tirto.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut pendapat Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengenai poligami sebagai solusi penanganan penularan HIV-AIDS hanyalah opini pribadi.
Menurutnya apa yang disampaikan oleh UU Ruzhanul tidak memiliki kaitan dengan kaidah hukum dalam perspektif Islam.
"Saya kira ini pendapat pribadi ya. Jadi kalau perspektif Islam perspektif Islam yg mana? Mana ada perspektif Islam itu yang merujukan pada penanggulangan HIV-AIDS itu melalui poligami. Enggak ada," kata Yaqut di Gedung DPR RI pada Rabu (31/8/2022).
Yaqut meminta masyarakat terutama dari tokoh masyarakat untuk membiasakan diri berbicara dengan menggunakan bahan dasar riset. Sehingga yang disampaikan bisa menjadi solusi bukan hanya sekadar opini.
"Saya kira begini ya, apa yang disampaikan harus didasarkan pada riset. Kalau memang kita ngomong soal penyebaran penyakit harus dipastikan apakah benar atau tidak HIV itu bisa ditanggulangi dengan poligami," terangnya.
Dirinya menegaskan bahwa pandangan penanggulangan HIV-AIDS dengan poligami tidak tepat. Perlu ada solusi lain seperti jangan sampai menjadi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu.
"Jadi saya lebih sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa untuk penanggulangan HIV-AIDS itu bukan dengan poligami. Tapi dengan laki-laki lebih pada pengendalian nafsunya. Jadi jangan sampai manusia terutama laki-laki menjadi budak nafsu," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan menyatakan tak sepakat dengan pernyataan Wakilnya, Ruzhanul Ulum yang mengatakan jika poligami merupakan solusi mencegah penyakit HIV/AIDS.
"Sudah saya posting di Instagram [Tanggapan pernyataan Wagub Uu]," kata Ridwan Kamil usai menghadiri acara KTT U20 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).
Dalam postingan di Instagram-nya, Ridwan Kamil mengatakan "Pendapat pribadi Pak Wagub Uu Ruzhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat."
Dia mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan sejumlah program dan agenda yang progresif untuk mendeteksi dan menangani masalah HIV/AIDS dan Infeksi menular seksual (IMS).
Pemprov Jabar melakukan skrining dini tes HIV pada populasi kunci, seperti Ibu hamil pasien TB, warga binaan pemasyarakatan (WBP) di layanan maupun secara mobile.
Kemudian melakukan perluasan layanan konseling tes HIV dan layanan perawatan dukungan dan pengobatan. Lalu melakukan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam pengembangan layanan test and treat.
"Melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran Ibu hamil yang di tes HIV, sifilis dan hepatitis untuk eliminasi pada bayi lahir dari Ibu positif HIV, Sifilis dan Hepatitis," ucapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Restu Diantina Putri
