tirto.id - Biaya logistik di Indonesia masih mahal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, biaya logistik RI bisa menembus 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain di Asia. Misalnya, biaya logistik di Malaysia, Filipina, dan India yang sebesar 13 persen terhadap PDB. Sedangkan Taiwan dan Korea Selatan yang memiliki biaya logistik hanya sebesar 9 persen terhadap PDB.
"Di Indonesia mengeluarkan 23,5 persen dari ekonomi nasional sebagai biaya logistik,” jelas Sri Mulyani, Kamis (18/3/2021) silam.
Hingga kini, biaya logistik antardaerah di Indonesia masih menjadi keluhan para pelaku usaha. Kondisi itu semakin terasa membebani mengingat banyak sektor usaha lumpuh dan berusaha bangkit lagi dari pandemi COVID-19 yang sempat bikin ekonomi babak belur.
Penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia
Tingginya biaya logistik di Indonesia jelas bukan tanpa alasan. Ada sejumlah pemicu, beberapa di antaranya adalah belum optimalnya integrasi pelabuhan dengan infrastruktur lain. Pada akhir Mei 2021 lalu misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal pelabuhan yang belum terintegrasi dengan akses jalan yang memadai.
"Salah satu bottleneck karena pelabuhan kita bukan transhipment, tapi gateway, jalan tol masuk pelabuhan itu yang perlu diperbaiki. Kita fokus domestik komponen logistik ocean freight, terminal handling cost," papar Executive Director Samudera Shipping, Asmari Herry Prayitno dalam webinar Diskusi Ocean Week yang digelar belum lama ini.
Faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah integrasi data. Belum terkoneksinya pengelolaan data antarpelabuhan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam rangka menyusun strategi pengelolaan angkutan logistik yang tepat dan efisien.
Kapal yang berangkat dengan muatan penuh, seringkali pulang dengan muatan kosong. Akibatnya, biaya logistik pulang pergi harus ditanggung pemilik barang yang mengirim muatan saat kapal berangkat. Kondisi inilah yang membuat biaya logistik di dalam negeri sulit bersaing dengan negara lain.
Menjawab peliknya masalah bidang angkutan logistik di Tanah Air, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, dibutuhkan sinergi multidisiplin. Utamanya adalah mengintegrasikan proses bisnis seluruh aspek yang terlibat dalam kegiatan angkutan logistik dari mulai infrastruktur darat seperti jalan hingga pelabuhan.
"Di sana ada masalah infrastruktur daratnya, kemudian kapasitas pelabuhannya," kata Bhima kepada Tirto, Kamis (16/9/2021).
Apa peran Pelindo terkait masalah logistik di Indonesia?
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, aspek lain yang tak kalah penting adalah aspek penciptaan permintaan dan penawaran yang seimbang antara sisi barat dan timur Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan kapal yang berangkat dari Barat menuju Timur Indonesia tidak pulang dalam kondisi muatan kosong. Tentunya ini bisa menekan biaya logistik di dalam negeri.
"Nah, volumenya itu membuat dia bisa bargain kepada alat angkutnya," kata Mahendra.
Lebih lanjut Mahendra mengatakan, faktor lain yang tak kalah penting adalah aspek integrasi data antarpelabuhan. Dalam konteks industri logistik dalam negeri, integrasi data yang baik bisa menunjang kinerja industri logistik itu sendiri. Misalnya, kapal yang berangkat dari Jakarta bisa mengetahui potensi barang yang bisa mereka angkut ketika pulang dari wilayah timur Indonesia. Di sini lah, kata Mahendra, peran integrasi data menjadi penting.
Di negara lain seperti China misalnya, Mahendra mengungkap, pengusaha data bahkan bisa digunakan untuk menyusun strategi pengiriman barang yang diintegrasikan dengan ketersediaan barang di supplier dengan menyesuaikan jenis barang yang dikirim dengan tren barang yang dibutuhkan dan banyak dicari.
"Makanya big datanya dia ini bukan main dan kemudian dia selalu menguasai pasar," tegas dia.
Pentingnya integrasi data ini yang ditangkap operator pelabuhan pelat merah sebagai peluang dalam melakukan perbaikan pelayanan mereka. Di sinilah peran Pelindo menjadi signifikan untuk meningkatkan layanan terkait integrasi data tersebut.
Dirut Pelindo II (Persero) Arif Suhartono dalam diskusi publik yang digelar secara online belum lama ini, mengungkapkan, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi merupakan strategi yang tidak bisa diabaikan di zaman yang telah berkembang hingga saat ini.
Pelindo II sendiri sudah menerapkan single ID dan Drive ID di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan cara ini, semua data pengiriman barang dan armada bisa terkoneksi dalam satu sistem yang saling terintegrasi.
Digitalisasi, lanjut dia, bukan hanya membuat integrasi data lebih mudah dilakukan, tetapi juga bisa meningkatkan transparansi yang pada akhirnya menekan risiko praktik pungli di lapangan.
"Tujuan integrasi data dari pelabuhan asal sampai tujuan terkoneksi semua akan membuat transparansi agar pelayanan bisa bagus," beber dia.
Integrasi dan sinergi antarpelabuhan: Holding BUMN Pelabuhan
Bicara integrasi, semangat ini lah yang, kata Arif, akan dibawa dalam upaya pembentukan holding BUMN Pelabuhan. Langkah pemerintah melakukan integrasi Pelindo I sampai IV, kata dia, bisa dijadikan salah satu metode jitu agar pelayanan pelabuhan di seluruh Indonesia punya standar yang sama dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Dari ujung utara hingga ujung selatan Indonesia.
Arif mengatakan, ada banyak pelabuhan di wilayah timur dan barat Indonesia yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan layanannya. Untuk itu, Arif berharap, integrasi Pelindo I sampai IV dalam Holding BUMN Pelabuhan bisa mendorong sinergi dan integrasi semua data agar seluruh pelabuhan terkoneksi.
Ia pun berharap sistem yang ada di Tanjung Priok bisa diterapkan di seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia.
"Integrasi diharapkan [mampu meningkatkan] servis yang ada di Indonesia untuk level pelabuhan tetap, perencanaan bareng-bareng, tetap terintegrasi harus berkolaborasi membicarakan network perhubungan," kata Arif.
Proses integrasi Pelindo rencananya akan terlaksana awal Oktober 2021. Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan BUMN Pelabuhan ini masih dalam proses penerbitan. Selanjutnya aturan ini akan berlaku efektif setelah penandatanganan Akta Penggabungan.
Terpisah, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo pada Rabu (1/9/2021) mengungkapkan, integrasi Pelindo merupakan salah satu bagian dari program strategis Pemerintah dan inisiatif Kementerian BUMN untuk melanjutkan proses konsolidasi BUMN dalam pelayanan kepelabuhanan.
“Terintegrasinya Pelindo memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan membuka kesempatan perusahaan untuk 'Go Global'. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs,” tutup dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
