Menuju konten utama

Sri Mulyani Targetkan Biaya Logistik Indonesia Turun Jadi 17% PDB

Menkeu Sri Mulyani menargetkan dalam jangka panjang biaya ini bisa ditekan hingga menyentuh 17% PDB saja.

Sri Mulyani Targetkan Biaya Logistik Indonesia Turun Jadi 17% PDB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sistem logistik Indonesia perlu dibenahi dengan penataan dari hulu hingga ke hilir. Ia bilang biaya logistik RI tergolong tinggi sampai menyentuh angka 23,5% dari PDB, angka ini kalah jauh dari Malaysia di angka 13%PDB apalagi Singapura.

Sri Mulyani menargetkan dalam jangka panjang biaya ini bisa ditekan hingga menyentuh 17% PDB saja.

“Biaya logistik kita dibandingkan negara-negara tetangga terutama di ASEAN tentu yang terdekat seperti di Singapura, Malaysia, itu dianggap masih lebih tinggi,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024, Kamis (24/9/2020).

Sri Mulyani mengatakan tak tanggung-tanggung performa logistik RI dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) milik Bank Dunia cukup buruk. Indikator EoDB berupa Trading Across Border yang mengukur jumlah hari dan jam untuk ekspor-impor masih buruk. Nilainya hanya 67,3 (2019) dan 69,3 (2020) alias tidak banyak perbaikan.

Sri Mulyani mengatakan dalam sebuah kajian pemerintah, sistem logistik RI lebih mirip benang ruwet. Ia bilang tiap pelaku usaha harus mendatangi tiap kementerian/lembaga berulang kali untuk mengurus dokumen yang sama sampai-sampai menimbulkan repetisi. Akibatnya timbullah biaya yang mahal dan kehilangan banyak waktu akibat proses yang panjang.

Pemerintah katanya sudah sempat meluncurkan National Single Window for Investment (NSWi). Namun platform ini ternyata belum cukup lantaran baru menjawab persoalan koordinasi antar kementerian lembaga tetapi tidak mencangkup pemerintah dan dunia usaha serta antar sesama pelaku usaha.

Untuk merespons persoalan itu, Sri Mulyani bilang pemerintah meluncurkan NLE untuk membenahinya. Sistem ini ditarget selesai sampai 2024 dengan pembenahan dari hulu ke hilir. Mulai dari dokumen, keperluan truk, inspeksi, pengangkutan kapal. Pada intinya sistem NLE bertujuan untuk memangkas waktu dan biaya yang ditimbulkan akibat persoalan sistem logistik yang lama.

“Dengan adanya pembentukan national logistic ecosystem (NLE) ini kami harapkan akan bisa menurunkan biaya logistik yang sekarang adalah 23,5% dari PDB akan bisa ditekan menjadi 17%,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait BIAYA LOGISTIK atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz