tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan nota keuangan di 2024. Dalam pidatonya, Kepala Negara itu mengusulkan banyak penyesuaian.
Jokowi merinci pendapatan negara pada 2024 direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun. Anggaran ini tumbuh 5,5 persen dari outlook APBN 2023 yaitu Rp2.637,2 triliun.
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.969,9 triliun dan pendapatan kepabeanan cukai Rp321 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak diperkirakan sebesar Rp473 triliun.
Selanjutnya, belanja negara pada 2024 diperkirakan sebesar Rp3.304,1 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 sebesar Rp3.123,7 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar Rp1.086,6 triliun dan belanja non KL Rp1.359,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp875,6 triliun.
"(Dengan demikian) defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun," kata Jokowi dalam sidang tahunan RAPBN 2023 di DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dari sisi belanja, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyesuaikan beberapa anggaran. Seperti anggaran kesehatan yang direncanakan mencapai Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran ini tumbuh 8,1 persen dibandingkan outlook 2023 yang sebesar Rp172,5 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kemudian, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.
Anggaran ini juga akan difokuskan untuk mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024. Ini dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Sementara untuk pendidikan, dia mengusulkan anggaran Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN. Anggaran ini naik 19,7 persen dari outlook APBN 2023 yang dipatok hanya Rp552,1 triliun
"Ini tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan, pembiayaan investasi Rp77,0 triliun," kata Jokowi.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas PAUD.
Anggaran juga akan difokuskan untuk peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," katanya.
Kemudian, Jokowi juga mengusulkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial yaitu Rp493,5 triliun. Anggaran ini tumbuh 12,4 persen dari outlook 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.
Secara rinci, anggaran perlindungan sosial untuk PKH dan kartu sembako dialokasikan sebanyak Rp81,2 triliun naik Rp7,4 triliun. Selanjutnya untuk PIP, KIP kuliah, PBI, JKN bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja PBPU BP kelas III dan bansos lainnya Rp82,3 triliun, naik Rp10,3 triliun.
"Tahun depan perlinsos kita tingkatkan 12,4 persen mencapai mendekati tahun pada saat pandemi 2020. Ini karena tadi komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan di bidang untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40 persen terbawah," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor, DJP Pajak.
Selanjutnya untuk subsidi non energi seperti bunga KUR, subsidi perumahan, PSO dan subsidi pupuk mencapai Rp114,3 triliun, atau naik Rp36,1 triliun. Kemudian untuk subsidi energi, seperti subsidi listrik, BBM, dan LPG sebesar Rp185,9 triliun.
"Kompensasi 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilitas harga terutama harga energi dan nonenergi. untuk energi dalam hal ini LPG, listrik, dan BBM. Kita liat konsumsinya," kata Sri Mulyani.
Kemudian, dia juga menjelaskan untuk anggaran infrastruktur 2024 diusulkan Jokowi naik yaitu Rp422,7 triliun. Anggaran ini tumbuh 5,8 persen dibandingkan outlook 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun.
Sri Mulyani merinci dari belanja KL akan dialokasikan sebanyak Rp213,7 triliun. Ini diperuntukan untuk pelaksanaan inpres jalan daerah, pembangunan IKN, renovasi stadion dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
Terakhir untuk anggaran ketahanan pangan di 2024 diusulkan mencapai Rp108,8 triliun. Anggaran ketahanan pangan ini naik 7,8 persen dibandingkan outlook 2023 yang hanya Rp100,9 triliun
Anggaran ketahanan pangan tersebut akan diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
