tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menekan laju penularan Corona di sembilan provinsi dalam dua pekan. Ia lantas menunjuk ahli kesehatan masyarakat yang baru lulus dari Universitas Harvard, Monica Nirmala, untuk membantunya menjalankan tugas sulit itu.
Ia mengumumkan nama Monica dalam konferensi pers secara virtual Jumat (18/9/2020) lalu. Luhut percaya perempuan 31 tahun ini dapat diandalkan.
“Saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu banyak orang pintar, anak-anak muda epidemiolog seperti Monica yang dari UI (Universitas Indonesia) dan lulus dari Harvard untuk epidemiologi. Jadi orang-orang berkualitas membantu saya,” kata Luhut. Ia mengklaim dirinya adalah seorang manajer yang baik.
Monica Nirmala berkecimpung di Alam Sehat Lestari (Asri), sebuah yayasan yang fokus pada kesehatan masyarakat dan kelestarian alam, berbasis di Kalimantan Barat. Dalam struktur organisasi, Monica tercatat sebagai penasihat.
Monica bekerja di Asri sejak 2012, selepas lulus dari Kedokteran Gigi UI. Ia kemudian menjadi executive director di yayasan tersebut sebelum melanjutkan studi di Harvard T.H. Chan School of Public Health dari Agustus 2018 hingga Maret 2020.
Selain Monica, Luhut juga menyebut nama-nama lain yang membantunya menekan penularan Corona.
Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI beberapa waktu lalu, setidaknya ada empat nama lain yang ia sebut, yaitu Jona Widagdo Putri dari UI; Hernando Wahyono dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Septian Hario Seto dari UI, dan Purbaya Yudhi Sadewa dari UI.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi membenarkan mereka memang membantu Luhut.
“Mereka termasuk dalam tim yang membantu pak Menko. Ada banyak yang membantu pak Menko. Pak Menko juga menerima banyak masukan dan bantuan para dokter dari berbagai asosiasi profesi,” kata Jodi kepada reporter Tirto, Kamis (23/9/2020).
Dari 5 Orang, Hanya 1 Ahli Kesehatan
Selain Monica, empat orang yang disebut Luhut tak memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Jona Widhagdo Putri misalnya, merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI jurusan Hubungan Internasional.
Jona menamatkan sarjana Manajemen Bisnis di University of London. Kemudian, dia melanjutkan S2 di Beijing bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Bahasa, dengan gelar Master of Art. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan doktoral di Fudan University, Shanghai, Cina.
Jona bilang kepada reporter Tirto, Kamis (23/9/2020), ia mendapatkan arahan dari Luhut untuk kerja mempercepat penanganan COVID-19 dengan cara yang baik dan terukur. “Bapak juga tekankan ke kami untuk melihat secara detail dan hati-hati guna menentukan langkah yang akan diambil ke depan. Tiga strategi utama dari Pak Menko ialah penegakan disiplin, pembentukan karantina terpusat, dan manajemen perawatan COVID-19,” kata Jona.
Kemudian Hernando Wahyono. Ia adalah lulusan ITB jurusan Teknik Listrik dan mendapatkan gelar Master of Public Administration (MPA), Economic Policy and Management di Columbia University. Sejak 2017, Nando menjadi staf ahli Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Septian Hario Seto merupakan lulusan S1 Akuntansi UI pada 2006 dan mendapatkan gelar MSc di SKEMA Business School dengan gelar MSc International Finance. Ia sempat bekerja di PT Cardig Air Services dan PT Principia Management Group sebagai auditor bidang energi dan tambang. Ia juga menjadi Corporate Finance Manager di PT Toba Bara Sejahtera, perusahaan milik Menko Luhut.
Dalam struktur di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Seto menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
Nama terakhir yang juga disebut Menko Luhut adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Dia merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang baru saja dilantik oleh presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk lima tahun ke depan.
Yudhi merupakan alumni ITB di Bidang Teknik Elektro, dan peraih gelar doktor bidang ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Danareksa Research Institute, Direktur PT Danareksa (Persero), dan Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan.
Harus Libatkan Ahli Kesehatan Senior
Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman mengatakan kepada reporter Tirto, Kamis, bukan hal yang keliru Luhut menunjuk hanya seorang ahli kesehatan untuk membantunya menjalankan misi menekan laju Corona. Masalahnya memilih ahli yang masih muda membawa banyak konsekuensi.
“Anak-anak yang baru lulus itu bagus secara kapasitas keilmuannya tapi secara pengalaman dan kebijaksanaan masih kurang,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan soal zona risiko yang diusulkan oleh salah satu anggota tim ahli epidemiologi muda. Menurutnya masih ada banyak kelemahan dalam sistem itu karena tidak ada pelibatan ahli lain, termasuk anggota IKAMI. Ahli lain dan asosiasi profesi penting untuk dilakukan sebab, salah satunya, perlu jejaring yang luas untuk penanganan pandemi di delapan provinsi.
“Jadi bukan cuma soal kepakarannya. Tapi apakah pakar atau ahli epidemiologi ini mampu menggerakkan ahli-ahli yang lain di ratusan kabupaten kota yang ada di delapan provinsi tersebut,” kata Dedi.
Perintah menekan pandemi di beberapa provinsi disampaikan pertama kali melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada 14 September 2020. “Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dekonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi,” kata Airlangga.
“Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor.”
Usulan Monica
Monica Nirmala bilang mengatasi pandemi di sembilan provinsi memang tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan. Namun ia yakin ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengupayakan penurunan laju kasus.
Tiga hal utama yang akan dilakukan sesuai dengan arahan Menko Luhut adalah intervensi dengan pendisiplinan perilaku, isolasi terpusat, dan memastikan manajemen klinis. Sejalan dengan itu, ia memberikan saran mengenai perilaku masyarakat dan perbaikan surveilans.
“Perilaku dapat dilakukan dengan pendisiplinan dan saya juga usul jangan hanya represi tetapi juga persuasif agar masyarakat tidak hanya jadi objek tetapi dijadikan subjek dalam penanganan pandemi. Masyarakat diajak berkontribusi melihat data bersama dan berperan,” ujarnya kepada reporter Tirto, Jumat.
Mengenai surveilans, ia menilai kapasitasnya masih kurang. Testing dan tracing selama ini belum cukup jumlahnya dan waktunya kurang cepat sehingga kalah dengan kecepatan penyebaran virus. “Itu jadi permasalahan,” katanya.
“Itu yang sedang kami dalami. Apa saja yang akan kami lakukan untuk meningkatkan surveilans agar enggak ketinggalan terus dengan virus. Tapi ini dalam pembahasan. Rencana operasionalnya masih didalami,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Ketua Terpilih IAKAMI, Monica mengatakan ia terbuka untuk menerima masukan dan dari siapa pun, termasuk dari asosiasi profesi maupun ahli kesehatan lain. Tetapi ia tak bisa berkomentar soal penunjukan ke dalam tim pakar, sebab itu merupakan wewenang sepenuhnya Menko Luhut.
Monica bilang sebelum diminta membantu Menko Luhut, ia telah terlibat dalam tim pakar Gugus Tugas Nasional di bawah pimpinan Doni Monardo sejak Maret lalu. Kemudian belakangan ia diminta membantu gugus tugas di daerah seperti Kalimantan Barat dan Maluku.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
