tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Sosial (Kemensos) dalam membantu pemulihan korban unjuk rasa.
Menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada pemulihan para korban tersebut. Selain itu, langkah Kemensos merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi seluruh warga Indonesia.
"Saya apresiasi dan saya bangga dengan Menteri Sosial, karena [ini adalah] amanat Presiden untuk memulihkan korban pasca-peristiwa," kata dia setelah bertemu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Pigai menyatakan bantuan pemulihan diberikan bagi seluruh warga negara yang menjadi korban, baik masyarakat sipil maupun aparat.
"Tujuannya adalah pemulihan, karena bagaimanapun Pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar, memiliki denyut nadi yang sama dalam kerangka tubuh besar bernama Republik Indonesia," kata dia.
Sementara Kemensos menjalankan sejumlah program untuk membantu pemulihan korban, Kementerian HAM menangani dari aspek hukum melalui pendampingan, monitoring, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Soal penanganan proses hukum berbasis HAM, kami sudah lakukan pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh HAM di Republik Indonesia, tokoh yang dimaksud adalah punggawa HAM Republik Indonesia untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras, seirama, senapas dengan koridor dan prinsip-prinsip HAM," ujar Pigai.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul menerangkan ada tiga pilar utama dalam pemulihan korban pascakonflik sosial, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan.
Pada aspek perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos menyalurkan bantuan sosial, advokasi, dan bantuan hukum. Bagi korban, disiapkan santunan Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka-luka.
“Namun demikian tentu kita akan bisa tambah sesuai dengan kebutuhan yang ada nanti tetapi indeksnya sementara seperti itu,” ujar dia.
Untuk rehabilitasi sosial, korban mendapatkan dukungan psikososial, aksesibilitas, perawatan, serta pengasuhan. Kemudian, dalam pemberdayaan, program akan disesuaikan hasil asesmen agar sesuai dengan kebutuhan korban.
"Nah sesuai arahan presiden, tentu ini akan kita lakukan secara simultan, tidak hanya Kementerian Sosial tapi juga dengan kementerian-kementerian yang lain juga, salah satunya adalah dengan kementerian HAM," kata Gus Ipul.
Berdasarkan data sementara Kemensos, ada tujuh korban meninggal dunia dan sembilan luka berat. Selain itu, Kemensos juga mendata enam aparat mengalami luka-luka.
"Sebagaimana tadi disampaikan yang namanya korban itu adalah semuanya warga bangsa ini, baik yang dari masyarakat maupun dari petugas, semuanya adalah warga bangsa ini. Yang dari warga ada tujuh yang wafat, sembilan yang luka berat. Dari aparat atau dari petugas yang ada masuk data ke kami, ada enam yang sekarang masih ada di rumah sakit dan itu juga cukup serius," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa proses pendampingan korban melibatkan tenaga terlatih dari Kemensos. "Kami akan melibatkan sentra-sentra, kami melibatkan tenaga-tenaga terlatih kami untuk memberikan pendampingan, juga pemberdayaan, jadi nanti melibatkan seluruh sumber daya yang kami miliki, termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Pada prinsipnya, kami sudah punya mekanisme dan pengalaman," kata dia.
Sebelumnya, pada Rabu (3/9/2025) kemarin, Kemensos telah menyalurkan santunan kepada keluarga Affan Kurniawan, driver ojek online yang menjadi korban unjuk rasa. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada korban lain setelah proses asesmen selesai dilakukan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id































