tirto.id - Partai Nasdem resmi merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau kubu Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Fakta ini terungkap usai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan rombongan pengurus Partai Nasdem dengan presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024) lalu.
Dalam keterangan di depan media, Paloh memutuskan untuk membawa Nasdem ke pemerintahan Prabowo-Gibran usai berpikir lama.
Ia mengaku, Nasdem bisa saja beroposisi, tetapi bekerja membantu pemerintahan juga butuh semangat, keikhlasan hati dan daya kritis. Di sisi lain, Paloh sudah mengenal Prabowo lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, Paloh menegaskan Nasdem mendukung Prabowo-Gibran.
"Nasdem hari ini mengatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo-Gibran," kata Surya Paloh saat jumpa pers di lokasi, Kamis (25/4/2024).
Aksi Surya Paloh juga menambah dukungan bagi KIM. Sehari sebelumnya, Prabowo mengunjungi kantor DPP PKB. Namun, mereka belum ada kesepakatan untuk bersatu dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski PKB juga menyatakan ada kesamaan visi dalam membangun bangsa.
"Soal koalisi dan pembicaraan di luar atau di dalam pemerintahan. Namun, PKB dan Gerindra memiliki visi yang sama dan pengalaman dalam kerja sama dalam legislatif maupun eksekutif," ungkap Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Rabu (24/4/2024).
Meskipun pernyataan belum spesifik, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mereka terus mengajak partai-partai di luar koalisi merapat. Ia mengaku, KIM sudah sepakat bekerja sama dengan PKB maupun Nasdem.
"Kita sudah adakan pertemuan dan sudah sepakat kerja sama dengan PKB dan tadi dengan Nasdem," kata Dasco, Rabu lalu.
Dasco menilai, kehadiran Nasdem tidak akan menimbulkan konflik. Ia mengklaim partai koalisi sudah sepakat menyerahkan semua kepada Prabowo selaku presiden terpilih. Dasco menekankan bahwa tidak ada pembicaraan kabinet dalam pertemuan antara Prabowo dengan petinggi Nasdem.
"Teman-teman di Koalisi Indonesia Maju mempercayakan sepenuhnya ke presiden terpilih dalam menambah teman koalisi baru maupun kemudian penyusunan kabinet," kata Dasco.
Pernyataan Dasco pun dibenarkan sejumlah partai. Golkar, lewat Wakil Ketua Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meyakini kehadiran Partai Nasdem dalam kabinet tidak akan mengganggu kursi menteri untuk Golkar. Ia yakin, Prabowo sudah punya kalkulasi tidak hanya untuk Golkar, tetapi juga partai lain di KIM.
"Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri, yang itu sudah rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
"Jadi kalau pun kemudian ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar, Ketum PAN, Demokrat dan yang lain yang tergabung dalam KIM," tambah Doli.
Doli pun mengaku belum ada pembahasan bentuk rumusan kabinet maupun pos yang diberikan. Namun, ia yakin perolehan kursi legislatif 2024 akan mempengaruhi jumlah menteri di kabinet. Khusus kursi untuk Golkar, Doli mengaku belum tahu.
"Yang tahu Pak Prabowo, Pak Airlangga dan Allah SWT," kata Doli.
Partai Demokrat, lewat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) malah tidak masalah jika Prabowo merangkul partai lain di luar koalisi. Ia hanya mengingatkan bahwa Koalisi Indonesia Maju ingin koalisi yang terbentuk tidak sekadar kuat jumlah, melainkan solid, kompak dan setia. Namun, terkait pembagian kursi menteri di kabinet mendatang, AHY menyerahkan kepada Prabowo.
"Sekali lagi saya menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo. Kami sendiri sudah punya komitmen. Tentunya yang saya yakin beliau akan menjaga sama-sama. Kita jaga komitmen itu dan sekali lagi kalau Partai Demokrat tidak ingin menambah beban karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan," kata AHY di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Analis politik dari Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai bahwa partai-partai Koalisi Indonesia Maju tentu akan keberatan ketika menerima partai di luar koalisi mereka masuk dan mendapatkan kursi kabinet. Hal ini tidak lepas kemungkinan mereka akan kehilangan kursi. Namun, mereka memilih menerima keputusan Prabowo untuk menerima partai baru di luar koalisi dan menentukan kursi demi kepentingan pemerintahan ke depan.
"Saya rasa pilihan itu akan diterima oleh partai di KIM karena memang tidak punya pilihan karena memang kekuatan parlemen Prabowo juga lemah," kata Arifki, Jumat (26/4/2024).
Pendapat Arifki memang bukan tanpa alasan. Jumlah persentase suara nasional koalisi Indonesia Maju hanya mencapai 43,16 persen. Jika dihitung berbasis kursi, KIM hanya mengantongi 280 dari 580 kursi legislatif. Setidaknya ada 300 kursi di luar koalisi Prabowo.
