tirto.id - Niat baik pemerintah memacu pembangunan demi kesejahteraan masyarakat memang perlu diapresiasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan niat tersebut. Pembangunan PSN diharapkan mampu mendongkrak ekonomi negara sekaligus bermanfaat bagi warga sekitar proyek.
Hingga September 2023, pemerintah mengklaim telah menyelesaikan 161 PSN. Serapan tenaga kerja yang dihasilkan dari proyek gemuk tersebut mencapai 11 juta orang. Capaian itu juga menandakan sewindu proyek PSN yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dijalankan.
Namun, niat baik semata belum dirasa cukup. Pada kenyataanya, pembangunan PSN masih sering meninggalkan pekerjaan rumah. Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik agraria yang diterima masyarakat lokal acap kali timbul. Penggusuran paksa hingga kriminalisasi warga, mewarnai pembangunan PSN di sejumlah daerah.
Sebut saja megaproyek kilang minyak dan petrokimia di Desa Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ruang hidup warga yang telah menempati area tersebut sejak lama terpaksa goyang. Warga yang menolak dan mengajak berdialog justru dipulangkan paksa aparat penegak hukum.
Belum lama ini, bentrok juga terjadi imbas rencana pembangunan PSN di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PSN bernama Rempang Eco-City itu berdampak pada sekitar 7.500 orang masyarakat adat yang menghuni 16 kampung dan sudah eksis sejak 1843. Bentrokan yang dipicu pengukuran tanah sepihak itu juga menyebabkan siswa sekolah di dekat lokasi kejadian terdampak gas air mata.
Dua kasus di atas hanya sebagian kecil contoh yang menandakan kerap lahir persoalan dalam pembangunan PSN. Masih ada sejumlah PSN yang tercatat memicu persoalan dengan warga, seperti tambang andesit di Wadas, Food Estate di Papua dan Sumatera, Geothermal di Poco Leok, dan PSN di Pulau Komodo.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mencatat ada 106 kasus konflik agraria di area PSN dan non-PSN selama kurun waktu 2017-2023. YLBHI juga menemukan 134 kasus tindak kekerasan dengan tiga pola berbeda. Yakni kekerasan melalui intimidasi lisan dan fisik sebanyak 48 kasus, adu domba 43 kasus, dan kriminalisasi masyarakat mencapai 43 kasus.
Maka menjadi penting pelaksanaan pembangunan PSN melibatkan partisipasi warga lokal. Megaproyek di berbagai daerah itu seharusnya betul-betul menjadi harapan warga mendongkrak kesejahteraan. Namun, jangan sampai dalih ingin membuat rakyat sejahtera dilakukan dengan cara-cara sengsara.
Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, menyampaikan ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan pembangunan di beberapa daerah belum berimbang dengan semangat penghormatan ruang hidup masyarakat. Terlebih, niat memfokuskan penyelesaian PSN hingga tahun depan, justru berelasi lurus dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat.
“Selama ini kami melihat pemerintahan saat ini terdapat politik keberpihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan,” kata Andi dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Akar Masalah PSN
Direktorat Penegakan Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Rony Saputra, menilai ada beberapa faktor mengapa pembangunan PSN kerap menimbulkan masalah dengan warga. Utamanya, kata dia, PSN belum menempatkan masyarakat sebagai prioritas tujuan pembangunan.
“Selain itu, PSN bukan berdasarkan keinginan dari masyarakat, dan kerap kali dari konflik yang terjadi masyarakat berada pada posisi yang selalu disalahkan,” ujar Rony kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Menyalahkan protes masyarakat sebagai suatu sikap anti-pembangunan, hanya membuat sikap itu laiknya rezim Orde Baru. Menurut Rony, justru masyarakat menolak karena mereka tidak dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pembangunan terjadi.
Imbasnya, masyarakat justru dikriminalisasi dengan tuduhan telah menghalang-halangi kegiatan usaha. Padahal, kata dia, mereka melakukan tindakan itu untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan dan kehancuran.
Rony mengimbau agar pemerintah meninjau ulang konsep PSN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jangan sampai PSN hanya menjadi ‘jalan tol’ bagi keuntungan segelintir pihak saja.
“Karena proyek yang baik adalah yang memperhatikan keterbutuhan masyarakat secara luas, dan yang mengedepankan penyelamatan terhadap lingkungan,” tutur dia.
Di sisi lain, Rony menyatakan tidak jarang pembangunan PSN terus digas sambil menabrak aturan hukum yang ada. Berbekal tajuk pembangunan PSN, seakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum proses pembangunan dapat diterobos, atau dapat dipenuhi sembari jalan.
Regulasi yang mengatur PSN sendiri memang sudah mengalami empat kali perubahan. Teranyar, melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, ada juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres Nomor 1/2016 ini dalam implementasinya, justru dinilai memicu berbagai kasus konflik agraria.
