Menbud Soal Pro Kontra Sejarah Nasional Baru: Pepesan Kosong

tirto.id - Menteri Kebudayaan (Menbud),Fadli Zon, mengatakan bahwa perdebatan yang muncul di media sosial terkait penulisan Sejarah Nasional Indonesia (SNI) merupakan “pepesan kosong”. Pasalnya, masyarakat semestinya menunggu dulu progres penulisan SNI baru yang tengah dilakukan.

“Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh. Yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progres saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujar Fadli usai Rapat Kerja dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Fadli menambahkan bahwa progres penulisan SNI baru saat ini sudah di atas 50 persen. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan juga berencana membuka diskusi publik untuk mendialogkan substansi SNI yang baru jika materinya telah cukup lengkap.

“Di situ [diskusi] kita berdebat, yang merasa ahli sejarah, yang merasa mengerti, ayo kita berdebat, kita berdiskusi. [Harus] ditulis dulu dong, masa kita memperdebatkan draf atau memperdebatkan kerangka,” terangnya.

Fadli mengatakan bahwa SNI edisi baru yang sedang disusun itu ditargetkan rampung di momen HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 nanti. Menurutnya, hal ini sekaligus untuk memperbarui edisi terakhir SNI yang sudah terlalu lama tidak dimutakhirkan.

“Saya katakan ini kan kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita tidak mempunyai buku [sejarah nasional]. Jadi, kami harapkan begitu, ini kan sudah dimulai dari Januari penulisannya juga sudah [berjalan],” terang Fadli.

Selain itu, terkait dengan pemakaian SNI di kurikulum nasional, Fadli mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk, kata dia, mengusulkan untuk diwajibkannya kembali mata pelajaran sejarah di sekolah.

“Kami berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja, seluruh jenjang itu ada US History ya. Kalau warga Amerika tidak lolos US History ya ini tidak akan lolos di jenjangnya itu, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya gitu,” terang Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyebut bahwa SNI baru akan terdiri dari 10 jilid, yang dimulai dari periode awal peradaban Nusantara hingga ditutup pada era pemerintahan Joko Widodo.