Kekurangan kursi di legislatif bisa berdampak pada keberlangsungan pemerintahan. Hal itu terbukti ketika Pemerintahan Jokowi-JK sulit mengegolkan kebijakan akibat parlemen dikuasai koalisi di luar pemerintahan kala itu.
Selain era Jokowi-JK, era Jokowi-Maruf Amin bahkan era SBY dua periode juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, opsi merangkul PDIP atau partai-partai di Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB dan PKS) adalah opsi terbaik.
Jatah Kursi Menteri untuk Nasdem?
Lantas kursi mana yang akan diperoleh oleh Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungan atau mungkin PKB jika ingin merapat?
Arifki memprediksi, Nasdem akan memperoleh kursi yang sama seperti Koalisi Indonesia Maju di era kepemimpinan Jokowi. Namun, Nasdem tidak akan mendapat banyak karena menjadi kubu 'masbuk' atau kubu belakangan yang masuk koalisi.
"Saya rasa tentu Nasdem tidak terlalu berharap dengan jumlah kursi yang besar karena dia masbuk dalam koalisi baru ini dan tentu paling tidak bagi Nasdem mempertahankan kursi-kursi yang ada selama ini menjadi penting bagi Nasdem untuk bisa menjadi bagian penting di pemerintahan baru nanti," kata Arifki.
Hampir serupa, PKB juga tidak akan bisa memilih banyak kursi kabinet karena menjadi kubu 'masbuk' di KIM. Namun, jika bisa meminta, PKB mungkin akan mengambil kursi kementerian ketenagakerjaan atau kementerian desa. Setidaknya, kata Arifki, PKB akan mencari kursi yang mempertahankan pengaruh mereka.
Lantas apakah kursi menteri utama akan di tangan siapa? Arifki menduga, Gerindra dan Golkar tidak akan melepaskan kursi-kursi tersebut. Ia menilai kursi strategis seperti kementerian koordinator akan dipegang kedua partai tersebut karena pemegang suara terbesar di koalisi. Kursi tersebut akan menjadi alat Gerindra untuk menjaga Golkar bertahan di kubu mereka.
"Ini bukan hanya soal posisi politik, tapi juga bargaining ke depan bagi Gerindra untuk Golkar," kata Arifki.
Sementara itu, analis sosio-politik ISESS, Musfi Romdoni, juga menilai penentuan kursi masih belum bisa dilihat. Saat ini, semua partai masih ingin mengejar kursi di kabinet baru Prabowo-Gibran.
"Semuanya masih cair, semua partai masih melakukan lobi-lobi terkait kursi yang mereka inginkan. Semua partai pasti mengincar kursi strategis. Ini akan tergantung pada kekuatan daya tawar setiap partai, seperti perolehan kursi di DPR, jasa di Pilpres 2024, hingga loyalitas dalam mendukung Prabowo di pilpres," kata Musfi, Jumat (26/4/2024).
Akankah Kabinet Prabowo Terlalu Gemuk?
Musfi melihat variabel Pilkada 2024 juga akan menjadi daya tawar. Partai yang memiliki kader terbanyak maju di pilkada, khususnya di pemilihan gubernur akan memiliki daya tawar yang tinggi. Dari faktor-faktor itu, baik jasa hingga kursi pilkada bisa membuat gambaran. Ia menduga, "Semakin besar daya tawar partai, semakin strategis pula kursi menteri yang didapatkan," kata Musfi.
Jika harus berspekulasi, Musfi tidak memungkiri kehadiran partai non-KIM di koalisi akan mempengaruhi perolehan suara partai. Namun, partai KIM ada juga yang mendeklarasikan keinginannya seperti Golkar yang ingin 5 kursi di partai.
Ia menilai, permintaan tersebut akan menjadi tantangan ketika Prabowo ingin merangkul semua partai di kabinetnya seperti berapa banyak partai yang mau ditampung.
Namun, jika Prabowo menitikberatkan pada aspek loyalitas, hitungannya akan lebih mudah. "Partai-partai yang konsisten mendukung Prabowo di PilpreS 2024 seperti PAN, atau partai yang sejak awal berada di KIM seperti Golkar, saya kira yang menjadi prioritas untuk mendapatkan kursi strategis," kata Musfi.
Jika ditilik dalam prediksi untuk partai baru masuk, Musfi menduga, Nasdem bisa mendapat kursi Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Pertanian. Sementara itu, PKB berpotensi mendapat kembali kursi Menteri Agama atau Menteri Tenaga Kerja.
Kursi Menteri Desa yang selama ini erat dengan PKB kemungkinan diisi oleh nama baru. Ia menyebut nama Budiman Sudjatmiko dan Maruarar Sirait yang bisa menjadi kandidat Menteri Desa selanjutnya.
"Tapi kembali, semuanya masih cair. Ini tergantung pada daya tawar yang dimiliki Nasdem dan PKB. Ada proses lobi yang panjang, khususnya dengan partai-partai yang sudah sejak awal berada di KIM," kata Musfi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
