih tidak terdaftar; tidak bisa ke TPS karena harus masuk kerja atau menghadiri perayaan keagamaan; ingin berlibur mumpung ada libur panjang akhir pekan ialah sederet faktor di kelompok golput kedua.
Bagaimana potensi golput tipe kedua di Pemilu Serentak 2019 dengan adanya libur panjang akhir pekan dan perayaan Paskah?
Menurut peneliti politik yang berkantor di Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby, jumlah kelompok golput tipe kedua lebih banyak daripada yang pertama.
"Kurang lebih dari 30 persen [pemilih] yang golput. Sepuluh persen [di antaranya] kan alasannya sifatnya apa namanya, karena ideologi, tapi sisanya sebetulnya karena alasan teknis dan administratif," ucap Adjie, akhir Februari kemarin.
Sedangkan sigi Indikator Politik Indonesia per Januari 2019 memperkirakan golput di Pemilu Serentak bisa mencapai 20 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan angka golput berpotensi meningkat. Sebagian masyarakat yang menilai pemilu tidak berdampak ke kehidupan mereka dan mereka yang lebih memilih menggunakan hari pemungutan suara untuk berlibur disinyalir sebagai penyebabnya.
Selain itu, pada pekan penyelenggaraan pemilu, umat Katolik tengah khusyuk merayakan Paskah. Pekan perayaan Paskah dimulai pada hari Minggu 14 April. Mereka biasanya menggunakan hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk mempersiapkan diri memasuki trihari suci Paskah yang jatuh pada Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Menurut Pastor Alsis, konsentrasi terpecah bila pada pekan perayaan Paskah itu juga terdapat Pemilu. "Konsentrasi terpecah. Ada yang menyiapkan perayaan keagamaan, ada yang menyiapkan pesta demokrasi," ujar laki-laki yang juga menjabat Direktur Justice, Peace, and Integration of Creation (JPIC), lembaga sosial di bawah naungan tarekat Katolik Ordo Fratrum Minorum (OFM) Indonesia.
Khusus di wilayah Flores Timur, perayaan Paskah yang dikenal dengan nama Semana Santa dimulai dengan menjalani Rabu Trewa yang jatuh pada Rabu (17/4). Umat berkumpul di kapel, berdoa mengenang kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus. Perayaan ini kemudian berlanjut dengan menjalani rangkaian kegiatan lain pada Kamis Putih yang jatuh pada (18/4). Pada Jumat Agung (19/4), masyarakat Katolik di Flores Timur akan mengarak patung Tuan Ma dan Tuan Ana (Bunda Maria dan Yesus) dari Pulau Adonara ke Larantuka.
Semana Santa adalah agenda tahunan pemerintah daerah Flores Timur. Ia menjelma menjadi wisata rohani yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Melihat itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT khawatir betul TPP menurun karena Pemilu Serentak 2019 diselenggarakan bersamaan dengan hari raya keagamaan.
"Kami dapat memastikan bahwa masyarakat akan memilih untuk menjalankan ibadah, ketimbang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya," kata pejabat Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Senin (4/3).
Tahun lalu, Keuskupan Larantuka meminta penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu Pusat, untuk menjadwal ulang Pemilu Serentak 2019 agar tidak dilaksanakan pada 17 April 2019. Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT turut mendukung langkah tersebut. Bupati Flores Timur Anton Handjon bahkan mengirim surat berisi permintaan serupa kepada KPU dan Presiden Jokowi. Belakangan, Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga mengajukan permohonan sejenis kepada pemerintah pusat.
Siasat penjadwalan ulang untuk mengatasi terpecahnya konsentrasi masyarakat Flores Timur pernah dilakukan sebelumnya. Sepuluh tahun lalu, Pemilu Legislatif 2009 berlangsung bersamaan dengan Kamis Putih. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat menuntut agar Pemilu tersebut diundur. Akhirnya, Pemilu pun dilaksanakan pada hari Senin, sehari setelah Minggu Paskah.
Memberi Waktu Libur dan Pilih Hari Lain
Di sisi lain, libur panjang di pekan Pemilu juga berpotensi memudahkan pemilih yang tinggal di luar daerah pemilihan. Sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mereka yang berada di luar daerah pemilihan bisa kembali dan tidak perlu memikirkan keterbatasan waktu untuk memilih.
"Bagi pekerja atau pelajar yang ingin kembali ke daerahnya, ada waktu yang cukup panjang untuk memperpanjang liburan dari hari Rabu, Kamis izin sehari, lalu berlibur di hari Jumat, Sabtu, Minggu," ujar Titi kepada Tirto, Senin (11/3).
Titi juga mengatakan Pemilu di Indonesia sudah cukup memanjakan para pemilihnya. Pemilu dibikin hari libur dan TPS didirikan dekat rumah adalah bentuk pemanjaan itu. Menurutnya, inilah yang membuat pengguna hak pilih di Indonesia relatif tinggi dibanding negara-negara demokrasi lain. Pengguna hak pilih di Pemilu Amerika Serikat pada 2008, misalnya, di bawah 65 persen.
"Pemilu kita dari sisi penyelenggaraan itu relatif memanjakan pemilih: dekat rumah, TPS-nya banyak, ngantre pun di bawah tenda dan diberi kursi. Di luar negeri, orang mengantre di TPS berdiri berjam-jam," ujar Titi.
Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan masyarakat rugi kalau tidak memilih. "Libur kan bisa tiap minggu, memilih [dalam Pemilu] lima tahun sekali. Rugi kalau enggak memilih," kata Viryan, Februari lalu.
Sementara itu, KPU tidak berencana mengubah jadwal Pemilu Serentak 2019 untuk wilayah Flores Timur atau NTT.
"Kita sudah kasih tahu ke masyarakat di sana. Sudah kita jelaskan bahwa ini bukan kesengajaan untuk menggelar pemilu di hari itu yang bertepatan dengan perayaan Paskah di sana. Ya, antisipasinya, mereka bisa gunakan cara pindah tempat memilih atau kalau memungkinkan memilih di jam-jam awal, pagi hari sebelum pergi. Tidak ada cara lain," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada reporter Tirto, Selasa (12/3).
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Maulida Sri Handayani
