Menunggu Solusi Pemerintah Atasi Macet Horor di Tanjung Priok

tirto.id - Kemacetan parah di koridor Cakung-Cilincing, Jakarta, akhir-akhir ini dinilai bukan semata dipicu penumpukan kontainer long stay di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelaku usaha logistik menilai akar persoalan berada pada penuhnya depo kontainer kosong akibat ketidakseimbangan arus impor dan ekspor yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Kondisi tersebut membuat antrean truk meluber hingga ke jalan raya karena depo-depo penyangga pelabuhan yang terkonsentrasi di Cakung-Cilincing kehabisan kapasitas. Solusi jangka pendek berupa penyediaan kantong parkir dinilai hanya meredakan dampak, tetapi belum menyentuh sumber persoalan.

Asosiasi pun mendorong pemerintah membangun sistem pemantauan atau dashboard logistik yang terintegrasi dan menampilkan kapasitas seluruh depo kontainer secara real time. Dengan sistem itu, pelayaran, operator depo, dan pemerintah diyakini dapat mengatur distribusi kontainer sebelum penumpukan berujung pada kemacetan panjang.

Purbaya Sidak Kontainer Menumpuk, Berhasil Atasi Kemacetan?

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, sempat meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026) lalu.

Peninjauan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang ia dapatkan dari para pengusaha mengenai lonjakan jumlah dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan.

Dus, kelancaran arus logistik nasional dan optimalisasi pelayanan kepabeanan di tengah tren peningkatan volume impor dalam beberapa waktu terakhir, serta memastikan agar langkah-langkah percepatan penanganan dapat segera dilakukan.

"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, sejumlah perbaikan telah dilakukan oleh instansi terkait sehingga jumlah dokumen yang tertunda mulai berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500. Namun demikian, pemerintah menilai langkah tambahan masih diperlukan agar proses pelayanan kembali normal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Purbaya juga telah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat kapasitas layanan dengan menambah personel dan memperpanjang jam operasional. Petugas di lapangan diminta bekerja secara penuh selama 24 jam dengan sistem beberapa sif hingga jumlah antrean dapat kembali ke tingkat normal.

"Saya minta ditambah personelnya. Mereka harus bekerja 24 jam dengan dua shift atau lebih sampai jumlah antrean turun kembali ke level normal, sekitar 500," tegasnya.

Selain persoalan kapasitas pelayanan, Purbaya juga menemukan adanya kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan, namun tidak segera dikeluarkan oleh importir. Akibatnya, barang-barang tersebut tetap menumpuk di area pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

Purbaya menilai praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kepadatan di pelabuhan. Sejumlah importir diduga memilih membiarkan barang berada di kawasan pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar pelabuhan.

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan regulasi guna memberikan disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan. Pada saat yang sama Purbaya juga telah meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal menyiapkan skema pengaturan yang adil, tidak memberatkan pelaku usaha, dan masih berada dalam batas waktu wajar.

"Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar," pungkasnya.

Tak Seimbang antara Ekspor dan Impor

Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Agus Pratiknyo, menyatakan kemacetan tersebut bukan dipicu oleh lonjakan pengeluaran kontainer long stay Pelabuhan Tanjung Priok. Akar persoalannya, yakni kapasitas depo kontainer kosong yang sudah penuh akibat ketidakseimbangan arus impor dan ekspor.

Menurut dia, kemacetan di kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok sebenarnya telah berlangsung sejak setelah Hari Raya Idul Fitri, Maret 2026 lalu. Namun, persoalan itu baru menjadi sorotan luas dalam tiga hari terakhir karena antrean truk semakin mengular.

"Ini sebenarnya bukan hanya dalam beberapa hari ini. Sudah boleh dibilang pasca-Lebaran sampai sekarang. Yang baru terdengar menjadi masalah serius itu tiga hari terakhir," ujar Agus saat dihubungi Tirto, Jumat (23/7/2026).

Kata Agus, tidak terdapat lonjakan permintaan angkutan truk yang signifikan setelah sidak terhadap ribuan kontainer yang menumpuk di Tanjung Priok. Ia menilai, kemacetan sejatinya lebih disebabkan banyaknya truk yang hendak mmbongkar maupun mengambil kontainer di depo yang kapasitasnya telah penuh.

"Nah, yang terjadi saat ini adalah depo kontainer itu hampir semuanya penuh. Kenapa penuh? Karena tidak seimbang antara in sama out [truk]. Aktivitas impornya jauh lebih banyak daripada aktivitas ekspornya," ujarnya.

