Muktamar NU Jadi Momentum Reorganisasi & Kembali ke Khittah

tirto.id - Martin van Bruinessen dalam bukunya yang berjudul NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru (1994) menjelaskan bahwa keputusan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menarik diri dari politik praktis dan kembali ke khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984 telah menimbulkan berbagai pertentangan kepentingan.

Setelah memutuskan untuk kembali ke khittah, berbagai faksi di lingkup NU saat itu memperdebatkan tentang apa yang harus diperjuangkan oleh NU ke depan, kepentingan para pendukung mana yang harus dibela, dan bagaimana hal itu harus dilakukan.

Martin mencatat paling tidak ada dua kelompok berbeda yang memperdebatkan langkah NU ke depan setelah memutuskan kembali ke khitah. Satu kelompok terdiri dari para kiai senior Jawa Timur yang ingin meneguhkan kembali peranan kepemimpinan mereka dalam organisasi dan menekankan kembali karakter keagamaannya.

Kelompok yang lain terdiri dari anggota muda yang berpihak kepada pembaruan dan menginginkan NU lebih relevan bagi berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga keagamaan pendukungnya

Meski terdapat perbedaan, pada awal dekade 1980-an, berbagai kepentingan itu menyatu dalam perjuangan untuk merebut kendali organisasi dari tangan faksi yang sudah lama menguasai kepemimpinan politik NU.

Mereka sama-sama sepakat bahwa keikutsertaan NU dalam kegiatan politik parlemen dan pertarungan memperebutkan patronase pemerintah telah mengganggu kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial NU.

Bahkan hingga kini, seruan “kembali ke khittah” selalu muncul tiap kali NU disusupi oleh berbagai kepentingan politik yang berpotensi merusak jati dirinya sebagai jam’iyah diniyah Islamiyah ijtimai’yah (perkumpulan sosial keagamaan Islam).

Menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, seruan agar NU kembali ke khitah itu kembali digaungkan. Meski memang organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia itu sudah tidak lagi terjun ke dalam politik praktis.

Dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” yang digelar di Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026), Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyerukan agar NU benar-benar kembali ke khitah dan terbebas dari berbagai kepentingan politik.

Bukan hanya kepentingan politik dari luar, Adi juga menyoroti pertarungan politik di lingkup internal yang kerap menjauhkan NU dari khitahnya. Ia mencontohkan maraknya transaksi politik uang yang terjadi jelang pemilihan pucuk pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar.

Padahal, menurut Adi, untuk organisasi sebesar NU, kepentingan politik tidak boleh mengalahkan moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Sebab, citra NU di kalangan masyarakat luas selalu lekat dengan kealiman dan intelektualitas yang tinggi.

“Saya selalu mengatakan, saya selalu berharap, bahwa NU itu memang kembali ke khitah. Tidak ngurus urusan-urusan politik, tidak ngurus urusan-urusan dunia. Ngurus saja umat, ngurus saja agama,” kata Adi yang sempat berkelakar bahwa ia telah menjadi bagian dari NU bahkan sejak masih berada dalam kandungan.

Adi menjelaskan, NU sebagai organisasi yang memiliki jutaan pengikut rentan untuk dikapitalisasi demi kepentingan politik praktis.

Baginya, NU kerap dijadikan sebagai sumber daya politik yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan elektoral pada ajang pilpres sampai dengan pilkada.

“Urusan politik transaksional, money politics ini, adalah sangat berpotensi kepada siapa pun yang punya potensi untuk menjadi orang-orang penting di struktur NU,” terangnya.

NU Harus Lakukan Pembaruan agar Relevan Bagi Generasi Muda

Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi NU yang diselenggarakan setiap lima tahun. Forum ini mempertemukan para ulama, kiai, pengurus, badan otonom, dan warga Nahdliyyin dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara.

Dalam Muktamar NU, dibahas berbagai hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan melalui forum Bahtsul Masail, evaluasi organisasi, perumusan program kerja lima tahun ke depan, rekomendasi kebangsaan, hingga pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum untuk periode berikutnya.

Karena menjadi ajang pemilihan pucuk pimpinan tertinggi PBNU, maka Muktamar tak bisa lepas dari unsur politis. Terlebih lagi, dalam beberapa bulan terakhir, PBNU tengah diterpa konflik internal yang melibatkan Ketua Umum, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar.

Namun, Ketua PBNU, Hasanuddin Ali, menekankan bahwa pada agenda Muktamar tahun ini, NU harus mulai memikirkan strategi pembaruan dan modernisasi agar kembali relevan di kalangan generasi muda.

Alasannya, karena tidak mudah bagi NU untuk menarik perhatian generasi muda yang memiliki keinginan untuk ikut ambil bagian.

“Mereka itu membutuhkan alasan yang lebih riil kenapa saya harus menjadi [bagian dari] NU. Dan itu terjadi di hampir semua masyarakat NU di perkotaan,” kata Hasanuddin dalam agenda diskusi yang sama.

Dalam Muktamar tahun ini, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa telah disusun suatu peta jalan (roadmap) NU selama 25 tahun ke depan, yang di dalamnya memasukkan isu-isu terkait generasi muda, perkotaan, kelas menengah, sampai emansipasi perempuan.

Ia berharap, para calon Ketua Umum PBNU yang maju pada Muktamar kali ini dapat memiliki kesadaran bahwa lanskap keorganisasian NU di era saat ini sudah mengalami banyak perubahan.

“Dia harus punya visi, ide, dan gagasan untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi itu. Saya tidak mengatakan bahwa tradisi itu tidak penting, tradisi tetap penting. Tradisi tetap penting, tapi jauh lebih penting adalah bahwa dia memiliki gagasan untuk menjawab perubahan-perubahan,” ucapnya.

Muktamar sebagai Penyambung NU Kultural & Struktural

Selain menjawab tantangan zaman, Hasanuddin juga berharap Muktamar ke-35 NU mampu menjadi penyambung antara Nahdliyin kultural dengan pengurus struktural NU baik di tingkat PCNU, PWNU, hingga tingkat PBNU.

Pendiri lembaga Alvara Research itu memaparkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari NU mencapai 140 juta orang, atau sekira 57,2 persen.

Namun, mayoritas dari jumlah tersebut merupakan mereka yang mengaku sebagai NU kultural, yakni sebesar 39 persen. Kelompok NU kultural itu didominasi oleh generasi muda, warga perkotaan, dan kelas menengah.

“Warga kultural kita itu besar sekali. Dia mengaku menjadi warga NU itu hanya karena faktor tradisi, karena dia tahlilan, karena dia maulidan, hanya sebatas amaliah dan itu didominasi oleh anak muda,” kata Hasanuddin.

Selanjutnya, kelompok terbesar kedua adalah kelompok yang disebut Hasanuddin sebagai “NU partisipatif”. Artinya, kelompok itu aktif terlibat dalam kegiatan keorganisasian, meskipun tidak berpartisipasi secara langsung sebagai pengurus.

Terakhir adalah kelompok yang disebutnya sebagai “Nahdliyin inti”, yakni orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk aktif berorganisasi di NU. Meski begitu, jumlah kelompok ini menjadi yang paling sedikit.

“Jumlahnya tidak banyak tapi, hanya 9 persen,” paparnya.

Muhammad Rouf dalam tulisannya pada buku “Berkhidmat untuk NKRI: Tentang Pendidikan, Keislaman, Kepesantrenan, dan Kebangsaan” (2019), menjelaskan bahwa NU struktural adalah mereka yang masuk dalam kepengurusan, baik di syuriyah, tanfidziyah, serta berbagai lembaga dan banom-banomnya, baik itu di tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, hingga tingkat ranting.

Sedangkan, NU kultural disebut sebagai mereka yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan NU, di segala tingkatannya.

Hasanuddin menekankan pentingnya kehadiran Muktamar untuk menjadi jembatan antara NU struktural dan kultural tersebut. Hal itu ditujukan agar soliditas dan keterikatan antara keduanya semakin erat.

“Selama ini saya melihat ada semacam keterputusan. Kalau bahasa gampangnya, antara jam'iyyah dan jemaah itu jaraknya sekarang semakin melebar,” jelasnya.

Lantas, Siapa yang Akan Maju di Muktamar NU di Jombang?

Sejak beberapa waktu terakhir, sudah ada sejumlah nama tokoh yang masuk bursa calon Ketua Umum PBNU. Di antaranya adalah Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, hingga Yahya Cholil Staquf selaku petahana Ketua Umum PBNU.

"Itulah yang disebut-sebut, termasuk tentu Gus Yahya yang masuk terakhir," kata Gus Ipul di Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (15/7/2026) lalu.

Selain itu, sejumlah nama lainnya yang muncul sebagai calon Ketua Umum PBNU adalah Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) sampai Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).

Ketua PBNU, Rumadi Ahmad, masih belum mau membeberkan siapa saja nama-nama yang secara resmi akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Meski begitu, ia tidak menampik bahwa sejumlah nama-nama besar yang beredar di media massa memang masuk ke dalam bursa calon Ketua Umum.

“Nama yang beredar sudah banyak diberitakan media,” ujar Rumadi kepada Tirto, Selasa.

Ia hanya mengimbau bagi para calon ketua umum untuk menunjukkan kapasitasnya yang terbaik sehingga pantas untuk mengemban jabatan tersebut selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, para kandidat harus mampu menunjukkan kapasitas intelektual, jaringan, kepemimpinan, sampai dengan eksekutorial, demi meyakinkan warga Nahdliyin.

“Hal yang paling penting adalah menjaga kehormatan organisasi. Pemilihan Rais dan Ketua Umum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan martabat organisasi, terutama politik uang,” tukasnya.