Negara Rugi Triliunan Imbas Remehkan Kerusakan Lingkungan

tirto.id - Kerusakan yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memperlihatkan betapa mahalnya ongkos pembiaran kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. BNPB mencatat, jumlah korban meninggal dunia—per 4 Desember 2025—telah mencapai 776 orang, sementara korban hilang mencapai ratusan jiwa dan puluhan ribu rumah serta fasilitas umum rusak di tiga provinsi terdampak.

Meski belum ada estimasi resmi skala kerusakan ekonomi yang harus dipulihkan, bencana ini seharusnya menjadi alaram keras pemerintah: bahwa bencana ekologis tak hanya bisa merenggut nyawa, tapi juga meninggalkan luka ekonomi menganga bagi negara.

Di tahap awal, tim ekonom PT Bank Mandiri memperkirakan kerugian negara akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat menembus Rp32,6 triliun.

Dari total potensi kerugian tersebut, sekitar 50 persen diperkirakan berasal dari Aceh, yang terdampak paling parah dibanding dua provinsi lainnya.

"Kalau estimasi awal kami, roughly dari data yang ada, untuk data ini ya, dampak yang terakhir yaitu banjir bandang di tiga provinsi itu sekitar Rp32,6 triliun. Tentu saja ini datanya terus bergulir dan terus berkembang, ya,” kata Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam konferensi pers daring, Rabu (3/12/2025).

Meski dinilai tidak terlalu besar, bencana yang turut disebabkan kondisi hidrometeorologi ini juga berpotensi mengerek inflasi di wilayah Sumatra dan Aceh. Imbasnya, menurut perkiraan tim ekonom Bank Mandiri, bencana di tiga provinsi tersebut akan menggerus pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,08-0,12 persen poin.

Ini dapat menjadi bandul pemberat bagi perekonomian yang semulai diproyeksikanbisa tumbuh 5,08 persen pada kuartal IV 2025.

“Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra ya (dan Aceh), terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) itu kalau one-off event-nya ini sendiri itu perkiraannya antara minus 0,08-0,12 percentage point. Jadi, kalau kita lihat ekspektasi (pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025) di 5,1 persen pertumbuhan ekonomi, ya memang ada downside risk-nya,” sambung Asmo, sapaan Andry Asmoro.

Sementara itu, perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan kerugian yang lebih besar, yakni Rp68,67 triliun. Estimasi ini mencakup kerusakan rumah penduduk, hilangnya pendapatan keluarga, kerusakan jalan, putusnya jembatan, hingga terhentinya produksi pertanian akibat genangan banjir.

Jika diperinci, Aceh diperkirakan menanggung kerugian ekonomi hingga Rp2,2 triliun, Sumatra Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatra Barat Rp2,01 triliun.

Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, menuturkan bahwa lembaganya telah memproyeksi masing-masing kerugian yang timbul akibat bencana ekologis ini.

Kerugian pada kerusakan rumah penduduk diprediksi sekitar Rp30 juta per unit, sementara kerusakan pada jembatan dinilai akan menelan biaya pembangunan kembali hingga Rp1 miliar per unit, dan biaya perbaikan jalan diprediksi membutuhkan ongkos sekitar Rp100 juta per 1.000 meter.

Kemudian, hilangnya pendapatan keluarga dihitung dengan mengacu pendapatan harian dikalikan 20 hari kerja, sedangkan kerusakan lahan sawah disetarakan dengan kehilangan Rp6.500 per kg hasil panen-dengan asumsi produksi 7 ton per hektare.

"Secara kerugian materi, ada kerugian mencapai Rp2,2 triliun yang terdiri dari 3 sektor (sektor pertanian tanaman pangan, sektor konstruksi dan perdagangan besar) di 3 provinsi terdampak paling luas," kata Bhima.

Bhima juga menyoroti dampak terputusnya jalur distribusi terhadap aktivitas perdagangan serta hilangnya penghasilan warga selama krisis terhadap konsumsi rumah tangga. Dua faktor ini akan menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat terutama pada wilayah-wilayah terdampak.

Kerugian yang meluas ini jauh lebih besar dibanding kontribusi pendapatan daerah dari industri sawit dan pertambangan. Mengacu data Kementerian Keuangan, penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) secara nasional hanya mencapai Rp16,6 triliun per Oktober 2025. Di Aceh, PNBP tambang hanya Rp929 miliar, sementara DBH sawit Rp12 miliar dan DBH minerba Rp56,3 miliar—jauh di bawah kerugian Aceh yang mencapai Rp2,04 triliun.

"Bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan," ujar Bhima.

"Ketika satu daerah terjadi bencana hingga memutuskan transportasi, dampak bukan hanya di provinsi tersebut, namun secara nasional juga mengalami dampak negatif. Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen," jelasnya.

Terganggunya aliran barang konsumsi maupun kebutuhan industri membuat kerugiannya menjalar ke berbagai wilayah lain, terutama karena Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri besar. Lantaran itu lah, Celios memperkirakan PDB kuartal IV 2025 akan tergerus sedikitnya 0,29 persen.

"Paska bencana banjir di Sumatera, langkah nyata harus dilakukan pemerintah. Moratorium izin tambang baru termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana tidak berulang. Sawit pun sama, moratorium izin perkebunan sawit jadi solusi final," tegas Bhima.

Meski demikian, pemerintah mengaku belum menghitung besaran kerugian ekonomi secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (3/12/2025), menuturkan bahwa pemerintah masih berfokus pada perkembangan kondisi tanggap darurat bencana di tiga provinsi terdampak.

Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mempertimbangkan revisi target pertumbuhan ekonomi nasional, baik untuk kuartal IV 2025 maupun sepanjang 2025. “Belum, belum ada (perubahan target). Masih kita lihat, ya,” sambungnya, menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi masih dipertahankan pada 5,6 persen (yoy) untuk kuartal IV dan 5,2 persen (yoy) untuk keseluruhan tahun.

Berbeda dengan Airlangga, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kemungkinan tergerusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025.

Meski dampaknya tak akan signifikan, ia menilai bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat bisa menyebabkan perekonomian tumbuh lebih rendah dari proyeksi, yakni sekitar 5,6-5,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? 5 persen, 6 persen, 10 persen? Saya pikir sih (pertumbuhan) masih akan diatas 5,5 persen,” ujar dia kepada awak media, usai menghadiri rapat kerja dengan Danantara dan Komisi XI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Bendahara Negara menilai, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat ditahan dengan mempercepat pemulihan dan revitalisasi fasilitas publik dan infrastruktur di daerah terdampak.

Dengan cara ini lah, menurutnya, perekonomian di Sumatera bisa terdorong lebih tinggi. “(Bencana) akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit,” imbuh Purbaya.