tirto.id - Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pinjaman dari Cina membantu menutup kekurangan anggaran, tapi mampukah Indonesia lolos dari jebakan utang Cina?
Hal yang tak terduga terjadi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Mei 2023 mempertanyakan situasi pemerintahan yang seolah membiarkan Cina mendominasi perekonomian Indonesia. Kalla menyebut bahwa utang Indonesia melambung tinggi hingga harus membayar Rp1.000 triliun per tahun atau USD 67 miliar. Sebagai rujukan, terlampir data utang Indonesia menurut World Bank.
Besarnya keterlibatan Cina dalam perekonomian Indonesia terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative-BRI), proyek pembangunan infrastruktur dan pengembangan konektivitas antarkawasan yang digagas Cina sejak 2013.
Proyek ini kemudian dirangkul Jokowi dalam program infrastrukturnya. Menurut Jokowi, terdapat kesesuaian antara sumber daya maritim Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan baik dan keinginan Cina untuk memperluas bisnisnya di wilayah Indonesia.
Meskipun kerja sama dengan Cina amatlah penting, namun keterlibatan Indonesia dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan ini merupakan sebuah strategi yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan satu sama lain dan juga menjaga kedaulatan negara.
Hubungan Bilateral Indonesia-Cina
Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik sejak 1950. Meskipun dalam sejarahnya sempat ada ketegangan yang berujung pada pemutusan hubungan, namun kedua negara kembali menjalin hubungan diplomatik pada 1990. Sejak saat itu, relasi kedua negara semakin kuat, hingga kemudian menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis pada 2005 dan Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.
Cina kemudian menjadi mitra dagang terbesar dan investor penting di Indonesia. Ia terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia dan menjadi satu dari tiga besar investor asing di Indonesia.
Sebagai kekuatan ekonomi dunia yang tengah berkembang, keikutsertaan Indonesia dalam proyek BRI ini memang selaras dengan harapan untuk melanjutkan proyek pembangunan dan mewujudkan kepemimpinan di tingkat regional. Keterlibatan Indonesia di G20, perdagangan bebas Cina-ASEAN, dan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia, makin memperkokoh posisi Indonesia.
Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki, Cina dan Indonesia memiliki aset berharga untuk meningkatkan kerja sama dan berbagi keuntungan melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan. Indonesia pun berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan proyek BRI.
Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan investasi besar di banyak sektor: jaringan transportasi yang lebih baik, lebih banyak jalan raya, bandar udara, pelabuhan, dan fasilitas umum lain yang mampu meningkatkan efisiensi logistik. Sebagian dari investasi itu datang dari Cina.
Hal yang Perlu Diantisipasi oleh Indonesia
Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina menekankan pada konektivitas regional, kerja sama ekonomi yang selaras dengan tujuan Indonesia, dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang. Memanfaatkan hubungan bilateral yang erat dan kekuatan ekonomi keduanya, Indonesia dan Cina dapat bekerja sama menjalankan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bersama dalam kerangka proyek BRI.
Selain itu, dengan memprioritaskan kekuatan maritim, Indonesia dapat menyelaraskan tujuan pembangunannya dengan visi Presiden Cina Xi Jinping dalam meningkatkan kekuatan ekonomi melalui jalur laut.
Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan jaringan antarpelabuhan akan menguntungkan kedua negara dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan. Inisiatif Jokowi “Poros Maritim Dunia” (Global Maritime Fulcrum) sejalan dengan fokus Cina terkait kerja sama maritim untuk menciptakan peluang kemitraan lainnya.
Namun, terdapat beberapa aturan dan situasi birokrasi yang dapat menghambat kemajuan di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berjalan cukup baik. Salah satunya, upaya reformasi birokrasi yang bisa dibilang belum berhasil, meskipun sejumlah paket kebijakan ekonomi yang berdampak pada perampingan aturan telah dibuat.
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung senilai 6,2 miliar dolar AS merupakan salah satu proyek yang menghadapi rumitnya masalah birokrasi di Indonesia. Proyek yang dimulai sejak 2015 ini mengalami berbagai masalah, misalnya pembebasan lahan dan membengkaknya anggaran. Setelah sejumlah penyesuaian dilakukan, terutama dalam hal anggaran, proyek ini dijadwalkan mulai beroperasi secara terbatas pada Agustus 2023.
Inisiatif Sabuk dan Jalan bukannya tanpa risiko. Kekhawatiran meningkat saat banyak negara peminjam kesulitan membayar pinjaman mereka kepada Cina, hingga akhirnya menghilangkan kontrol mereka atas proyek-proyek infrastruktur di negara masing-masing. Meningkatnya utang Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi menjadi pertanda perlunya kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara terkait proyek BRI ini.
Masuknya banyak tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia juga menjadi isu lain yang perlu diawasi. Meskipun teknologi dan tenaga kerja asal Cina dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, namun kesempatan kerja untuk buruh lokal dan potensi praktik tenaga kerja ilegal dapat menciptakan masalah sosial. Pengawasan yang lebih ketat melalui mekanisme penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban sosial.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai Cina dan proyek BRI yang ambisius ini menurut studi yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta. Persepsi terhadap Cina di antara birokrat dan akademisi Indonesia cenderung negatif, fokus utamanya terkait kekuatan ekonomi Cina dan potensi ancaman untuk Indonesia. Kecurigaan dan kurangnya rasa percaya membentuk persepsi yang mempertanyakan maksud Cina yang sebenarnya di Indonesia.
Sebagian masyarakat Indonesia mendukung proyek BRI karena melihat adanya kesesuaian dengan ambisi maritim Indonesia sendiri. Namun sebagian lainnya pesimistis; mereka khawatir proyek BRI ini akan semakin menguatkan dominasi Cina atas perekonomian Indonesia. Banyak pihak yang kemudian memilih pendekatan wait and see terlebih dulu terkait proyek BRI ini.
Studi lain menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pengaruh Cina secara geopolitik maupun geo-ekonomi. Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Cina (Centre of Chinese Studies) menemukan bahwa orang Indonesia lebih familiar dengan pengobatan tradisional dan budaya Cina hingga komunisme dibanding kekuatan ekonomi dan kebangkitan militer Cina.
Proyek BRI memang memiliki potensi untuk pengembangan infrastruktur yang selaras dengan rencana pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pengamat percaya bahwa Indonesia adalah negara ASEAN yang paling siap untuk mendapatkan keuntungan dari proyek ini, dengan nilai investasi lebih dari 87 miliar dolar AS untuk proyek infrastruktur. Tantangannya kini berada pada strategi pembangunan Indonesia yang selaras dengan proyek BRI sehingga tercipta manfaat bersama.
Untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi potensi masalah, Indonesia harus mampu menyeimbangkan rencana pembangunan nasional dengan BRI. Upaya pelestarian lingkungan, misalnya, harus terintegrasi dalam semua proyek infrastruktur, terutama dalam hal energi berkelanjutan dan cadangan air bersih.
Proyek BRI memiliki masalah tersendiri, namun sistem demokrasi di Indonesia dapat melindunginya dari konsekuensi yang dapat merugikan. Selama pemerintah Indonesia mempertahankan sistem demokrasi, khususnya check and balances, Indonesia dapat memilih pendekatan yang tepat terhadap proyek ini. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan negara kita sendiri, sambil belajar dari pengalaman negara-negara lain agar tak terjebak dalam masalah serupa.
Artikel ini berasal dari tulisan Nur Rachmat Yuliantoro, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Terbit pertama kali di 360info.org.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
