tirto.id - Pemerintah akan melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian/lembaga (K/L). Ini menjadi salah satu dari 8 arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memitigasi dan mengantisipasi perkembangan dan dinamika global kontemporer.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan-kegiatan seremonial.
“Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk (untuk) rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” ujar Airlangga dalam konferensi pers tentang kebijakan pemerintah memitigasi risiko dan antisipasi dinamika global, di Seoul, Korea Selatan, dikutip akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2026).
Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.
Airlangga memperkirakan pengalihan anggaran ini akan menghemat APBN 2026 sekitar Rp121,2-130,2 triliun.
“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ucapnya.
Di sisi lain, sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Airlangga memperkirakan potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN ialah sekitar Rp6,2 triliun.
“Berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” pungkas Airlangga.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id





































