tirto.id - Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, akan memanggil lima orang yang mengklaim sebagai warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyyin yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU saat ini sedang mendalami persoalan ini PBNU juga segera memanggil mereka untuk dimintai tabayun.
Kelima orang yang mengatasnamakan nahdliyin tersebut adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Izza Annafisah Dania.
“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yg memberangkatkan serta hal hal prinsip lainnya,” kata sosok yang disapa Gus Ipul dalam keterangan pers, Senin (15/7/2024).
Menurut Gus Ipul, kepergian lima orang ini ke Israel adalah tindakan yg sangat sangat tidak bijaksana di tengah situasi yang memanas antara Israel dan Palestina. Apalagi, NU sebagai organisasi berada di barisan depan mengutuk serangan terus menerus yang dilakukan Israel.
“Kepergian mereka ke Israel adalah tindakan yang sangat sangat tidak bijaksana, membingungkan dan mendapatkan banyak kecaman yang nyata. Kunjungan itu juga melukai perasaan kita semua,” kata dia.
Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi. Gus Ipul menegaskan bukan tidak mungkin kelima orang ini akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.
“Kelima orang tersebut tdk mendapat mandat PBNU. Juga tidak pernah meminta ijin ke PBNU,” katanya.
Dia juga akan memanggil pimpinan Badan Otonom NU tempat kelima orang itu menjadi pengurus. Menurutnya, pimpinan Badan Otonom harus ikut bertanggung jawab atas tindakan lima orang itu.
“Ketua umum, juga akan memanggil pimpinan Banom dan Lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak ikut andil dalam pertemuan lima orang yang mengaku Nahdliyyin tersebut dengan Presiden Israel. Menurutnya, apabila ada sanksi atau Tindakan tegas lainnya, maka PBNU yang paling tepat dalam memberikan tindakan.
"Kemlu tidak dalam posisi untuk memberikan komentar terkait kunjungan tersebut, yang memang tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi Pemerintah RI," kata Roy.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
