Indeks Simposiun Nasional Tragedi 1965

Panitia seminar dari Forum 65 menilai penyelenggaraan acara, karena bukan di muka umum, tidak membutuhkan izin kepolisian.

HAM dan Papua raib dalam pidato kenegaraan Jokowi pada 2016. Bagaimana dengan 2017?

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Menkopolhukam berencana meninjau kuburan masal korban tragedi 1965 setelah diberikan rujukan data oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65).

Ketua YPKPK 65 menyerahkan dokumen jumlah kuburan massal kepada Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/5/2016). Menurut dokumen tersebut baru ada 122 kuburan massal yang terdata. 

Mantan anggota pasukan RPKAD sekaligus purnawirawan letnan jenderal Sintong Panjaitan mengaku bahwa korban tragedi '65 tidak sebanyak yang digembar-gemborkan. Ia mengaku sempat melepaskan anggota-anggota PKI yang pasif. Presiden Soekarno, lanjutnya, juga sempat membuat tim pencari fakta untuk mendata jumlah korban.