tirto.id - Akhir 2014, seseorang dengan nama samaran 'John Doe’ menghubungi Suddeutsche Zeitung, surat kabar berbasis di Munich, buat memasok data terkait penyelidikan beberapa dokumen Mossack Fonseca, satu firma hukum di Panama, yang bocor ke tangan pemerintah Jerman.
Sang 'peniup peluit' (whistleblower) itu pelan-pelan memberi data fantastis: 2,6 Terabita meliputi 11,5 juta dokumen yang mencakup nyaris 5 juta surel, 3 jutaan berformat basis data, 2 jutaan berformat .pdf, 1,1 juta gambar, 320-an ribu dokumen teks, dan dua ribuan dokumen lain.
Harian itu lantas mengontak The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), konsorsium beranggotakan ratusan jurnalis investigatif dari puluhan negara, untuk menganalisis data-data tersebut. Keduanya pernah berkolaborasi pada 2013 saat mengungkap Offshore Leaks, dokumen dari negeri suaka pajak (tax haven country), berisi informasi kepemilikan aset-aset yang dilindungi oleh Bank Swiss HSBC.
Setahun usai menyigi jutaan data itu, pada awal April 2016, ICIJ dan media-media lain mempublikasikan hasil investigasinya dengan nama Panama Papers.
Investigasi tersebut mencengangkan, baik dalam skala maupun jumlah aset. Aktivitas memarkir kekayaan ke negara suaka pajak seperti Panama ini menjangkau nama-nama orang super kaya dan terkuat di seluruh dunia, dari presiden Cina hingga Rusia, dari mafia narkoba hingga diktator Afrika.
Dampaknya beragam. Di Islandia, yang ekonominya kolaps akibat krisis global 2008, orang-orang jengkel dengan temuan Berkas Panama yang menyebut keterlibatan sang Perdana Menteri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bareng istrinya memiliki perusahaan cangkang (offshore) di British Virgin Islands sejak 2007. Mereka memobilisasi demo besar-besaran menuntut mundur Gunnlaugsson. Hasilnya, Gunnlaugsson lengser tiga hari usai Berkas Panama dirilis.
Di Indonesia, bocoran Berkas Panama agaknya adem ayem saja. Padahal, ada hampir 900 individu dan korporasi yang berdomisili di Indonesia dalam daftar berkas tersebut. Nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam Panama Papers termasuk Luhut Panjaitan (menteri pemerintahan Joko Widodo), Sandiaga Uno (kini wakil gubernur DKI Jakarta), dan Harry Azhar Aziz (saat dokumen dirilis, Azhar menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan).
Meski begitu, Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan temuan dalam Berkas Panama sebagai "rujukan tambahan" dalam menentukan amnesti pajak.
Baca juga: Berkenalan dengan Berkas Panama
Kini, lebih dari setahun, di hari kemarin (6/11), ICIJ kembali mempublikasikan bocoran data lain bernama Paradise Papers. Berbentuk data digital 1,4 Terabita yang mencakup 13,4 juta dokumen, Paradise Papers menyingkap aktivitas perusahaan cangkang yang dilakukan oleh sejumlah tokoh dan perusahaan besar dunia. Ia adalah bocoran data terbesar kedua setelah Panama, dan melampaui Cablegate/Wikileaks (1,7 Gigabita), Offshore Leaks (260 Gigabita), Luxemburg Leaks (4 Gigabita), dan Swiss Leaks (3,3 Gigabita).
Dan seperti Panama Papers, Paradise Papers pun memuat orang-orang Indonesia. Nama-nama yang disebut dalam Paradise Papers termasuk Prabowo Subianto serta kedua anak Soeharto: Hutomo Mandala Putra (Tommy) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).
Baca juga:
- Paradise Papers Beberkan Rahasia Kekayaan Tersembunyi Elite Dunia
- Menkeu: Paradise Papers Jadi Perhatian Pemerintah
- Mengenal Nusantara Energy & Prabowo yang Termuat di Paradise Papers
- Namanya Masuk Paradise Papers, Thomas Lembong Enggan Berkomentar
- Infografik: 3 Nama yang Disebut dalam Paradise Papers
Baik Panama maupun Paradise Papers menjelaskan soal skema kompleks menghindari pajak oleh perusahaan maupun orang-orang terkuat dunia dengan membuat perusahaan cangkang di negara-negara suaka dan surga pajak. Karena itu penelusuran dan penjelasan mengenai kejahatan keuangan ini memuat istilah-istilah ekonomi yang rumit, umumnya hanya ramah bagi individu yang memang konsen pada isu ini, salah satu praktik ekonomi paling rumit di dunia.
