tirto.id - Partai Gelora tidak ingin PKS untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. Alasannya karena partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut dinilai menolak program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"PKS juga secara terbuka menolak program strategis Presiden Jokowi seperti IKN. Bahkan janji politik PKS dalam Pemilu 2024 adalah Jakarta tetap jadi ibu kota negara," kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi Tirto, Senin (29/4/2024).
Tidak hanya itu, dia juga menilai PKS menolak pencalonan Gibran.
"Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," ucap Mahfuz.
Mahfuz mengatakan tak heran jika persepsi banyak basis pendukung PKS terhadap Prabowo adalah pengkhianat saat Ketum Gerindra itu memutuskan masuk ke kabinet presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019.
"Itu alasan-alasan dasar kenapa PKS enggak perlu meminta-minta bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Malulah sama rakyat," tutur Mahfuz.
Lebih lanjut, dia juga menilai PKS sering memainkan politik identitas selama pergelaran Pilpres 2024. Diksi yang digunakan PKS dinilai nyata terlihat.
"PKS selama pemilu 2024, dalam penilaian banyak pihak sangat kuat mengangkat politik identitas. Diksi-diksi yang dipakai sangat kentara. Semua itu bisa dilacak jejak digitalnya," tutup Mahfuz.
Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan partainya memilih enggan berkomentar atas pernyataan Gelora itu. PKS pun mengakui membuka pintu kerja sama dengan koalisi Prabowo-Gibran.
"Tidak mau komentar," kata Mabruri.
Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengaku akan bertemu calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan setelah Prabowo dan Gibran tak hadir dalam undangan acara Halal bi Halal PKS, di Gedung DPP PKS, Sabtu (27/4/2024).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
