Menuju konten utama

PDIP Geram F-PKS Serukan Tolak Kenaikan BBM saat Paripurna DPRD DKI

Ketua F-PDIP, Gembong Warsono menegaskan agenda paripurna tersebut fokus untuk membahas evaluasi P2APBD DKI TA 2021, bukan untuk menyatakan sikap politik.

PDIP Geram F-PKS Serukan Tolak Kenaikan BBM saat Paripurna DPRD DKI
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyerukan tolak kenaikan harga BBM di tengah rapat paripurna hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021. (FOTO/Dok. DPRD DKI fraksi PKS)

tirto.id - Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menyerukan tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Rapat Paripurna DPRD DKI mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2021.

"Berdasarkan hasil aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Namun pada saat Interupsi PKS belum selesai, terjadi keributan dalam rapat paripurna tersebut. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono meminta izin kepada pimpinan rapat paripurna untuk menginterupsi pernyataan Yani.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, seperti Wa Ode Herlina dan Pandapotan Sinaga juga ikut meminta Fraksi PKS menghentikan interupsinya mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Namun, Yani tetap melanjutkan pernyataannya. Dia meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan pernyataan PKS tersebut.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur Yani.

Melihat Yani masih meneruskan interupsinya, Gembong tampak geram. Ketua Fraksi PDIP itu pun sempat meninggikan nada ucapannya.

"Tolong tegas, pimpinan [DPRD]. Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik," kata Gembong.

Gembong menegaskan bahwa agenda rapat paripurna ini fokus untuk membahas hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021. Sehingga, Gembong meminta pimpinan rapat membatasi interupsi agar pembahasan tidak melebar ke isu lainnya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik. Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri selaku pimpinan rapat paripurna akhirnya buka suara. Misan mengingatkan kepada para anggota dewan untuk tidak menyuarakan masalah lain di luar P2APBD 2021.

"Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," kata Misan.

Baca juga artikel terkait KENAIKAN HARGA BBM atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri