Masuk tirto.id
tirto.id - Hamas memilih untuk berada di luar pemerintahan baru Gaza ketika sudah terbentuk pada fase transisi. Apa alasan Hamas melakukan hal demikian?
Pilihan Hamas ini muncul beberapa hari usai gencatan senjata Hamas-Israel fase pertama mulai berlaku. Dari sumber anonim Hamas yang dekat dengan komite negosiasi, kelompok tersebut menyatakan tidak akan berpartisipasi pada pemerintahan baru.
Hamas juga melepaskan kendalinya terhadap Jalur Gaza. Kendati demikian, mereka tetap sebagai bagian mendasar dalam struktur Palestina.
"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber anonim yang dekat dengan komite negosiasi Hamas kepada AFP, Minggu (12/10/2025), dikutip The Guardian.
Mengapa Hamas Tidak Ikut dalam Pemerintahan Baru Gaza?
Ketidakikutsertaan Hamas dalam pemerintahan baru Gaza merupakan bagian dalam materi perundingan Hamas-Israel usulan Presiden AS Donald Trump bertajuk "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” atau rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.
Rencana ini memiliki 20 poin pembahasan perundingan. Beberapa poin yang berkaitan dengan Hamas di antaranya kelompok ini bersedia menonaktifkan senjata dan hidup berdampingan ketika diberikan amnesti.
Selain itu, ada pula poin lain yang menyatakan Hamas dan faksi lain tidak akan berperan dalam pemerintahan. Persyaratan perdamaian inilah yang hendak dijalani Hamas.
Hamas juga sepakat untuk melakukan gencatan senjata dalam jangka panjang. Meski tidak melucuti senjatanya, Hamas meyakinkan bahwa senjata yang dimiliki tidak akan digunakan sama sekali selama periode tersebut, kecuali Israel kembali melakukan serangan kepada Gaza.
Pemerintahan Gaza nantinya diserahkan kepada badan transisi sementara dalam bentuk komite Palestina yang teknokratis dan apolitis. Badan ini akan mengatur dan menetapkan kerangka kerja untuk pendanaan pembangunan kembali Gaza oleh Otoritas Palestina sementara.
Komite ini yang selanjutnya mendapatkan pengawasan dan supervisi Dewan Perdamaian internasional. Anggota dewan
mencakup kepala negara dan pejabat internasional lain, termasuk mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Pemimpinnya adalah presiden AS.
Para negosiator Hamas telah meminta pada mediator Mesir untuk mengadakan pertemuan sebelum akhir pekan depan untuk menyepakati komposisi dalam komite. Salah satunya untuk mengajukan nama-nama yang duduk dalam komite.
"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada hak veto atas nama-nama tersebut dan tidak satu pun dari mereka berasal dari Hamas," kata sumber tersebut.
Simak berbagai informasi internasional lainnya di Tirto.id melalui tautan berikut:
Editor: Iswara N Raditya
