Masuk tirto.id
tirto.id - Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya mulai menemui titik akhir. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mencapai islah dalam pertemuan yang diprakarsai oleh para masyayikh dan mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12/2025).
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan tertinggi PBNU sepakat bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan organisasi adalah melalui penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.
“Alhamdulillah, hari ini kita semua menjadi saksi sebuah peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam telah menyepakati bahwa solusi terbaik untuk jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Yahya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).
Yahya mengatakan kesepakatan untuk menggelar Muktamar bersama ini dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang panjang. Sejumlah tokoh penting NU turut terlibat sebagai penengah, termasuk Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin.
Dengan kesepakatan yang dicapai di Lirboyo hari ini, kepemimpinan PBNU hingga Muktamar mendatang akan tetap berjalan di bawah KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum.
Yahya menyebut bahwa panitia bersama juga akan segera dibentuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” pungkas Yahya.
Sebagai informasi, konflik internal di PBNU ini diawali dengan beredarnya surat hasil Rapat Pengurus Harian Syuriah PBNU yang meminta Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Secara garis besar, ada dua kubu yang saling berhadapan. Kelompok pertama menganggap Yahya tetap sah sebagai ketua umum. Alasannya, berdasarkan AD/ART PBNU, Rais Aam, Miftachul Akhyar, tidak memiliki wewenang memecat Yahya yang dipilih muktamirin.
Sebaliknya, kubu kedua menganggap pemberhentian Yahya sudah sesuai aturan. Yahya dinilai tidak lagi berhak memakai atribut atau mengambil keputusan atas nama Ketua Umum PBNU karena tidak lagi memiliki legitimasi sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Salah satu hal yang dinilai Syuriah PBNU sebagai kesalahan Yahya adalah mengundang narasumber dari jaringan Zionisme ke dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Narasumber yang dimaksud adalah Peter Berkowitz, akademisi prozionis Israel.
Akan tetapi, Yahya tidak menggubris surat tersebut dan menolak mundur. Yahya juga mengklarifikasi bahwa dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar. Salah satu dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriah pada Kamis (20/11/2025) berisikan pesan yang meminta Yahya mundur dari jabatannya.
Tak berhenti di situ, Syuriah PBNU pun meresmikan memberhentikan Gus Yahya dari jabatannya melalui Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A/II/10/01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, Afifuddin Muhajir, dan Katib, Ahmad Tajul Mafakhir, pada 25 November 2025.
Namun, lagi-lagi Yahya menolaknya. Dia menilai pemberhentian dirinya yang beredar dalam surat dengan kop surat PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU tidak sah secara administrasi.
Yahya menilai surat resmi PBNU dapat dinyatakan sah apabila dibubuhi stempel digital dengan QR Code Peruri di sebelah kiri bawah dan bertuliskan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera”.
Terkait keabsahan surat ini, kubu Rais Aam berdalih ada sabotase. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, mengungkapkan adanya sabotase dalam pembubuhan stempel Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A/II/10/01/99/11/2025 yang menyatakan pemberhentian Yahya.
Lalu pada 9 Desember, Rapat Pleno Syuriah PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum (Pj Ketum) PBNU menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf. Rapat pleno tersebut berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
