Menaruh Harapan Hidup di Atas Tumpukan Sampah

tirto.id - Aroma busuk yang menyengat, kepungan lalat, hingga ancaman penyakit pernapasan adalah mimpi buruk bagi sebagian besar orang. Namun, di balik gunungan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS), kondisi tersebut adalah realitas sehari-hari yang harus dihirup dalam-dalam.

Bagi mereka yang hidup dan mencari nafkah di sekitarnya, ironi ini bukanlah sebuah pilihan hidup, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan di tengah kerasnya himpitan ekonomi dan mahalnya biaya tempat tinggal.

Siti (28), ibu tunggal ini tinggal di permukiman padat di sekitar TPS Rawajati Barat, Jakarta Selatan. Sebuah kontrakan seharga Rp700 ribu/bulan, dengan fasilitas kamar mandi luar yang digunakan bersama penghuni lain, menjadi tempatnya bernaung.

Sebelumnya, ia sempat tinggal di daerah Karet, Jakarta Pusat. Namun pasca-perceraian, Siti terpaksa pindah mencari lokasi yang masih terjangkau oleh penghasilannya. Beban sebagai orang tua tunggal memaksanya mencari nafkah dengan cara apa pun.

Siti menyambung hidup dengan bekerja serabutan, mulai dari menawarkan jasa cuci gosok pakaian dari pintu ke pintu, atau bahkan kadang terpaksa turun ke jalan untuk mengamen demi menutupi kebutuhan sehari-hari.

"Baunya paling parah kalau lagi banyak motor/gerobak pengangkut sampah yang antre mau buang. Kalau sudah sepi sih enggak terlalu bau, mungkin karena saya juga sudah terbiasa ya. Sekarang kalau keluar ke daerah lain, baru terasa bedanya udara yang lebih bersih," ungkap Siti, Kamis (21/5/2026).

Dilema terbesar Siti bukanlah ketidaknyamanan dirinya, melainkan kesehatan sang buah hati. Anak semata wayangnya kerap mengalami batuk dan gatal-gatal pada kulit. Siti sadar betul, udara dan lingkungan yang tercemar asap, bau, serta luapan air selokan kotor saat hujan turun adalah dalang di balik kondisi anaknya.

"Saya sebenarnya mau pindah ke tempat yang lebih bersih dan nyaman buat anak. Tapi harga kontrakan sekarang mahal-mahal. Saat ini saya cuma bisa bertahan sambil pelan-pelan nabung," katanya.

Baginya saat ini, memastikan sang anak tetap memiliki tempat berteduh dan bersekolah jauh lebih mendesak daripada memperdebatkan standar kelayakan udara.

Jika Siti bertarung batin dari dalam huniannya, Agung (37) harus bertaruh langsung di atas gunungan sampah. Baginya, waktu adalah uang, dan pagi hari adalah momen krusial ketika truk-truk pengangkut sampah memuntahkan muatan barunya. Terlambat sedikit saja, barang-barang rongsokan bernilai jual akan berpindah tangan.

Sebelumnya, Agung bekerja serabutan, mulai dari kuli proyek hingga tenaga angkut dengan penghasilan yang tidak menentu. Di TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat, meski kotor, ia menemukan kepastian walaupun nominalnya jauh dari kata mewah.

"Penghasilan sih enggak menentu. Kadang sehari bisa dapat Rp100 ribu lebih, tapi sering juga cuma Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Semua tergantung sampah yang datang dan cuaca. Kalau hujan paling susah karena sampah jadi licin dan bercampur lumpur," tutur Agung, Rabu (20/5/2026).

Pekerjaan ini memaksa Agung bertaruh nyawa setiap harinya. Ia kerap terkena pecahan kaca, kaleng tajam yang tercampur di antara limbah rumah tangga. Ancaman terbesar justru datang dari tumpukan sampah yang rawan longsor dan manuver alat berat.

Ancaman penyakit kulit akibat terus bersentuhan dengan air lindi menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, kekhawatiran itu harus ia pendam demi tetap bekerja. Meski setiap hari bergulat dengan sampah, Agung tetap berusaha menjaga kebersihan. Sebelum pulang, ia selalu mencuci tangan dan kaki di area TPA, walau sadar tubuhnya pasti masih tetap kotor.