Ia menyampaikan sebagian besar depo kontainer penunjang Pelabuhan Tanjung Priok terkonsentrasi di sepanjang koridor Cakung-Cilincing. Ketika seluruh depo mengalami kelebihan kapasitas, proses keluar masuk kontainer menjadi lebih lambat sehingga antrean truk meluber ke jalan raya.

Agus mengakui sidak terhadap sekitar ribuan kontainer memang menjadi salah satu isu yang muncul belakangan. Namun, kasus tersebut hanya salah satu bagian dari akumulasi persoalan logistik yang lebih besar.

"Yang jadi masalah sekarang ini, semua depo kontainer di Cakung-Cilincing itu overload. Akhirnya aktivitas jadi perlambatan dan terjadi kemacetan," ucalnya.

"Itu sebenarnya kontainer ada kepemilikannya. Mungkin mereka sedang ada kendala secara internal. Tapi penumpukan itu adanya di depo-depo kontainer. Sekarang masalahnya tempat penumpukan kontainer kosong itu overload," sambung Agus.

Perlu Ada Solusi Jangka Panjang

Ia menyatakan, Aptrindo bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), Indonesia National Shipowners' Association (INSA), GINSI, dan pemangku kepentingan lain telah dua kali menggelar rapat koordinasi. Hasil pembahasan mereka menunjukkan persoalan utama tetap sama, yakni ketidakseimbangan arus masuk dan keluar kontainer.

Agus menilai pemerintah pusat perlu menyiapkan solusi jangka panjang, bukan hanya menyediakan lokasi parkir sementara seperti Tanah Merdeka yang belakangan disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menampung antrean truk.

Kata dia, pemerintah pusat perlu membangun sistem pemantauan terpadu yang memperlihatkan kapasitas seluruh depo kontainer secara real time. Dengan demikian, pelayaran maupun operator logistik dapat mengetahui depo mana yang masih memiliki ruang sehingga distribusi kontainer tidak menumpuk di satu titik.

"Sekarang tidak ada media atau dashboard bersama. Harusnya pemerintah menginisiasi sistem yang bisa memantau kapasitas depo secara bersama-sama," ujarnya.

Selain itu, Agus menilai pemerintah juga perlu mengurai ketidakseimbangan arus impor dan ekspor yang menjadi penyebab utama depo terus dipenuhi kontainer kosong.

Pengalihan sebagian aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat disebut menjadi langkah jangka pendek yang positif, tetapi dinilai belum menyelesaikan akar persoalan.

"Kalau rasio in and out-nya tetap tidak berimbang, ini hanya mengulur waktu," kata Agus.

Di sisi lain, kemacetan panjang tersebut turut meningkatkan biaya operasional perusahaan angkutan. Bahkan, Agus melanjutkan sejumlah pengemudi truk mulai memilih berhenti sementara karena pendapatan mereka menurun akibat terlalu lama terjebak antrean.

"Pengusaha truk sekarang jadi korban utama. Mengambil order terjadi kemacetan, biaya naik, sopir stres. Bahkan beberapa sopir sudah angkat tangan dan memilih mencari pekerjaan lain sementara waktu," ujarnya.

Upaya Jangka Pendek: Siapkan Tempat Parkir

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menyiapkan Terminal Tanah Merdeka sebagai lokasi penampungan sementara (buffer zone) bagi kontainer kosong untuk mengurangi kemacetan parah di koridor Cakung-Cilincing. Langkah tersebut diambil setelah antrean truk kontainer dinilai semakin mengganggu lalu lintas.

Pramono mengatakan kemacetan dipicu ketidakseimbangan arus kontainer impor dan ekspor. Saat ini, jumlah kontainer berisi yang masuk ke Jakarta dari aktivitas impor jauh lebih banyak dibandingkan kontainer kosong yang keluar untuk kebutuhan ekspor.

"Saya memutuskan kepada Kepala Dinas Perhubungan bahwa peti kemas kosong itu parkirnya tidak di jalanan. Tidak boleh lagi ada parkir di jalanan. Itulah yang menyebabkan kemacetan yang luar biasa," ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov DKI memanfaatkan Terminal Tanah Merdeka sebagai kantong parkir sementara bagi kontainer kosong. Lokasi tersebut diklaim mampu menampung lebih dari 200 kontainer.

