tirto.id - Komisi Fatwa dan Urusan Halal Majelis Ulama Indonesia pada Jumat (8/1) akan menggelar sidang fatwa soal kehalalan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Cina.
"Insya Allah besok rapat pleno komisi fatwa untuk pembahasan vaksin Sinovac," kata Ketua MUI bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Niam mengatakan sidang tersebut akan diikuti pimpinan MUI dan anggota Komisi Fatwa MUI.
Keputusan fatwa kehalalan vaksin COVID-19 buatan Sinovac tersebut sudah lama ditunggu oleh masyarakat dan umat seiring berjalannya proses pemberian izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Izin EUA dan fatwa halal akan menjadi lampu hijau penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac agar bisa disuntikkan kepada masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.
EUA akan menjadi legitimasi atas keamanan dan khasiat dari vaksin, sedangkan fatwa halal sebagai landasan syariah kehalalan vaksin. Kehalalan produk sangat penting bagi umat Islam di Indonesia karena terkait dimensi ibadah.
Niam mengatakan keamanan dan kehalalan vaksin adalah satu kesatuan. “Halalan toyiban ini satu kesatuan. Jangan sampai bahan halal, tapi tidak aman, maka tidak boleh digunakan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MUI Masduki Baidlowi mengatakan fatwa terkait kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 buatan Sinovac akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) divaksinasi pada Rabu pekan depan.
Saat ini tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI masih bekerja untuk menerbitkan fatwa halal bagi vaksin buatan China tersebut.
Selain sebelum 13 Januari, fatwa MUI juga akan keluar setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) pada vaksin Sinovac.
Sebagian vaksin Corona buatan Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Setelah terdistribusi, pemerintah Indonesia akan menerima kembali bahan baku (bulk) vaksin dari Sinovac sebanyak 15 juta pada pekan depan.
Orang yang pertama kali divaksinasi di Indonesia adalah Presiden Joko Widodo di level nasional. Vaksinasi dijadwalkan serentak, karena vaksin sudah ada di daerah. Meski demikian, masih menunggu izin EUA dari BPOM dan fatwa dari MUI.
Presiden Jokowi menargetkan hampir 30 juta dosis vaksin atau sekitar 29.550.000 dosis vaksin bisa terdistribusi ke daerah pada rentang Januari-Maret 2021. Jokowi pun menginginkan agar setidaknya ada 5,8 juta vaksin sudah harus masuk daerah di bulan Januari 2021.
