Menag Soal Visa Furoda: Arab Saudi Bikin Banyak Aturan Baru

tirto.id - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyoroti persoalan visa furoda yang tak terbit pada musim haji 2025. Nasaruddin mengatakan bahwa tak terbitnya visa furoda ini berkaitan dengan upaya Arab Saudi untuk menertibkan pelaksanaan haji. Untuk itu, Arab Saudi menerapkan banyak peraturan baru.

“Tentang visa furoda ini, dari awal kami sudah menyampaikan bahwa tahun kali ini akan berbeda karena banyak sekali peraturan-peraturan Saudi Arabia ditetapkan untuk menertibkan haji ini,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu (4/6/2025).

Menurut Nasaruddin, pengurusan visa haji furoda ini sering kali dilakukan oleh pengelola jemaah haji khusus dan mereka yang bekerja sama langsung dengan otoritas di Arab Saudi. Sehingga, apabila mereka ada yang ingin melakukan haji furoda seharusnya secepatnya juga bergabung dengan jemaah haji khusus.

Nasaruddin menambahkan bahwa sistem visa haji tahun ini juga sepenuhnya dikendalikan secara digital oleh otoritas Arab Saudi. Begitu sistem tertutup, tidak ada lagi yang bisa mengakses kecuali melalui otoritas tingkat tinggi.

“Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Banyak sekali teman-teman kita itu terlambat, sudah close [tutup], komputer di sini, di pusat, baru tertutup dan yang bisa membuka itu adalah otoritas yang sangat tinggi. Karena inilah, Saudi Arabia tahun ini betul-betul banyak peraturan baru,” tutur Menag.

Menag mengungkapkan bahwa Arab Saudi tahun ini memberlakukan sedikitnya enam peraturan baru yang tidak terprediksi sebelumnya. Kendati demikian, dia mengaku bersyukur karena petugas Indonesia berhasil beradaptasi dan tetap bisa menjalankan misi pelayanan haji.

“Alhamdulillah berkat kekompakan kami semuanya, enam peraturan itu bisa kita beradaptasi. Termasuk tadi malam yang sangat ketat [penundaan tanazul] itu,” ujar Imam Masjid Istiqlal ini.

Terkait penundaan Tanazul, Nasaruddin juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh terkait sejumlah keputusan tersebut. Lagi-lagi, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Arab Saudi.

“Dan sekali lagi kita harus positive thinking. Jangan kita protes, karena itu melalui penelitian yang sangat cermat, melalui konsultan yang sangat luar biasa,” ujar Menag.