Nasib Literasi Indonesia saat Anggaran Perpusnas Kena Efisiensi

tirto.id - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Aminudin Aziz, mengungkapkan lembaganya sudah tidak bisa lagi memasok buku-buku gratis di penjuru daerah sebagaimana rencana kerja yang telah dibuat sejak 2024 lalu. Tak ada dana imbas kebijakan efisiensi anggaran menjadi penyebabnya.

Diketahui, anggaran Perpusnas pada 2026 adalah Rp377,9 miliar, atau nyaris setengah dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp721 miliar pada 2025.

"Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif. Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," kata Aminudin dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Aminudin menuturkan program kerja tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal itu dikarenakan pihak Perpusnas membagikan buku-buku tersebut kepada setiap area publik yang kerap dikunjungi masyarakat.

"Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas, itu tahun 2024, 2025 satu locus, 1.000 buku," katanya.

Tidak hanya berdampak pada pembagian buku pada perpustakaan di daerah, efisiensi juga berpengaruh pada penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk perpustakaan yang ada di penjuru Indonesia.

Di tahun sebelumnya, DAK tersebut digunakan untuk pembelian perabotan yang menunjang area membaca di perpustakaan.

Akibatnya, kata Aminudin, banyak pegawai hingga pengunjung perpustakaan yang mengeluhkan buruknya fasilitas yang hingga kini belum diperbarui. Akibatnya, rencana untuk menggerakkan literasi di daerah menjadi tersendat.

"Perlengkapan mebel itu tidak bisa kami berikan, walaupun daerah itu juga berteriak karena mereka, terutama misalnya yang sudah masuk ke dalam locus prioritas, itu pada akhirnya kan ditiadakan. Nah ini, menjadikan rencana kami untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kami kerjakan," ujarnya.

Dengan tidak tercapainya target peningkatan literasi tersebut, Aminudin kemudian menyampaikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perihal ketiadaan anggaran. Menurutnya, perpustakaan harus menurunkan target literasi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang telah ditetapkan sebelumnya akibat ketiadaan anggaran di kas Perpusnas.

"Jadi ya sudah saja dikasih kecil. Ngapain dikasih besar, kan gitu. Nah, ini, logika ini tentu tidak bisa kita terima karena bagaimanapun kalau tidak ada penurunan target, ya kami tidak akan bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Efisiensi Berdampak di Pelestarian Naskah Kuno

Penurunan anggaran Perpusnas tidak hanya berdampak pada pembagian buku di daerah, tetapi juga dalam pelestarian naskah kuno yang merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga negara tersebut.

Meski demikian, Aminudin menuturkan bahwa pihaknya melakukan penjajakan dengan sejumlah kementerian dan lembaga hingga pihak swasta untuk pembiayaan.

"Maka kami bekerja sama dengan masyarakat. Dengan kata lain, kami menyediakan naskahnya, masyarakat yang mengerjakannya di bawah supervisi kami," kata Aminudin.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan BRIN dan sejumlah lembaga dari Uni Eropa untuk pembiayaan perawatan naskah kuno. Hal itu dilakukan demi pelestarian naskah di Sumatra Barat dan Aceh yang sebelumnya rusak akibat banjir bandang pada akhir 2025 lalu.

"Ya tidak besar bantuannya, itu 31.000 poundsterling ya, jadi sekitar Rp600 jutaan lah gitu. Tapi ini bisa sedikit membantu ya naskah-naskah yang rusak gara-gara banjir tertimbun oleh lumpur gitu ini diselamatkan," terangnya.

Selain itu, Perpusnas juga kerja sama dengan sejumlah komunitas dalam penyelamatan naskah kuno di Keraton Solo. Perpusnas mendapat dana bantuan asing 28 ribu Euro untuk revitalisasi naskah di Keraton Solo.

"Dan ini kami kerjakan bersama dengan komunitas ya, kemudian pemilik naskah, supaya apa? Supaya kami tetap bisa melakukan sesuatu walaupun ya urusan uangnya dari mana yang penting uang itu halal dari mereka ya sudahlah gitu kita, kita kerjakan," jelasnya.

Anggaran Perpusnas Minim, Indeks Literasi Makin Mengkhawatirkan

Kegiatan literasi Perpusnas yang tersendat akibat efisiensi anggaran menjadi kekhawatiran anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Dia menyoroti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang menurutnya mengalami penurunan.

Namun, hal yang paling diresahkannya adalah ketika tingkat literasi rendah, namun belum ada tindakan yang bisa dilakukan untuk membereskannya.

"Saya khawatir saja ini, apa anggaran Perpusnas ini turun terus ini kayaknya apakah enggak ada apa kesadaran bersama gitu loh. Jadi tingkat literasi rendah itu juga biasa-biasa," tegasnya.

Dia juga menyebut bahwa target RPJMN yang dicetuskan Bappenas pada 2025 mencapai skor 62,89. Namun kenyataannya, kata Fikri, di 2026 baru mencapai 46. Oleh karenanya, dia meminta Perpusnas bersama Bappenas untuk mengoreksi target tersebut dan mengajak kementerian serta lembaga pemerintah lainnya untuk menjadikan peningkatan literasi sebagai pekerjaan bersama.

"Sekali lagi nampaknya, kita harus jangan orientasi ke membangun sekolah baru membangun institusi baru dan sebagainya tanpa substansinya kita dinilai orang lain itu literasi numerasi sains rendah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, meminta kepada Perpusnas untuk mengupayakan kenaikan anggaran pada 2027 mendatang.

Dia juga meminta Perpusnas untuk menginventarisir segala aset yang belum tercatat sebagai inventaris karena kendala pendataan hibah atau masalah lainnya.

"Maka catatan pertama adalah memang anggaran Perpusnas ini untuk tahun 2025 seharusnya menjadi catatan kita bahwa ini yang sudah rendah, mestinya tahun berikutnya termasuk tahun 2027 harusnya dinaikkan. Itu saja," tegasnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menambahkan Perpusnas harus menyesuaikan capaian peningkatan literasi meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan agar lebih terukur dan tetap sesuai dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat.

"Perencanaan dan kinerja anggaran Perpusnas RI agar tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada hasil (output) dan dampak (outcome) yang terukur pada peningkatan minat baca, pemerataan akses pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi," kata Hetifah.

Ia menekankan Perpusnas menyampaikan capaian kinerja bukan hanya secara administratif, melainkan menyesuaikan dengan ukuran-ukurannya.

"Ketika menentukan ukuran dan capaian jangan mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang lama kalau anggarannya terus dikurangi, harus kita sesuaikan juga. Capaian harus disesuaikan dengan kemampuan kita, karena ketika kita bersepakat mencapai itu, maka kita harus didukung anggaran sejumlah berapa? Kalau pakai ukuran RPJMN, akan berbeda dengan ukuran perpustakaan," ujar dia.

Hetifah juga meminta Perpusnas RI agar tetap fokus memaksimalkan anggaran secara efektif dan optimal, terutama untuk pelestarian dan digitalisasi naskah kuno, pengelolaan koleksi nasional, serta penguatan layanan literasi kepada masyarakat.

"Perpusnas RI agar menentukan strategi penganggaran yang terarah, terukur, dan sinkron dengan pemerintah daerah guna memastikan target literasi nasional dapat tercapai," katanya.