tirto.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjamin anak buahnya akan menjaga netralitas menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal itu merespon pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta TNI menjaga kedamaian menjelang Pemilu 2024.
"Saya bisa pengaruhi prajurit saya, saya akan menekankan pada prajurit saya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana cara-cara TNI tetap netral (menjelang Pemilu 2024)," tegasnya, kepada awak media usai mengikuti rangkaian HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Menurut dia, kelancaran Pemilu 2024 memang bisa dijamin, jika pihak TNI sekaligus Polri serta aparatur sipil negara (ASN) bisa menjaga netralitasnya. Yudo menekankan, sebagai Panglima TNI, dia dan jajaran akan komitmen untuk menjaga netralitas TNI.
"Karena kuncinya cuma satu dalam menyukseskan pemilu, kuncinya TNI-Polri dan ASN harus netral. Itu kunci utama. Cara-caranya bagaimana, tergantung kita. Saya (sebagai) panglima, para kepala staf angkatan, juga komandan-komandan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI," urai Yudo.
Sebelumnya, Jokowi meminta TNI untuk menjaga kedamaian Indonesia jelang Pemilu 2024. Ia ingin agar TNI segera memadamkan segala konflik sekecil mungkin.
"Kita kini telah memasuki tahun politik. saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun," kata Jokowi saat memberikan amanat HUT TNI ke-78 di Monas.
Jokowi pun meminta agar TNI ikut memberikan edukasi agar publik bisa menerima pilihan yang berbeda. Ia juga meminta agar publik menerima kalah maupun menang di tahun politik.
"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu pun meminta agar TNI tetap netral di tahun politik. Ia pun berharap para prajurit selalu memegang sapta marga dan sumpah prajurit di tahun politik.
"Tetap jaga sinergitas dengan polri, dan tetap jaga netralitas tni dan tetap pelihara watak ksatria. selalu jadikan sapta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," kata Jokowi.
Permasalahan netralitas TNI di saat pemilu memang masih menjadi sorotan. Hal ini tidak lepas dari peran militer dalam politik di masa lalu dan banyak purnawirawan yang berpolitik.
Salah satu pengamat militer dari CIDE Anton Aliabbas ikut menyoroti masalah netralitas TNI. Ia mengaku, masalah netralitas TNI di tahun politik memang sudah direspon dalam sejumlah kebijakan. Terbaru, TNI sudah mengeluarkan 11 larangan bagi para prajurit TNI. Namun larangan tersebut masih belum optimal.
"Sayangnya, kebijakan itu terlihat bagus secara ide namun sulit untuk direalisasikan. Pengawasan terhadap praktik 11 larangan tersebut sulit diwujudkan. Sementara, jika merujuk pada pengalaman pemilu sebelumnya, maka masih ada aspek-aspek yang belum direspon secara tegas seperti dukungan politik yang dilakukan keluarga, apakah perlu diatur rigid atau tidak," kata Anton.
Anton menilai perlu ada pengaturan secara teknis demi menegakkan unsur netralitas TNI. Ia tidak ingin aturan tidak mampu dijabarkan secara teknis.
"Semestinya pengaturan teknis yang jelas seperti ini dibutuhkan agar tidak ada tafsir bebas dari arti 'netralitas TNI'. Jangan sampai justru prajurit aktif malah terkena konsekuensi dari sesuatu hal yang tidak dilakukan," kata Anton.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Reja Hidayat