Untuk itu, sebagai upaya kita lebih memahami kejahatan global yang telah disingkap lewat kerja kolaborasi ratusan wartawan di puluhan negara tersebut, kami menerjemahkan sejumlah istilah kunci dalam praktik ekonomi dan keuangan yang disebutkan Panama maupun Paradise Papers.
1. Investasi Offshore (Offshore Investing)
Strategi investasi oleh investor atau pemilik perusahaan di luar negaranya untuk merestrukturisasi kepemilikan aset maupun diversifikasi investasi. Biasanya investasi ditanam di negara-negara yang ramah pajak seperti pengurangan tarif hingga penghapusan jenis pajak tertentu.
2. Perusahaan Cangkang (Shell Companies)
Perusahaan cangkang umumnya tak punya aktivitas bisnis atau nilai aset signifikan. Meski pendiriannya sering terkait aktivitas ilegal, tetapi ada juga yang didirikan secara legal, biasanya untuk menghimpun dana bagi perusahaan induk. Misalnya, perusahaan dengan aktivitas bisnis di luar negeri akan mendirikan perusahaan cangkang demi mempermudah legalisasi kegiatannya. Selain itu, perusahaan rintisan (start-up) dapat membangun perusahaan cangkang untuk mengumpulkan investasi. Di sisi lain, perusahaan cangkang sering pula dipakai sebagai sarana penghindaran pajak ilegal hingga praktik pencucian uang.
3. Surga Pajak atau Suaka Pajak (Tax Havens)
Skema penawaran pajak rendah oleh sebuah negara kepada individu atau perusahaan asing, dengan privilese protektif bahwa informasi individu/perusahaan asing tersebut tak akan dibuka kepada otoritas pajak asing. Mengingat praktik ini sangat terselubung, sebuah panduan untuk menyingkap aktivitas suaka pajak bisa dikenali lewat: 1) tarif pajak rendah atau tidak ada pajak; 2) minimnya pertukaran informasi; 3) rendahnya transparansi; dan 4) tak ada aktivitas penting yang mendukung operasional individu/perusahaan bersangkutan.
Baca juga: Negara Tanpa Sumber Daya, Sumber Para Penghindar Pajak
4. Penghindaran/Pengemplang Pajak (Tax Avoidance)
Transaksi legal untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah (loopholes) dalam peraturan pajak. Umumnya praktik pengemplangan pajak dilakukan lewat perencanaan pajak (tax planning) sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghapus kewajiban pajak.
5. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Praktik ilegal oleh wajib pajak untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak. Para wajib pajak secara sengaja menyembunyikan data dari otoritas pajak.
6. Bad Debtor
Debitur tak punya kemampuan finansial untuk membayar pinjamannya; satu sinyal bahwa si debitur mengalami kebangkrutan.
Selain istilah ekonomi dan keuangan tersebut, beberapa nama dan istilah kunci lain yang relevan dengan upaya investigasi ICIJ adalah:
Surat kabar terbesar berbasis di Munich. Dibaca hampir 4,4 juta orang setiap hari, versi cetak maupun daring. SZ, sebutan harian ini, berdiri lima bulan usai Perang Dunia II, dan suratkabar pertama yang memegang lisensi administrasi militer AS di Bavaria saat itu. Garis ideologi editorialnya adalah liberal-progresif dan kiri-tengah. Pada 2013, SZ mendukung penuh Partai Sosial Demokratik Jerman (SPD).
8. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
Konsorsium berbasis di Washington DC, AS, semula bagian dari Centre for Public Integrity (CPI), organisasi nirlaba untuk jurnalisme investigatif. ICIJ didirikan pada 1997 oleh Chuck Lewis, jurnalis AS. Pada 2017, ICIJ menjadi organisasi independen dari jaringan global jurnalis investigasi dari 70-an negara dengan 200-an jurnalis. Lembaga donor macam Ford Foundation dan Open Society Foundations, tetapi dengan pagar api yang tinggi, termasuk yang mendukung kerja-kerja kolaborasi ICIJ secara independen.
