tirto.id - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait insiden Stadion Kanjuruhan mendapat sorotan. Sejumlah pihak menyayangkan Jokowi yang hanya fokus pada infrastruktur stadion daripada substansi masalah seperti gas air mata yang ditembakkan usai pertandingan.
Salah satunya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. Ia menyayangkan sikap Jokowi yang menyatakan tragedi Kanjuruhan diakibatkan pintu 13 stadion yang terkunci serta infrastruktur yang buruk. Ia sebut Jokowi telah menjadi juru bicara presiden dalam kasus ini.
“Singkatnya gini. Kalau kemarin di kasus Ferdy Sambo kita lihat Komnas HAM jadi jubirnya kepolisian, ya kali ini Jokowi yang jadi jubirnya kepolisian,” kata Julius pada Kamis (6/10/2022).
Julius meyakini sikap Jokowi tersebut terindikasi dari rute kunjungan mantan wali kota Solo itu ke Malang, Jawa Timur. Menurut Julius, Jokowi menemui pihak kepolisian terlebih dahulu, pihak stadion dan pihak lainnya.
“Artinya dia berada di posisi pelaku,” kata Julius.
Julius menilai Jokowi seperti tidak berkutik ketika masalah berkaitan dengan kepolisian. Jokowi terlihat gamang sehingga terkesan ada keberpihakan kepada Polri.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zone juga menyoroti soal pernyataan Jokowi yang menyebut kasus Kanjuruhan akibat fasilitas. Ia sebut kondisi pesebakbolaan Indonesia tengah disorot. Karena itu, kata Fadli, Jokowi sebaiknya transparan seperti soal penggunaan gas air mata.
“Jadi menurut saya, jangan sampai nanti kita melakukan denial, tetapi dunia melihat lain. Ini kan solidaritas sepak bola sedunia, jadi sebaiknya apa adanya,” kata Fadli, Jumat (7/10/2022).
Mantan wakil ketua DPR RI itu menambahkan, “Kalau salah menurut saya jelas. Penggunaan gas air mata itu salah dan harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang dihukum.”
Mahfud MD Klaim Jokowi Menaruh Atensi soal Isu Gas Air Mata
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun mengklarifikasinya. Dia sebut, ada yang salah paham dengan pernyataan Presiden Jokowi yang hanya menyinggung kunci dan tangga serta tidak menyinggung soal gas air mata. Mahfud justru menilai Jokowi sangat menaruh atensi pada isu gas air mata.
“Jadi presiden perhatiannya tinggi terhadap masalah gas ini. Bukan soal curam apa itu, karena bicara curam dari sisi teknis kestadionan, tapi presiden malah lebih tahu dari saya lah, paling tidak suasana lapangan,” kata Mahfud MD dalam acara Mata Najwa dikutip Tirto, Jumat (7/10/2022).
Mahfud MD menuturkan, Jokowi menceritakan kepada dirinya soal kondisi Stadion Kanjuruhan. Jokowi meyakini bahwa gas air mata seharusnya tidak bisa menimbulkan korban jiwa jika tidak berlebihan.
“Saya sudah pernah ke sana, tidak ada tutup (stadion) di atas katanya. Mestinya kalau gas air mata tidak berlebihan atau tidak daluwarsa misalnya, ndak akan menyebabkan seperti itu,” kata Mahfud merujuk pada pernyataan Jokowi.
“Nah, presiden itu tahu yang begitu itu, sehingga keliru kalau orang mengatakan presiden perhatiannya cuma tangga. Bukan itu. Waktu melihat tangga, mengatakan begitu. Oh, ini salah nih. Sebelum itu dan ketika memanggil saya membentuk TGIPF, itu karena memang perhatiannya bukan hanya itu [soal tangga dan curam]” kata Mahfud.
Makna Pernyataan Jokowi
Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah mengamini pandangan bahwa pernyataan Jokowi terkesan mendukung polisi. Ia pun memaklumi langkah Jokowi karena kinerja pemerintah berkaitan dengan kinerja kepolisian.
“Jika membaca statement Jokowi yang lebih fokus soal masalah pintu stadion, di banding soal penanganan kepolisian dalam meredam penonton, menandai pembelaan Jokowi pada polisi, dan wajar karena kredibilitas pemerintah dipertaruhkan pada polisi sebagai alat kekuasaan,” kata Dedi kepada reporter Tirto.
Dedi menyayangkan sikap Jokowi yang seperti itu, karena mantan wali kota Solo itu seharusnya fokus pada tersangka, perbaikan PSSI dan penyelenggara. Menurut Dedi, Jokowi tidak seharusnya menihilkan fakta bahwa kejadian kemanusiaan di Kanjuruhan terjadi karena arogansi aparat.
Di sisi lain, Jokowi terekam beberapa kali lebih menggunakan bahasa normatif daripada bahasa umum kepada kepolisian. Hal tu terlihat pada kasus KM 50 yang tidak ada teguran atau sikap serius dalam kasus yang melibatkan kepolisian.
Selama ini, kata dia, Jokowi juga terkesan tidak mengambil keputusan ekstrem seperti memecat Kapolri yang kurang cermat dalam menyelesaikan masalah internal kepolisian. Ia berharap, Jokowi bisa lebih bersikap dalam insiden Kanjuruhan.
Sikap Jokowi Bukti Dia Kesal?
Sementara itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto malah melihat sikap Jokowi sudah 'marah besar' dalam insiden Kanjuruhan. Akan tetapi, Jokowi enggan menunjukkan ke publik.
“Kalau saya melihatnya sebagai seorang dengan kultur Solo atau Jawa, itu adalah bentuk pengalihan emosi yang sudah sangat tinggi. Beliau sangat sedih bercampur marah, tetapi sebagai kepala negara tentu tak serta merta ditunjukkan ke publik,” kata Bambang kepada reporter Tirto.
Bambang menilai, permasalahan keamanan dan keselamatan stadion adalah hal yang sederhana. Jokowi juga menggunakan simbol pesan bahwa kasus tersebut gamblang. Akan tetapi, Jokowi lebih memilih untuk tidak langsung bersikap karena menunggu prosedur yang berjalan.
“Proses itu sepertinya dilaksanakan oleh TGIPF yang dibentuk Menkopolhukam. Jadi saya menduga akan ada keputusan-keputusan strategis terkait rekomendasi TGIPF 2 hingga 3 minggu ke depan," kata Bambang.
Apakah kinerja TGIPF optimal? Bambang mengingatkan bahwa kasus Kanjuruhan gamblang dan tinggal perumusan rekomendasi. Namun ia menilai tidak tertutup kemungkinan ada konflik kepentingan dalam penyusunan rekomendasi.
“Kalau tidak ada yang terlalu krusial, sebenarnya pilihan-pilihan itu sudah ada," kata Bambang.
Namun, ia enggan berkomentar kasus akan terang atau tidak. Ia hanya menegaskan bahwa keberadaan TGIPF adalah sinyal Presiden Jokowi tidak sepenuhnya percaya dengan kepolisian di era Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Masih dalam proses. Dan secara eksplisit dengan pembentukan TGIPF itu, artinya kerja Kapolri sudah tak dipercaya,” kata Bambang.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
