tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan adanya kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah, hingga TNI dan Polri sebesar 8 persen di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2024. Selain itu, Jokowi juga menginginkan anggaran pensiunan naik menjadi 12 persen.
Jokowi beralasan kenaikan gaji untuk menjaga pelaksanaan transformasi berjalan efektif sehingga reformasi birokrasi bisa terus diperkuat. Tidak hanya itu, dia juga berharap langkah itu juga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata dia dalam pidato nota keuangan RAPBN 2024, di DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Pelaksanaan reformasi birokrasi, kata Jokowi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN pun akan dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri pada 2024 mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya lantaran tidak ada penyesuaian sejak pandemi COVID-19.
"Sudah lama sekali kan [tidak naik gaji]. Kan kemarin masih covid, ada banyak prioritas yang dikerjakan. Ini kan sebenarnya yang tertunda beberapa tahun kemarin," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Anas berharap kenaikan gaji itu akan memicu semangat ASN untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut, menurutnya, dapat ditunjukkan dengan penyederhanaan proses bisnis.
Kenaikan upah ASN itu juga diharapkan dapat mendorong para amtenar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. "
"Maka di penerimaan ASN baru akan ada talenta digital yang akan direkrut. Karena dengan digitalisasi ini banyak memangkas proses bisnis dan mengurangi tenaga ASN yang tidak produktif," pungkas Anas.
Disambut Baik Kapolri
Kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri ini pun mendapatkan pujian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam konferensi pers RAPBN 2024, Listo bersyukur adanya penyesuaian gaji.
"Kami mewakili institusi Polri tentu dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih atas kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN, TNI dan Polri," kata dia dalam konferensi pers.
Listyo mengatakan di tengah banyaknya negara yang justru alami pelemahan, Indonesia justru mampu meningkatkan belanja negaranya. Ini artinya, perekonomian dalam negeri masih cukup baik.
"Saat ini kecenderungannya banyak menjadi negara yang gagal justru di Indonesia kita lihat anggaran belanjanya meningkat dan bahkan gaji dan juga pensiunan mendapatkan peningkatan. Jadi tentunya buat kami ini hal yang sangat menggembirakan," katanya.
Kebijakan Kontradiksi
Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri pada tahun depan menjadi sebuah kebijakan yang kontradiksi. Dia menilai, pilihan pemerintah yaitu menaikkan anggaran gaji perlu mempertimbangkan beban belanja pegawai.
"Beban belanja pegawai itu Rp400 triliun sudah terlalu berat bahkan lebih tahun depan. Sementara banyak anggaran lain harus dipangkas, karena adanya target defisit harus di bawah 3 persen," kata Bhima kepada Tirto.
Bhima mengatakan jika pemerintah serius untuk membuat birokrasi lebih efisien dan efektif seharusnya belanja pegawai itu dipangkas. Kemudian dialihkan untuk yang lebih produktif.
"Ini efeknya kurang begitu baik," imbuhnya.
Sementara itu, Bhima menuturkan kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri terasa sangat populis karena jelang Pemilu sehingga perlu ada kebijakan yang dianggap cukup rasional. Dia menilai daripada Jokowi menaikkan gaji para ASN hingga Polri lebih baik memperkuat ketahan pangan dalam menghadapi El Nino.
Kemudian memfokuskan belanja yang lebih efektif seperti infrastruktur yang sifatnya mendukung industrialisasi. Serta mendukung efektivitas pemerintah dengan bantuan ekonomi digital.
"Jadi bukan menambah belanja pegawai tapi justru pemerintah harusnya dengan internet saat ini perizinan pelayanan birokrasi jadi lebih ramping. Ini semuanya agak kontradiksi jadi membingungkan dengan target APBN 2024," pungkas dia.
Untuk diketahui, untuk belanja negara pada 2024 diperkirakan sebesar Rp3.304,1 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 sebesar Rp3.123,7 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar Rp1.086,6 triliun dan belanja non KL Rp1.359,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp875,6 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