Momen Pemilu 2024 seharusnya mampu menjadi titik evaluasi pembangunan PSN. Calon pemerintah baru kelak, perlu memikirkan strategi konkret untuk membenahi persoalan PSN. Sebagaimana niatnya, kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan perlu menjadi fokus para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“PSN dan konflik harusnya menjadi salah satu tema debat pemilu. Karena selain bersentuhan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, juga keterbutuhan masyarakat akan PSN tersebut,” ujar Rony.
Komitmen Kubu Paslon
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, menyatakan upaya pembangunan PSN perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekologis, sebelum maupun setelah dilaksanakan. Dengan begitu, kata dia, banyaknya tumpang tindih dan keterlanjuran terkait pemanfaatan lahan tidak hanya dibangun dalam ruang kosong.
“Tetapi berkelindan dengan masalah masa lalu dan mimpi masa depan yang menuntut perhatian,” kata Surya dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Surya menilai, kasus Rempang menunjukkan bahwa eksekusi PSN yang amat masif tampaknya membutuhkan kerangka pengaman (safeguard) yang efektif. Proses penetapan PSN yang dilakukan secara sepihak, dengan analisis risiko yang ditetapkan secara subyektif hanya dari sisi pemerintah, perlu dievaluasi. Utamanya menurut Surya, dengan melibatkan dan memperhatikan masyarakat yang paling terdampak.
“Ke depan AMIN ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi masyarakat tidak malah terpinggirkan atas nama pembangunan itu,” jelas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor, menilai PSN memang perlu membertimbangkan studi kelayakan (feasiblity study) di masyarakat. Menurut Ferry, sapaan akrabnya, jika paslon nomor urut dua terpilih, pihaknya akan menimbang PSN dengan mengutamakan masyarakat.
“Tentunya akan melakukan penelitian ulang kembali terhadap kendala yang terjadi di masyarakat. Dan kita akan menyesuaikan dengan kondisi keadaan di masyarakat itu berada atau di wilayah itu berada,” tutur Ferry kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Dia menegaskan bahwa pembangunan PSN sangat penting dilanjutkan. Namun, kebermanfaatan di masyarakat perlu diutamakan dalam pelaksanaan megaproyek ini.
“Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bersinergi dan bermanfaat untuk masyarakat,” tambah dia.
Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yusuf Lakaseng, menilai problem utama PSN karena masyarakat tidak dilibatkan dan tidak mendapat manfaat dalam pembangunan. Dia menambahkan, masyarakat harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat pembangunan PSN.
“Sebaiknya proyek-proyek-proyek strategis nasional jangan hanya padat modal tapi juga padat karya,” ujar Yusuf kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Kubu paslon Ganjar-Mahfud, kata dia, akan membuka ruang dialog dengan masyarakat saat membangun PSN. Selain itu, pembangunan PSN yang sudah berjalan akan dievaluasi agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dengan warga.
“Pasti akan dievaluasi, yang menguntungkan rakyat akan dilanjutkan. Yang masih kontroversi akan dicarikan solusi terbaik,” kata Yusuf.
Imbauan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyampaikan bahwa pembangunan PSN jangan sampai berdampak buruk ke masyarakat. Teranyar, hal itu ditegaskan kembali dalam Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN): Infrastructure Forum and Edutainment Expo yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Jokowi mengingatkan agar tidak ada pendekatan represif kepada warga saat terjadi penolakan. Dia mengingatkan bahwa tujuan PSN untuk memberi manfaat kepada rakyat, bukan sebaliknya.
“Selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi itu senang, itu yang saya inginkan,” kata Presiden Jokowi saat itu.
“Bukan ganti rugi, tapi ganti untung karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” tambah dia.
Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya, menilai pembangunan PSN atau proyek yang berkaitan dengan infrastruktur dan investasi yang dijalankan pemerintah ke depan, masih berpotensi melahirkan konflik agraria dan perampasan tanah. Hal ini terjadi apabila perspektif dan pendekatan lama masih terus digunakan.
“Hal ini akan melahirkan pertanyaan, sejauh apa pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat atau malah semakin meminggirkan merekat,” kata Benny kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Masalah pembangunan seperti PSN bukan hanya soal seberapa besar investasi yang datang dan berapa dampak terhadap pembangunan ekonomi negara. Namun, di dalamnya terdapat isu-isu krusial seperti pelanggaran HAM dan perampasan tanah masyarakat yang terus terjadi dan harus mendapatkan solusi.
“Sehingga debat pemilu nanti menjadi penting bagi masing-masing kandidat untuk mengulas apa strategi mereka. Ini akan menjadi gambaran publik terhadap pendekatan pembangunan seperti apa yang akan dijalankan masing-masing kandidat ke depan,” tutur Benny.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
