tirto.id - Kementerian Kesehatan klaim akan berupaya memenuhi target Presiden Jokowi agar vaksinasi berlangsung selama satu tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi keinginan Presiden agar vaksinasi dipercepat dari target 15 bulan.
"Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia di ratas tadi bapak Presiden memberikan tantangan Apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," kata Budi dalam Konferensi pers setelah rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Sebagai catatan, Presiden Jokowi sempat meminta Kementerian Kesehatan mempercepat target penyelesaian vaksinasi Indonesia. Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi harus selesai kurang dari satu tahun.
"Kalau di seluruh dunia perkiraan di seluruh dunia, vaksinasi ini akan selesai tiga setengah tahun. Tapi di negara kita Insya Allah, kemarin saya mendapatkan informasi hitung-hitungan dari Pak Menteri 15 bulan, tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," kata Jokowi saat penyerahan sertifikat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Budi pun mengatakan ada dua hal penting yang perlu penyelesaian cepat agar target vaksinasi tercapai. Pertama, ia meminta kepada seluruh Puskesmas, rumah sakit dan klinik untuk mendaftar ke aplikasi P-Care BPJS Kesehatan. Hal tersebut penting agar bisa mencatat dan menangani masalah kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
Kedua, ia meminta kepada fasilitas kesehatan puskesmas untuk melaporkan kendala dalam pengelolaan seperti fasilitas lemari es atau pendingin yang kurang untuk menyimpan vaksin. Mantan Dirut Inalum ini meminta agar pihak puskesmas melapor ke dinas kesehatan hingga ke media sosial Budi agar bisa memasuki proses vaksinasi tahap lanjutan dengan baik.
"Kalau perlu juga bisa dikirimkan ke akun Twitter sama Instagram saya atau Facebook saya supaya kami bisa cepat menangani karena tahap pertama. Yang 1,6 juta tenaga kerja kesehatan ini kami rencanakan selesai di bulan Januari dan Februari. Tahapan berikutnya yang lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut," kata Budi.
Di saat yang sama, Budi pun melaporkan kalau pemerintah sudah mulai mengirimkan 1,2 juta vaksin ke-34 provinsi. Ia menargetkan, vaksin yang dikirim secara bertahap pada 3-5 Januari 2021 bisa terdistribusi merata paling lambat tanggal 7 Januari 2021. Meski sudah didistribusikan, Budi menegaskan vaksinasi tetap menunggu izin BPOM.
"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insyaallah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," kata Budi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
