Masa Depan Golkar di Tangan Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

tirto.id - Belum ada sebulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar, asap dari bara dalam sekam mulai menyentuh hidungnya. Sejumlah kader Partai Golkar melayangkan gugatan ke pengadilan untuk mendongkel keabsahan hasil Munas XI yang menyatakan Bahlil terpilih sebagai pemimpin baru Golkar.

Gugatan itu diajukan oleh tiga orang kader Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Mereka adalah Muhammad Rafik, Andir Firliansyah, dan Ahmad Yani Panjaitan.

Rafik merupakan Wasekjen DPP Satkar Ulama DPP Partai Golkar sementara Andir dan Ahmad Yani merupakan anggota DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Dihubungi reporter Tirto, Minggu (25/8/2024), Rafik bersama kedua teman separtainya menggugat hasil Munas XI Golkar karena pelaksanaan dinilai inkonstitusional. Mereka meyakini, Anggaran Dasar Partai Golkar, yang disepakati pada Munas X 2019 silam, sudah memutuskan bahwa Munas partai berlogo pohon beringin itu diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember.

“Artinya di situ sudah jelas anggaran dasar, anggaran rumah tangga [AD/ART] Partai Golkar dikangkangi,” kata Rafik kepada Tirto.

Gugatan mereka terdaftar di PN Jakbar dengan nomor Perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Agustus 2024. Permohonan utama mereka adalah membatalkan hasil Munas XI yang membuat Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Selain itu, Rafik menerangkan, mereka meminta agar Munas XI tetap dilakukan pada Desember 2024.

Dalam dokumen surat kuasa ke pengadilan tertera, Rafik cs menggugat Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat Munas XI menjabat sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar dan Lodewijk F. Paulus sebagai Sekjen DPP Golkar.

Munas XI Golkar memang dipercepat pelaksanaannya 21 Agustus lalu. Langkah ini diambil setelah Airlangga Hartarto mundur mendadak dari kursi Ketum Partai Golkar pada Sabtu, (10/8/2024) malam.

Rafik mengeklaim sudah berkirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar menunda pengesahan kepengurusan baru Partai Golkar sampai perkara hukum ini kelar. Rafik cs meminta pengadilan membatalkan semua produk yang dihasilkan Munas XI Partai Golkar. Selain itu, pengadilan diminta menerbitkan putusan sela atas gugatan untuk para pihak yang menyelenggarakan Munas Partai Golkar.

“Bahlil pernah menyatakan pernyataan di media sudah keluar dari Golkar 10 tahun yang lalu, tiba-tiba menjadi ketua umum tanpa berproses dengan semestinya. Itu bagi kami menyakitkan,” ucap Rafik.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Puteri Anetta Komarudin, menyatakan bahwa pimpinan pusat Golkar menghormati pihak-pihak yang ingin menggugat hasil Munas XI. Kendati demikian, ia menegaskan Munas yang terlaksana sudah sesuai AD/ART Partai Golkar.

Puteri menegaskan, Rapat Pleno dan Rapimnas DPP Partai Golkar sudah menetapkan dan mengesahkan penyesuaian AD/ART terbaru terkait tanggal, bulan, tahun, tempat, dan tema dari pelaksanaan Munas ke-XI.

“Sehingga, jelas tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan Munas tahun ini,” kata Puteri dihubungi reporter Tirto, Minggu (25/8/2024).

Puteri mengeklaim pemegang hak suara mulai DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi pendiri dan didirikan Partai Golkar, sudah sepakat agar Munas Partai Golkar dipercepat pada bulan Agustus 2024.

“Saya berharap agar semua pihak bisa berbesar hati menerima keputusan ini. Sebaiknya kita tetap solid,” ungkap Puteri.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketum DPP Golkar, Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa proses munas Golkar sudah berjalan sesuai aturan AD/ART. Melki juga menyatakan bahwa kepengurusan baru DPP Golkar periode 2024-2029 yang dipimpin Bahlil Lahadalia, sudah diakui pemerintah.

”Mekanisme Partai Golkar juga setelah diteliti sesuai UU Parpol, pengurus DPP Partai Golkar sudah mendapat pengesahan SK oleh Menkumham,” ucap Melki kepada reporter Tirto.

Laju Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 memang mulus dan tanpa hambatan berarti. Munas Partai Golkar yang identik dengan persaingan panas berubah sepi dan tidak ada gonjang-ganjing persaingan antar-faksi.

Dalam lima kali Munas Partai Golkar yang sudah digelar pasca-Reformasi 1998, agenda itu selalu berlangsung panas dan dipenuhi intrik. Pasalnya, Munas Partai Golkar menghadirkan pemilihan para calon yang mewakili faksi di tubuh parpol. Alhasil, calon ketua umum bersaing ketat.

Akan tetapi, Munas XI berlangsung sunyi dan serba cepat. Bahkan, Bahlil menjadi satu-satunya calon ketua umum yang akan dipilih. Sehari sebelum munas, Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI hanya meloloskan Bahlil sebagai kandidat Calon Ketum Partai Golkar meski terdapat dua pelamar, yakni Bahlil dan Ridwan Hisjam.

SC Rapimnas dan Munas Partai Golkar menetapkan Ridwan Hisjam gagal maju pada Munas XI karena berkas Ridwan tidak memenuhi syarat, sementara Bahlil memenuhi syarat.

"Saya juga lebih senang sebenarnya kompetisi, tapi kalau nggak ada ya mau apa lagi. Ini juga bagian dari demokrasi, bukan berarti saya terpilih secara aklamasi itu kemudian tidak demokrasi, demokrasi juga ini,” kata Bahlil saat Munas XI Golkar di JCC Senayan.

Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menilai bahwa konflik internal di tubuh Golkar memang berpotensi muncul ke permukaan setelah Bahlil terpilih menjadi ketua umum. Apalagi, kata dia, Golkar memang punya sejarah memiliki faksi-faksi raksasa di internal parpol berlogo pohon beringin itu.

“Faksi-faksi sedang wait and see saat ini. Tidak mungkin mereka [terburu-buru] membakar bara sekarang. Setelah Oktober nanti baru,” ucap Musfi kepada reporter Tirto, Minggu (25/8/2024).

Menurut Musfi, faksi-faksi Golkar akan ambil sikap setelah Oktober 2024, ketika pemerintahan baru resmi dilantik. Musfi melihat, faksi Bahlil belum mendominasi Partai Golkar. Jika kepemimpinan Bahlil tak membawa banyak keuntungan di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang, Musfi menduga, pasti ada goyangan-goyangan di internal Golkar.

“Potensi bara dalam sekam pasti ada. Di Golkar kan ada banyak faksi raksasa,” ujar dia.

Ujian Terdekat Bahlil

Musfi menilai, sejarah memperlihatkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar terpilih biasanya dekat dengan penguasa di pemerintahan. Bahlil tak lepas dari hal tersebut. Mantan Ketua HIPMI itu memang dikenal sebagai ‘orang Presiden Jokowi’.

Pada 2004 misalnya, Jusuf Kalla berhasil menggeser Akbar Tandjung dari posisi Ketua Umum Partai Golkar setelah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-10.

Akan tetapi, Bahlil harus sadar bahwa kekuasaan akan berganti dari Jokowi ke Prabowo pada 20 Oktober nanti. Bahlil tidak akan bisa terus-menerus jadi garansi pengaruh Jokowi di Golkar. Maka kekuatan partai berlogo pohon beringin itu juga akan dipengaruhi dengan kedekatan Bahlil di masa pemerintahan selanjutnya.

“Apakah mungkin Bahlil lebih memilih mendekat ke mantan presiden, daripada ke presiden yang sedang berkuasa,” ujar Musfi.

Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan posisi Partai Golkar saat ini memang dalam keadaan anomali. Bahlil seolah mewakili kepentingan Jokowi di Partai Golkar, sementara Jokowi sendiri tinggal menunggu waktu turun tahta. Namun, kata Dedi, partai berlambang pohon beringin itu masih punya peluang tetap diprioritaskan di masa pemerintahan Prabowo Subianto dari sisi politik.

“Golkar memiliki sumber daya di parlemen yang memadai dan dominan. Untuk itu, Bahlil tetap miliki alur mendekat ke rezim berikutnya,” ujar Dedi kepada reporter Tirto, Minggu (25/8/2024).

Dedi memandang bisa saja ada gejolak di internal Golkar setelah Presiden Jokowi lengser. Sebab, bukan tak mungkin Bahlil memang sudah ‘dikondisikan’ agar memimpin Partai Golkar tidak lama.

“Hanya saja, melihat ia menunjuk AGK sebagai dewan pembina, ini sebenarnya bisa dibaca sebagai konsolidasi cukup kuat di internal, di mana AGK sejauh ini mewakili kepentingan Airlangga yang memang cukup berpengaruh di internal Golkar,” ucap Dedi.

Posisi Bahlil sebagai Ketum Golkar justru akan teruji secara nyata ketika Jokowi lengser. Di sisi lain, Golkar juga akan bertarung dalam palagan pemilu kepala daerah alias Pilkada.

Namun, Dedi menilai Bahlil tidak akan mengambil banyak keputusan soal Pilkada 2024. Ia beralasan, Airlangga sudah menyiapkan semuanya, meski akan timbul kekisruhan, di mana Golkar bisa kehilangan peluang semisal di Jawa Barat, Jakarta dan Banten.

“Untuk kondisi ini, Bahlil sangat mungkin akan konsisten mengikuti komando KIM [Koalisi Indonesia Maju] terkait Pilkada,” ujar Dedi.

Sementara itu, Analis politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, memandang bahwa Pilkada 2024 akan menjadi tantangan bagi Bahlil. Ia beralasan, Partai Golkar cukup sukses dalam Pileg 2024 lalu sehingga kepercayaan pada Bahlil bisa tergerus jika prestasi Partai Golkar di Pilkada 2024 melempem.

Seiring itu, ujian terbesar Bahlil justru terkait soliditas internal Partai Golkar. Bahlil harus mampu mengakomodasi dan mempersatukan faksi-faksi di Golkar agar tidak timbul gejolak.

“Maupun apakah Bahlil bisa mengkonsolidasikan kekuatan di eksternal. Menimbang ia dilantik di masa presiden Jokowi dan maka dia menghadapi kepemimpinan presiden terpilih Prabowo,” kata Agung kepada reporter Tirto, Minggu (25/8/2024).

Jika Bahlil mampu mengatasi gejolak internal Golkar di masa transisi pemerintahan, Menteri ESDM itu bisa membuktikan mentalitas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum. Keberhasilan itu jadi jaminan untuk mempertahankan posisi ketua umum agar tidak didongkel di tengah jalan.

“Bila dia berhasil, dia bisa kepemimpinannya solid satu periode. Dan juga saat bisa menjaga reputasi menang di Pileg, dengan meraih kemenangan lebih banyak di pilkada,” ujar Agung.

Sementara itu, politikus Partai Golkar, Dave Laksono, berharap kepengurusan baru Golkar membawa banyak gebrakan-gebrakan anyar dan mampu membantu menyelesaikan kemelut internal. Ia memandang pemimpin baru akan membawa gaya kepemimpinan yang berbeda.

Dave juga mengingatkan bahwa Golkar akan bertarung di Pilkada, sehingga hal itu menjadi tantangan bagi kepemimpinan Bahlil.

“Ini menjadikan tantangan bagi Ketum Bahlil dan jajarannya untuk menentukan sikap dan pilihan. Selain itu, mengambil peran menjadi pilar pembangunan Indonesia ke depan,” kata pria yang sempat menjadi Ketua DPP Golkar itu kepada Tirto, Minggu.