Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, kembali mengingatkan para petugas agar tidak menerima imbalan apa pun dari jemaah haji. Sebab, kata Gus Irfan, integritas petugas menjadi fondasi utama dalam pelayanan terhadap jemaah haji.
Hal tersebut disampaikan Gus Irfan saat memberikan arahan dalam agenda Verifikasi Faktual Tenaga Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Jeddah. Para tenaga pendukung ini nantinya akan bersinergi dengan PPIH Arab Saudi yang berjumlha sekitar 1.622 orang yang telah mengikuti diklat selama sebulan penuh di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Menhaj Gus Irfan menegaskan, status sebagai tenaga pendukung PPIH bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan amanah besar untuk melayani tamu Allah. Ia mewajibkan seluruh tenaga pendukung untuk mengedepankan dedikasi tinggi dan standar pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.
“Setiap tenaga pendukung memiliki kewajiban moral untuk melayani jemaah dengan dedikasi penuh. Saya menuntut standar pelayanan terbaik, tidak boleh ada jemaah yang tidak terlayani dengan layak karena kelalaian petugas,” kata Gus Irfan di Jeddah, Jumat (13/2/2026) sebagaimana dikutip dalam siaran pers.
Selain masalah pelayanan, Gus Irfan juga memberikan peringatan keras terkait praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan penyelenggaraan haji. Ia menegaskan komitmen kementerian untuk menciptakan ekosistem haji yang bersih dan transparan.
“Saya melarang keras seluruh petugas menerima uang, imbalan, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Ini adalah komitmen utama kita untuk membersihkan pelaksanaan ibadah haji dari segala bentuk tindak korupsi,” kata dia.
Terkait hal itu, Menhaj Gus Irfan pun membuka jalur komunikasi langsung bagi para petugas jika menemukan adanya praktik pungutan liar di lapangan.
“Jika ada indikasi pungutan liar, atau jika kalian sebagai petugas justru dimintai uang oleh oknum tertentu, saya instruksikan untuk segera melaporkannya langsung kepada saya. Kita tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang ingin merusak kesucian ibadah ini dengan praktik ilegal,” kata dia.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B. Ambary, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa program strategis guna mendukung kelancaran musim haji 2026.
“Fokus utama saat ini mencakup dua hal, yaitu keamanan jemaah dari jalur ilegal dan optimalisasi ekonomi dalam negeri,” kata dia.
Yusron menambahkan, kampanye edukasi preventif berbasis media sosial terus digencarkan untuk memberikan informasi akurat kepada WNI, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Program yang kami namakan ‘Jihad Medsos’ ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat guna mencegah praktik ibadah haji ilegal,” kata Yusron.
Selain itu, KJRI juga telah melaksanakan forum Business Matching yang mempertemukan penyedia katering haji dengan importir produk Indonesia. Hal ini bertujuan agar ekosistem haji 2026 menjadi etalase sekaligus pasar utama bagi produk-produk asli Indonesia.
Turut hadir, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Efendy; Kepala Pusat Kesehatan Haji, dr. Liliek Marhaendro Susilo; serta Plt. Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori.
Editor: Abdul Aziz
