Gus Yahya Bantah Klaim Caketum PBNU Dapat Restu Presiden Prabowo

tirto.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai perkataan sejumlah pihak yang mengklaim diri telah mengantongi restu Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon Ketua Umum PBNU.

"Dan kalau ada yang mengklaim bahwa dia misalnya direstui bahkan diperintah oleh Presiden pasti bohong," kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Yahya mendapat kabar bahwa ada orang-orang yang mencatut nama Presiden Prabowo dalam proses pencalonan di kandidasi ketua umum PBNU. Akan tetapi, Yahya berkeyakinan bahwa Prabowo maupun pemerintah tidak akan ikut campur di urusan internal PBNU tersebut.

"Ya kemarin kita dengar-dengar sih ada yang mengaku saya ini maju karena direstui oleh Presiden misalnya begitu, itu pasti bohong. Karena nggak ada kepentingan pemerintah," jelasnya.

DIa menyebut bahwa upaya mengutip nama Prabowo tidak menjadi hal yang berpengaruh dalam proses muktamar mendatang. Yahya beralasan, NU sebagai organisasi memiliki otonomi yang tak bisa diintervensi pemerintah. Terlebih, di usianya yang lebih dari 100 tahun, NU selalu bergerak mandiri dalam proses organisasi tanpa ada keterlibatan penguasa.

"Dan itu tidak akan mempan kepada, kepada NU cabang-cabang ini tidak akan mempan. Karena NU ini by nature memang independen sejak awal," tegasnya.

Selain itu, Yahya juga mendapat kabar dari Menteri Bahlil Lahadalia bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen mendalam perihal suksesi kepengurusan NU. Oleh karenanya, dia optimistis bahwa muktamar mendatang akan berjalan lancar tanpa gangguan apapun.

"Presiden sangat menghormati NU dan nggak mungkin Presiden lalu mengganggu proses-proses yang sedang berlangsung di dalam NU ini," kata Yahya.

Dalam pernyataannya, Yahya menyebut bahwa NU dikawal oleh banyak pihak termasuk dari ancaman metafisik. Oleh karena itu, Yahya kembali mengingatkan agar tidak ada yang mencoba untuk mengganggu NU dengan berbagai cara dan upaya.

"Saya yakin sekali bahwa NU punya sistem ketahanan yang bukan hanya lahiriah tapi juga ketahanan rohaniah, ketahanan rohaniah yang paling penting yang dapat menjaga integritasnya sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah," ujarnya.

Sindir Cak Imin Hingga Ingatkan Ketum PBNU Tak Boleh Rangkap Jabatan Politik

Selain mengingatkan kepada orang-orang yang kerap mencatut nama Prabowo dalam kontestasi pemilihan ketua umum PBNU, Yahya juga menyindir Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk secara terbuka menyatakan maju menjadi ketua umum PBNU. Menurutnya, posisi sebagai ketua umum PBNU merupakan incaran banyak pihak dari berbagai kalangan.

"Ya kalau orang kepengin jadi Ketua Umum PBNU ya banyak yang kepenginlah ya, karena Ketua Umum kan gagah kayak saya gini. Nah sehingga kalau banyak yang kepengin biasa, dari dulu juga begitu," kata Yahya.

Yahya juga mengingatkan Cak Imin yang sebelumnya menyindirnya untuk tidak maju kembali sebagai ketua umum PBNU, bahwasanya selama lima tahun bekerja tidak banyak prestasi yang ditorehkannya di PBNU. Yahya mengklaim ada banyak hal progresif yang dilakukannya dari mulai tingkat pusat hingga ranting NU.

"Nah sementara kalau dicek ke jajaran NU sampai ke bawah saya kira tidak ada yang bisa menolak tentang kemajuan-kemajuan fundamental yang sudah berhasil dicapai selama kepengurusan periode ini," terangnya.

Menurutnya, Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB tidak memiliki wewenang untuk mengomentari dinamika di PBNU. Dia beralasan bahwa Cak Imin tidak pernah sekalipun duduk di kepengurusan PBNU, baik di pusat hingga ranting. Dengan demikian, Cak Imin dinilai tak paham kemajuan NU saat ini.

"Karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan. Jadi pengurus ranting aja belum pernah. Jadi beliau (Cak Imin) tidak tahu perubahannya-perubahannya seperti apa kan beliau tidak tahu," ungkapnya.

Tidak hanya membalas sindiran Cak Imin, Yahya juga meminta kepada semua pihak yang berhasrat menjadi orang nomor satu di kepengurusan PBNU untuk mawas diri. Terutama bagi kalangan politisi, maupun pejabat negara aktif, Yahya mengingatkan bahwa ketua umum PBNU tak boleh rangkap jabatan sebagaimana aturan AD/ART PBNU.

"Itu dalam AD/ART memang ada larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum dan wakil-wakil Ketua Umum, Rais Aam dan wakil-wakil Rais Aam, rangkap jabatan dengan jabatan politik. Dan disebutkan spesifik di situ jabatan politik itu adalah presiden, wakil presiden, anggota parlemen, menteri, dan lain-lain," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, secara terbuka, Yahya menyatakan sikapnya untuk maju kembali menjadi ketua umum PBNU dalam muktamar mendatang. Menurutnya, keberhasilan di lima tahun pertamanya perlu diteruskan di periode kepengurusan berikutnya.

"Dan saya memang hendak mencalonkan lagi karena pertama saya ingin menyelesaikan agenda-agenda yang sejak awal sudah saya bangun, dan saya sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menyempurnakan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ini," kata Yahya.