Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah resmi melakukan penyesuaian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memangkas jadwal pemberian, dari sebelumnya 6 hari menjadi 5 hari dalam seminggu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim perubahan ini mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp20 triliun.
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, perubahan jadwal pemberian MBG ini merupakan bagian dari upaya menyikapi meningkatnya ketidakpastian global imbas perang Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Meski demikian, perubahan skema ini tetap mempertimbangkan kondisi daerah tertentu yang membutuhkan pengecualian.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian, seperti untuk asrama, daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” katanya.
Meski ada efisiensi sejumlah program, Airlangga memastikan kondisi fundamental perekonomian nasional tetap stabil. Dia menyebut stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga.
“Kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap positif,” tambahnya.
Selain penyesuaian program MBG, pemerintah juga menerapkan penyesuaian budaya kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat. Efisiensi juga dilakukan pada mobilitas dan perjalanan dinas.
“Pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik,” kata Airlangga.
Pemerintah juga memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen. Dari kebijakan WFH ini, Airlangga memaparkan adanya potensi penghematan langsung terhadap APBN.
“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang (berdampak) langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
