PDIP Ungkap Alasan Ogah Pakai Kata Oposisi dan Pilih Penyeimbang

tirto.id - Juru Bicara PDIP, Seno Bagaskoro, mengungkap sejumlah alasan partainya memilih untuk tidak masuk ke dalam kabinet pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seno menyebut bahwa sikap PDIP tersebut sebagai penyeimbang pemerintah alih-alih mengklaimnya sebagai oposisi.

"Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah, karena tujuannya adalah ya sudah ini sebagai suatu bentuk cermin penggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis, tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," ujarnya dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Seno menuturkan bahwa sikap PDIP tersebut telah dilaksanakannya sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024.

"Kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini sebetulnya, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno.

Menurutnya, sikap PDIP telah mengambil langkah menjadi penyeimbang pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi. Seno menerangkan bahwa konstitusi Indonesia yang mengatur sistem presidensial hanya menjelaskan pihak yang ada di dalam atau di luar pemerintahan.

"Nah buat kami, sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.

Salah satu sikap PDIP, kata Seno, yang ditunjukkan sebagai penyeimbang pemerintah adalah dengan menolak pilkada melalui DPRD. Menurutnya, dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.

"Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai," ujarnya.

Secara terpisah, dalam Rakernas PDIP di hari kedua, dilaksanakan pembahasan dalam tujuh komisi kerja. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan pengembangan dari 3 format sebelumnya.

“Ini menunjukkan partai menaruh skala prioritas terhadap berbagai persoalan pokok rakyat,” kata Hasto.

Ketujuh komisi tersebut meliputi:

1. Komisi Sikap Politik: Membahas arah internal dan eksternal partai, termasuk respons terhadap isu terkini seperti Pilkada.
2. Komisi Program: Terbagi dalam subkomisi Pemerintahan, Kerakyatan, dan Hubungan Internasional; membahas isu desentralisasi hingga tata kelola daerah.
3. Komisi Organisasi: Fokus pada konsolidasi struktur hingga akar rumput (ranting), rekrutmen, serta pendidikan politik.
4. Komisi Pemenangan Pemilu: Merancang strategi pemenangan untuk Pemilu Legislatif dan Pilkada mendatang.
5. Komisi Pemuda dan Komunikasi Politik: Menyikapi peluang pemilih muda yang diprediksi mencapai 56 persen pada 2029 melalui strategi komunikasi yang relevan.
6. Komisi Perempuan dan Anak: Membahas perlindungan dan persoalan spesifik kelompok perempuan dan anak.
7. Komisi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana: Merespons serius kerusakan ekologis, sesuai arahan utama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.