tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil penuh percaya diri saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 beserta nota keuangan di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023). Kepala Negara itu menuturkan target ambisiusnya, salah satunya yaitu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tahun depan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin pada 2024, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,0-5,7 persen dan kemiskinan 6,5-7,5 persen.

Dia mengklaim proyeksi itu sejalan dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

"Maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen," kata Jokowi.

Target Jokowi pun dianggap Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira, cukup ambisius. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, periode pertama Jokowi angka kemiskinan 10,96 persen atau atau 27,73 juta orang dari total penduduk di Indonesia.

Kemudian, pada 2017 angka kemiskinan mengalami penurunan dan puncaknya berada di Maret 2018. Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi single digits atau 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang dari total jumlah penduduk.

Tren penurunan terus berlanjut sampai September 2019. Jumlah penduduk miskin pada periode itu berhasil ditekan menjadi 24,78 juta atau setara 9,22 persen dari total penduduk. Namun angka kemiskinan pada September 2020 meningkat double digits kembali dan menyentuh angka 10,19 persen atau 27,55 juta penduduk.

Peningkatan ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia pada awal 2020. Akan tetapi sejak Maret 2021, angka kemiskinan kembali melandai dan terus alami penurunan meski tidak secara signifikan.

Selanjutnya hingga Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia terakhir dalam catatan BPS yaitu 25,90 juta orang atau sekitar 9,36 persen. Walaupun terus mengalami penurunan, namun tingkat kemiskinan belum pulih seperti masa pra pandemi COVID-19.

"Target pencapaian kemiskinan cukup ambisius, sekarang saja kemiskinan posisinya baru kembali ke pra pandemi yakni 9,36 persen per Maret 2023," kata Bhima kepada Tirto, Jumat (18/8/2023).

Penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,22 juta orang.

Selanjutnya, jika dilihat dari persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, pedesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Butuh Kerja Keras Turunkan Kemiskinan

Bhima menuturkan, Jokowi perlu mati-matian untuk menurunkan angka kemiskinan. Tantangan yang dihadapi sudah mulai terlihat, yaitu fenomena El Nino yang bisa mengganggu petani dan masyarakat miskin.

Dari sisi petani sebagai produsen pangan bakal menanggung risiko gagal panen. Akibatnya, masyarakat miskin yang terkena dampaknya karena kenaikan harga pangan.

"Belum lagi ada kesulitan pencarian lapangan kerja di sektor formal. Industri nya masih goyang, PHK masih terjadi. Target pengangguran juga overshoot," bebernya.

Bhima menuturkan, tidak hanya menaikkan bantuan perlindungan sosial jelang pemilu, pemerintah juga perlu memperbaiki penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Kemudian, menahan infrastruktur mega proyek dan diarahkan untuk fasilitas di desa agar mandiri. Tak lupa membangun industrialisasi yang serius dan berorientasi pada padat karya.

"Jadi anak muda yang menganggur bisa masuk ke sektor formal," katanya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai pemerintah saat ini perlu melakukan usaha keras untuk menurunkan 1,86 persen dalam waktu kurang lebih satu tahun. Namun, dia menuturkan langkah pemerintah saat ini belum serasi.

Hal itu terlihat masih banyak data yang tidak valid. Bahkan kata Nailul data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) kemarin disebutkan Jokowi baru keluar mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan.

"Masih banyak inclusion dan exclusion error. Jadi effort-nya sangat tinggi dan terlalu ambisius untuk turun menjadi 7,5 persen. Apalagi turun hingga 6,5 persen sangat ambisius," katanya.

Ambisius dan Tidak Realistis

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy menilai target sosial ekonomi yang disasar oleh pemerintah di tahun depan cukup ambisius dan tidak realistis. Karena targetnya sendiri untuk kemiskinan diproyeksikan akan berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.

Sementara menurut data pada 2022, angka kemiskinan masih berada di kisaran 9 persen. Belum lagi pada saat pandemi data terakhir kemiskinan berada di 9,22 persen atau pada 2019 silam.

"Artinya sebenarnya pekerjaan rumah pemerintah tidaknya untuk mengembalikan tingkat kepemimpinan seperti sebelum terjadinya pandemi itu belum selesai. Saya kira untuk mengejar target penurunan tingkat kemiskinan di angka 6,5 hingga 7,5 persen dibutuhkan usaha ekstra untuk dapat mencapai target tersebut," kata Yusuf kepada Tirto.