"Karena itu kami gunakan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone. Di Tanah Merdeka itu mampu lebih dari 200 kontainer," katanya.

Untuk mendorong pemanfaatan fasilitas tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan tarif parkir bagi kontainer kosong selama periode 22 Juli-5 Agustus 2026.

Pramono berujar kebijakan itu diambil agar perusahaan angkutan maupun pemilik kontainer tidak lagi memilih memarkir kendaraan di bahu jalan.

Ia pun meminta seluruh pelaku usaha logistik memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah sehingga kemacetan di kawasan Cakung-Cilincing dapat segera berkurang.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan parah di koridor Cakung-Cilincing yang belakangan dikeluhkan masyarakat karena menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga berjam-jam.

Selain menjadi persoalan bagi asosisasi, kemacetan di koridor tersebut turut berdampak kepada masyarakat luas, khususnya warga sekitar Cakung-Cilincing.

Warga Jakarta Garden City (JGC), Nadine, misalnya, menyatakan kemacetan parah di koridor Cakung-Cilincing yang belakangan dinilai bukan persoalan baru. Antrean truk kontainer di sekitar depo disebut sudah terjadi selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah.

Menurut Nadine, pemerintah pusat selama ini hanya merespons kemacetan dengan langkah-langkah sementara. Sementara, persoalan utamanya terus dibiarkan hingga akhirnya mencapai titik krisis.

Ia menilai, kondisi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari pembiaran yang berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

"Saya ingin bilang kalau ini sebenarnya sudah lama. Kalau dari dulu diurai dan dicari jalan keluarnya, enggak akan sampai separah ini. Ini sudah puncaknya. Dari dulu dibiarkan, dibiarkan, sampai akhirnya seperti ini," kata Nadine melalui sambungan telepon, Jumat (23/7/2026).

Ia mengaku telah tinggal di kawasan JGC sejak 2018. Saat itu, akses menuju Kelapa Gading masih relatif lancar dan tidak pernah dijumpai truk kontainer berhenti berbaris di bahu jalan.

Kata Nadine, kemacetan mulai terasa setelah pandemi Covid-19. Namun, persoalan menjadi semakin serius sekitar 2022-2023 ketika truk-truk mulai mengantre menuju depo kontainer dan memenuhi badan jalan.

"Dulu semacet apa pun truk itu tetap jalan. Mulai 2022 atau 2023 baru terlihat mereka berhenti antre sampai dua sampai tiga baris. Kita cuma bisa lewat satu lajur," ujarnya.

Karena sering terjebak antrean, Nadine mengaku berulang kali melaporkan kondisi tersebut melalui aplikasi JAKI. Dari jawaban yang diterima, ia baru mengetahui bahwa truk-truk tersebut bukan sedang parkir, melainkan mengantre masuk ke depo kontainer.

Namun, tindak lanjut pemerintah daerah disebut hanya sebatas mengatur lalu lintas ketika antrean sudah mengular.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh tirto.id (@tirtoid)

Bagi Nadine, kerugian yang dialami warga selama bertahun-tahun jauh lebih besar daripada sekadar waktu tempuh yang bertambah. Ia mengaku harus mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar, sering terlambat bekerja, hingga mengalami tekanan psikologis akibat kemacetan yang nyaris terjadi setiap hari.

Menurut dia, persoalan kesehatan mental warga juga luput dari perhatian pemerintah.

"Kerugiannya itu nyata. Uang keluar, bensin keluar, tenaga habis, kita stres. Bahkan ada warga yang berangkat jam empat atau lima pagi supaya tidak ketemu kontainer, ternyata tetap macet," katanya.

"Kalau mental kita terganggu, itu gantinya bagaimana? Pemerintah seolah hanya melihat kerugian materi, padahal stres yang dialami warga juga nyata," lanjut dia.

Nadine juga menegaskan dirinya tidak menyalahkan sopir truk kontainer. Para pengemudi juga hanya menjalankan pekerjaan dan ikut menjadi korban dari buruknya tata kelola logistik.

"Saya enggak pernah menyalahkan sopir truk. Mereka juga kerja. Ini persoalannya lebih besar, yaitu aturan enggak jalan, sanksi enggak jalan, lalu semuanya seperti dilupakan sampai kejadian yang sama terulang lagi," sebutnya

Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak berhenti pada solusi jangka pendek berupa penyediaan kantong parkir, melainkan mencari penyebab utama kemacetan serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti menyebabkan antrean truk berulang.