"Pendidikan saya rendah dan umur juga sudah enggak muda. Di sini setidaknya saya bisa dapat uang setiap hari walaupun jumlahnya enggak pasti. Yang penting halal dan bisa buat makan keluarga," ujarnya.

Kondisi karut-marut di sekitar area pembuangan ini sangat dipahami oleh Adang (60). Warga yang sudah lama menetap di sekitar TPA Cipayung ini kini menghabiskan masa tuanya dengan bekerja sebagai pengatur keluar-masuk truk sampah.

Dari pagi hingga sore, saat volume kedatangan truk mencapai puncaknya, Adang berdiri di tengah jalanan yang licin dan becek, memastikan armada-armada besar itu tidak saling berbenturan.

"Saya sendiri juga sering teriak ngingetin mereka buat minggir dulu kalau alat berat lagi jalan atau truk mau mundur. Soalnya kalau terlalu dekat bahaya sekali. Pernah ada yang hampir keserempet karena terlalu fokus cari barang di dekat truk," kata Adang saat ditemui di sela-sela mengatur lalu lintas truk, Rabu (20/5/2026).

Sebagai warga lokal, Adang mengamati bagaimana polusi TPA perlahan menggangu kesehatan warga karena bau menyengat saat cuaca panas. Namun, seperti halnya Siti dan Agung, Adang terjebak dalam jaring ketiadaan pilihan.

"Harapan saya ke depan kondisi TPA bisa terus tertata dan aman, bukan cuma buat pekerja tapi juga warga sekitar. kami di sini merasakan langsung setiap hari," harap Adang.

Upaya Pemerintah

Menyikapi sengkarut pengelolaan sampah dan dampaknya bagi warga sekitar area pembuangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyadari besarnya risiko lingkungan yang harus dikendalikan, terutama di kawasan hilir seperti TPST Bantargebang.

"Pengelolaan sampah Jakarta yang mencapai sekitar 7.500 ton per hari tentu membawa risiko yang harus dikelola secara serius. Karena itu, masyarakat di sekitar TPST Bantargebang merupakan mitra strategis yang hak atas kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungannya harus dilindungi," ungkap Humas DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, saat dihubungi Tirto, Kamis (21/5/2026).

Yogi menjelaskan bahwa untuk jangka pendek, DLH berfokus pada mitigasi risiko dan stabilitas operasional. Langkah keselamatan diperketat usai adanya insiden longsor dengan mengurangi titik buang aktif dari lima menjadi empat titik, serta membatasi ritasi truk sampah maksimal sekitar 700 rit per hari.

"DLH juga mengerahkan alat berat untuk memperkuat lereng, melakukan penataan terasering, dan menstabilkan zona landfill guna mencegah potensi pergeseran material susulan," jelasnya.

Masalah pencemaran air lindi yang kerap dikeluhkan warga juga menjadi perhatian. Yogi menegaskan adanya prosedur ketat bagi armada pengangkut.

"Setiap truk sampah yang keluar dari TPST Bantargebang akan melalui proses pencucian untuk memastikan sisa air lindi tidak tercecer ke jalanan permukiman," tegasnya.

Yogi memaparkan bahwa pemerintah juga menjalankan program kompensasi tahunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pengalokasian dana ini berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, dengan nilai mencapai Rp367 miliar per tahun dalam lima tahun terakhir.

"Dana kompensasi ini di antaranya untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan langsung tunai dan pertanggungan polis kematian bagi warga yang terdampak," tutur Yogi.

Sementara itu, untuk rencana jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa kapasitas pembuangan saat ini sudah berada dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, penghentian operasional secara bertahap mulai dilakukan.

Mulai Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu yang sudah tidak dapat didaur ulang. Langkah ini dibarengi dengan optimalisasi di hulu melalui edukasi dan pemberian insentif bagi RW di Jakarta yang berhasil memilah sampah hingga 100 persen.

"Target puncaknya adalah pemberhentian open dumping total pada tahun 2027. Kawasan ini nantinya akan dialihkan fokusnya pada pengelolaan pasca operasi, seperti pemanfaatan landfill mining, pengolahan PLTSa, serta pemulihan kembali ruang terbuka hijau," pungkas Yogi.