Tidak cuma itu, dia juga melihat secara bersamaan program yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan bakal menghadapi banyak tantangan. Mulai dari kompleksitas karakteristik program, keterlibatan para pemangku kepentingan, hingga tata kelola institusi dalam pelaksanaan kegiatan.

Yusuf juga menilai kebijakan memberikan bantuan sosial dan subsidi belum tepat sasaran sehingga tidak terlihat dampaknya dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Ini menciptakan beberapa tantangan yang menentukan apakah kemudian pemerintah bisa menurunkan tingkat kemiskinan di tahun depan," ungkap Yusuf.

Bagaimana dengan Target Pengangguran?

Data BPS menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebanyak 5,45 persen atau sebanyak 7,99 juta orang. Angka pengangguran ini lebih baik dibandingkan posisi Agustus 2022 yang tercatat sebanyak 8,42 juta atau 5,86 persen.

"Pengangguran terbuka saat ini di angka 5,45 persen. Kalo jadi 5,7 persen artinya penurunan, jadi nampaknya cukup bisa dilakukan ke angka 5,0 persen," kata Nailul Huda.

Meski kemungkinan angka pengangguran bisa ditekan, namun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global yang bisa merembet ke sektor usaha domestik. Terlihat Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor teknologi bisa terus berlangsung dan berkurangnya permintaan global akan produk Indonesia.

Yusuf menuturkan, salah satu tantangan terbesar untuk pemerintah dalam mewujudkan target tersebut yaitu mendorong sektor industri manufaktur untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.

"Sayangnya meskipun kinerjanya masih bisa tumbuh setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini namun tren di industrialisasi menjadi tantangan sektor ini untuk kemudian bisa melakukan ekspansi usaha lebih besar untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang lebih banyak," kata dia.

Sebab itu, kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor tersebut secara tidak langsung juga akan menentukan bagaimana tingkat pengangguran di tahun depan dan mendorong sektor-sektor lainnya.

"Hanya saja sekali lagi karakteristik industri manufaktur adalah dapat menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar dan inilah yang kemudian diharapkan untuk bisa mencapai target penurunan tingkat pengangguran yang ingin disasar oleh pemerintah," katanya.

Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir tidak semua sektor industri manufaktur bisa pulih dalam ritme yang sama. Industri manufaktur yang kemudian bisa pulih atau bahkan tidak terdampak dari COVID-19. Namun, di saat yang bersamaan ada sektor industri manufaktur yang perlu atau masih berupaya untuk mengejar kinerja seperti sebelum terjadinya pandemi.

Strategi Pemerintah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di 2024, pemerintah akan memaksimalkan intervensi daya beli masyarakat.

Pada 2024, anggara perlindungan sosial direncanakan Rp493,5 triliun. Anggaran ini tumbuh 12,4 persen dari outlook 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.

Secara rinci, anggaran perlindungan sosial untuk PKH dan kartu sembako dialokasikan sebanyak Rp81,2 triliun naik Rp7,4 triliun. Selanjutnya untuk PIP, KIP kuliah, PBI, JKN bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP kelas III dan bansos lainnya Rp82,3 triliun, naik Rp10,3 triliun.

"Ya tetep kita lakukan intervensi mereka soal yang daya belinya, untuk meningkatkan kemampuannya," kata Suharso ditemui di pelataran kompleks DPR RI beberapa waktu lalu.

Suharso mengklaim bantalan sosial yang diberikan pemerintah terbukti efektif. Terlebih pemerintah saat ini juga sudah punya registrasi sosial ekonomi (Regsogsek).

"Mudah-mudahan tingkat ketepatannya akan semakin naik ketepatan-nya semakin naik semua penerima manfaat mudah-mudahan semakin baik juga perolehan angka kita dalam hal penurunan tidak hanya kemiskinan," katanya.

Sementara untuk menekan angka pengangguran tahun depan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie akan berupaya melakukan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Pihaknya juga akan mendorong pengembangan lapangan pekerjaan yang ada, pelatihan program vokasi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, dan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Instruksi tersebut telah dituangkan ke dalam rencana aksi dan stranas, serta diejawantahkan ke dalam berbagai tagging program lintas K/L.

"Harapannya, berbagai program lintas K/L ini dapat disinergikan untuk mendukung penurunan kemiskinan dan pengangguran secara lebih terpadu, terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran," katanya.