tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan berencana meninjau kuburan masal korban tragedi 1965 setelah dirujuk oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65).
"Kita akan siapkan tim untuk meninjau kuburan massal korban 1965 yaitu di Pati dan di Wonosobo (Jawa Tengah) yang telah ditunjuk oleh YPKP 65," kata Luhut di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/5/2016).
Luhut mengatakan, Kemenkopolhukam akan mengirimkan satu tim terpadu serta meminta pihaknya untuk menjaga keamanan orang-orang yang terlibat dalam agenda tersebut.
Sebelumnya dilaporkan, pada hari yang sama Ketua YPKP 65 Bedjo Untung beserta lembaga swadaya masyarakat bidang Hak Asasi Manusia (HAM) menyerahkan catatan jumlah kuburan massal kepada Luhut.
"YPKP 65 secara resmi menyerahkan rangkuman dan catatan tentang kuburan massal yang ada di Indonesia, yang kami temukan ada 122 kuburan massal yang diperkirakan ada 13.999 mayat di dalamnya. Kuburan itu tersebar di Jawa dan Sumatera," ungkap Ketua YPKP Bedjo Untung.
Bedjo juga meminta agar Menkopolhukam menjamin kemananan anggota YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban.
Selain itu, dia juga meminta agar kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Bapak Luhut dengan lugas menjawab bahwa mereka akan menjamin keamanannya. Dia mengatakan, 'negara ini negara besar maka keselamatan akan dijamin, saya akan perintahkan dan menelepon ke kodam dan kodim'," kata Bedjo .
Sementara itu, penggiat HAM dari International People's 1965 Tribunal Reza Muharam mengatakan, data itu telah dilaporkan kepada Komnas HAM.
"Komnas HAM punya data, TNI punya data, lembaga sejarah juga punya data mengenai korban, saya harap ada lembaga pengungkap kebenaran untuk melihat data-data tersebut agar jumlah korban itu jelas," ujar Reza.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Antara
