Menuju konten utama

Pembangunan Taman Safari di IKN Dimulai Akhir 2025

Otorita Ibu Kota Nusantara telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare untuk membangun Taman Safari di Nusantara.

Pembangunan Taman Safari di IKN Dimulai Akhir 2025
Suasana Sumbu Kebangsaan terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

tirto.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pembangunan Taman Safari di Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan mulai akhir tahun ini. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menuturkan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare.

"Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

Basuki menjelaskan lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya. Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara.

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan investor di Nusantara, Kalimantan Timur, terus membangun sesuai kesepakatan jadwal. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menjelaskan setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN.

Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Agung menekankan fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Baca juga artikel terkait PROYEK IKN

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Editor: Intan Umbari Prihatin