tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Presiden Joko Widodo mengenai partainya yang tak diundang dalam acara halal bihalal di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023).
Dia mempertanyakan apakah pertemuan ketua umum partai politik dalam rangka mempersatukan langkah koalisi pemerintahan atau membentuk poros baru untuk Pilpres 2024.
"Kami juga bertanya-tanya apakah pertemuan tersebut dalam rangka koalisi Pilpres 2024 atau koalisi pemerintahan 2019," kata Ahmad Ali saat dihubungi awak media pada Jumat (5/3/2023).
Jika Jokowi berharap Partai Nasdem keluar dari barisan pemerintahan, Ali tak mempermasalahkan. Menurutnya, hanya Jokowi yang bisa mengeluarkan Partai Nasdem dari barisan pemerintahan, bukan partai politik atau opini publik.
"Artinya bahwa kecuali kemudian presiden sudah tidak menganggap bahwa Nasdem sudah dikeluarkan dari koalisi pemerintahan," ucap Ali.
"Saya ulangi kecuali presiden mengatakan bahwa Nasdem sudah dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Karena mendukung Anies," tambahnya.
Apabila Jokowi masih menerima Nasdem, Ali menegaskan bahwa dia dan partainya akan terus menjadi bagian Jokowi hingga 2024 mendatang.
"Jadi keberadaan Nasdem di Koalisi pemerintahan sudah sampai dengan 2024. Itu adalah komitmen," ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa keputusan Nasdem mengusung Anies adalah keputusan Partai Nasdem. Menurutnya hal tersebut harus dihargai sebagai bentuk kedaulatan partai.
"Tapi tentunya kita berharap, setiap orang bisa menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Partai Nasdem," jelasnya.
Di sisi lain, Jokowi beralasan NasDem tak diundang karena telah memiliki koalisi sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) bersama Demokrat dan PKS. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024.
"Nasdem itu, kita harus bicara apa adanya, kan, sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu, kan, juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ucap Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dalam politik, hal itu wajar jika ada yang tak diundang untuk silaturahmi. Ia sendiri, kata dia, pejabat publik sekaligus pejabat politik.
"Jadi, biasa kalau saya berbicara politik, ya, boleh, dong. Ya, kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya, memang ini tugas, tugas seorang presiden," tukas Jokowi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat
