tirto.id - Pemerintah Pusat tengah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi hampir 6 juta pekerja yang terkena PHK selama pandemi COVID-19.
Hal ini dilakukan melalui modifikasi program kartu prakerja bagi sektor informal sekaligus menarik keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja untuk menangani mereka yang di-PHK.
“Akan ada 5,6 juta peserta yang akan mendapatkan biaya pelatihan secara online, berbarengan dengan itu, mereka akan dapat manfaat dana Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan,” ucap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam teleconference bersama wartawan, Rabu (8/4/2020).
Askolani menyatakan sudah ada tambahan anggaran menjadi Rp20 triliun untuk mengakomodir modifikasi kartu prakerja ini dari sebelumnya hanya mencapai Rp10 triliun.
Ia bilang pemerintah akan berkomunikasi dengan pelaksana proyek atau project management office (PMO) prakerja. Misalnya ada syarat bisa diakses hanya bagi yang berusia minimal 18 tahun.
“Minggu ini akan di-launching pemerintah pada Kamis (9/4/2020) soal ini,” ucap Askolani.
Di samping itu, bagi pekerja yang di-PHK akan jadi bagian BPJS TK. Ia menyebutkan lembaga itu akan membantu sekitar 400 ribu pekerja dengan skema mirip kartu prakerja.
Tak jauh berbeda dengan prakerja yang bakal diluncurkan besok Kamis (9/4/2020), ia memastikan skema BPJS TK ini akan siap dalam waktu dekat.
“Ada lagi selain 5,6 juta. Kita sudah koordiansi dengan BPJS TK. Pekerja yang terkena akan dibantu BPJS TK PHK akan dibantu sekitar 400 ribu orang. Jadi 6 juta orang akan ter-cover,” ucap Askolani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
