Negara Teluk Berencana Bikin Pipa Minyak, Hindari Teluk Hormuz

tirto.id - Situasi memanas yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat mengancam kepentingan global setelah Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak dunia.

Konflik yang berlarut-larut membuat negara-negara Teluk mempertimbangkan pipa minyak baru yang tidak melewati Selat Hormuz.

Sejak AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, Iran memberlakukan pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz. Banyak kapal tanker yang mengangkut minyak mentah, tertahan di jalur tersebut.

Hal itu berpengaruh besar pada perdagangan minyak dunia, khususnya kawasan Asia yang memang bergantung pada minyak dari Timur Tengah.

Negara Teluk Pertimbangkan Pipa Minyak Baru yang Tak Lewat Hormuz

Tak ingin ekonomi global terpuruk lebih dalam, negara-negara Teluk saat ini sedang mempertimbangkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz dengan cara memperluas dan membangun jaringan pipa alternatif.

Salah satu opsi utama yang dikaji adalah menciptakan jalur perdagangan baru yang menghubungkan Semenanjung Arab ke Laut Mediterania, termasuk melalui pelabuhan Haifa di Israel.

Langkah ini dinilai penting karena Selat Hormuz selama ini menjadi titik leher botol (choke point) yang sangat rentan terhadap konflik geopolitik.

Dalam situasi saat ini, Arab Saudi menjadi satu-satunya negara Teluk yang relatif mampu menjaga stabilitas ekspor minyaknya.

Hal ini berkat keberadaan East-West Pipeline, yang menghubungkan ladang minyak di wilayah timur ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah, sehingga tidak perlu melewati Selat Hormuz.

“Jika dilihat ke belakang, jalur pipa Timur-Barat tampak seperti langkah jenius,” kata seorang eksekutif senior energi Teluk kepada FT dikutip The Jerusalem Post, Kamis (2/4/2026).

Ke depan, negara-negara Teluk tidak hanya mempertimbangkan pembangunan pipa baru, tetapi juga jaringan terintegrasi yang mencakup rel kereta api, jalan darat, dan sistem logistik lainnya agar distribusi energi bisa lebih fleksibel dan tidak bergantung pada satu jalur saja.

Salah satu proyek besar yang dibahas adalah IMEC (India–Middle East–Europe Corridor), sebuah inisiatif yang didukung Amerika Serikat untuk menghubungkan India dengan kawasan Mediterania melalui jaringan transportasi dan energi lintas negara.

Namun, proyek ini menghadapi tantangan politik, terutama terkait keterlibatan Arab Saudi dan penggunaan pelabuhan Haifa di Israel. Para pelaku industri energi menilai bahwa pembangunan jalur alternatif ini penting agar negara-negara di kawasan dapat mengendalikan nasibnya sendiri tanpa terancam gangguan dari pihak lain.

“Anda membutuhkan jalur pipa minyak, konektivitas kereta api di seluruh wilayah, di darat, tanpa memberikan hambatan kepada pihak lain yang dapat mencekik kita,” kata Yossi Abu, kepala eksekutif perusahaan Israel NewMed Energy.

Inggris Gelar Pertemuan dengan 35 Negara Bahas Selat Hormuz

Sebuah pertemuan yang diprakarsai Inggris dengan 35 negara akan digelar pada 2 April, hari ini untuk membahas Selat Hormuz. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring itu bertujuan membentuk koalisi internasional untuk mencari cara membuka kembali Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, akan memimpin pertemuan tersebut yang diikuti sekitar 35 negara, termasuk negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, serta Kanada dan Uni Emirat Arab.

Latar belakang pertemuan ini adalah pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz harus bertanggung jawab sendiri untuk mengamankan jalur tersebut.

Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah mencari solusi diplomatik dan strategis untuk mengembalikan kebebasan navigasi. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa upaya ini akan mencakup berbagai langkah, mulai dari pendekatan politik hingga kemungkinan koordinasi militer setelah tercapai gencatan senjata.

Tahap awal rencana yang dibahas diperkirakan meliputi pembersihan ranjau laut di wilayah selat, yang menjadi ancaman utama bagi kapal, kemudian dilanjutkan dengan perlindungan terhadap kapal tanker yang melintas.

Awalnya, negara-negara Eropa enggan mengirim kekuatan militer karena khawatir terseret lebih jauh ke dalam konflik. Namun, meningkatnya harga energi dan dampaknya terhadap ekonomi global membuat mereka mulai mempertimbangkan pembentukan koalisi ini sebagai langkah penting.

Pertemuan ini juga menjadi tahap awal sebelum diskusi yang lebih teknis antara perencana militer dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, seperti diberitakan The Straits Times (2/4/2026).