tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan, Pemerintah Pusat menyetujui margin fee sebesar 7 persen untuk penyaluran beras satu harga oleh Bulog.
Menurutnya, persentase tersebut telah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau sekarang kan Bulog tidak ada (margi fee), tidak ambil apa-apa. Hanya 50 rupiah, jadi buat gajinya kadang-kadang kurang, enggak cukup. Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya tujuh persen nanti ngambil (margin) fee," ujarnya usai rapat di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).
Zulhas menuturkan, kebijakan ini diambil untuk menghindari harga beras yang lebih mahal di sejumlah kawasan. Misalnya, di Indonesia bagian timur.
"Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin, apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah," ucapnya
"Nah, ini kami akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal," lanjut dia.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan harga pupuk telah turun hingga 20 persen dengan nilai subsidi yang tidak berubah.
Penurunan harga pupuk tersebut, menurutnya, merupakan andil Kementerian Pertanian (Kementan). Pada saat yang bersamaan, Kementan disebut dapat mendirikan tujuh pabrik pupuk selama lima tahun ke belakang.
"Dengan subsidi yang tetap, harga bisa turun 20 persen. Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia. Dapat membangun tujuh pabrik dalam setiap tahun," tutur Zulhas.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id


