Publikasi mengenai aktivitas Mossack Fonseca, firma hukum berbasis di Panama, yang menghimpun perusahaan cangkang sejak 1977 hingga 2015. Informasi soal kegiatan memarkir keuangan demi menghindari pajak ini dibuka oleh ICIJ pada awal April 2016, memuat lebih dari 210 ribu perusahaan di 21 negara suaka pajak. Disebut Panama Papers karena lokasi dari firma hukum Mossack Fonseca berada di Panama City.
10. Paradise Papers
Investigasi global yang menyingkap praktik surga pajak oleh sejumlah tokoh dan perusahaan terkuat dunia. Bersama 95 media, ICIJ menganalisis 13,4 juta dokumen, sebagian besarnya dari aktivitas Appleby, sebuah firma hukum berbasis di Bermuda, sebuah negara suaka pajak. Selain dari Appleby, Paradise Papers menyertakan dokumen dari Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd.
11. Mossack Fonseca
Firma hukum berbasis di Panama dan didirikan pada 1977, mempekerjakan 600 orang di 42 negara. Semula didirikan oleh pengacara Jerman, Jurgen Mossack, Fonseca bergabung dengan perusahaan yang dipimpin oleh Ramon Fonseca pada 1986. Ayah Jurgen Mossack, Erhard Mossac, adalah seorang senior kopral Waffen SS, sayap perang Partai Nazi. Saat Jurgen berumur 13 tahun, Erhard membawa keluarganya pindah ke Panama, dan menawarkan diri membantu CIA memata-matai komunis di Kuba.
12. Appleby
Firma hukum yang didirikan Major Reginald Appleby pada 1890-an di Bermuda. Major Reginald Appleby adalah salah satu tentara yang bergabung dengan Pasukan Bersenjata Relawan Bermuda, bagian dari para milisi untuk Inggris Raya selama Perang Dunia I. Appleby memiliki 470 pekerja, termasuk 60 rekanan. Selain di Bermuda, Appleby memiliki kantor utama di British Virgin Islands, Cayman Islands, Guernsey, the Isle of Man, Jersey, Mauritius, Seychelles, Hong Kong, dan Shanghai.
13. Asiaciti
Asiaciti Trust adalah perusahaan internasional yang melayani "trust and advisory services" ke banyak korporasi dunia. Asiaciti Trust didirikan pada 1978 oleh Graeme W. Briggs. Perusahaan ini berkantor pusat di Singapura dan memiliki kantor operasi lain di Hong Kong, Kepulauan Cook, Dubai, Nevis, Selandia Baru, Panama, dan Samoa.
14. Offshore Leaks
Sebutan untuk laporan ICIJ terhadap 130.000 rekening luar negeri pada April 2013, menyangkut 2,5 juta lebih aset dari perusahaan cangkang dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia. Sekalipun praktik perusahaan offshore normal dalam bisnis internasional, tetapi kolaborasi investigasi ini memberi sentimen terhadap pajak internasional.
15. Luxembourg Leaks
Sebutan laporan investigatif ICIJ terhadap skandal keuangan yang dipublikasikan pada November 2014. Berbasis informasi rahasia tentang keputusan pajak Luksemburg yang ditetapkan oleh PwC, kantor jasa terbesar berbasis di London, antara 2002 sampai 2010 untuk keuntungan kliennya: lebih dari tiga ratus perusahaan multinasional yang berbasis di Luksemburg.
16. Swiss Leaks
Sebutan bagi laporan kolaborasi ICIJ mengenai skema penghindaran pajak raksasa di anak perusahaan HSBC di Swiss, HSBC Private Bank (Suisse), atas sepengetahuan dan dorongan dari induk HSBC di Inggris. Ia menyingkap sekitar 180,6 miliar Euro yang tertanam di rekening HSBC Jenewa oleh 100.000-an klien dan 20.000-an perusahaan offshore antara November 2006 - Maret 2007.
Penulis: Frendy Kurniawan
Editor: Fahri Salam
